Ganti Rugi Lahan HSS, Perusahaan Sawit PT SAM Mangkir Saat Mediasi Aglomerasi Banjar Bakula Ditiadakan, Banjarbaru Mulai Sekat Pemudik! Khotbah Tak Boleh Lewat 10 Menit, Tabalong Resmi Larang Takbir Keliling Dinonaktifkan KPK Saat Tangani Kasus Besar, Novel Siapkan Perlawanan  Tegas, Kapolda Kalteng Minta Anak Buahnya Larang Mudik di Kapuas

Mengukur Kekuatan Partai Golkar Kalsel Hadapi Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi

- Apahabar.com Rabu, 16 Desember 2020 - 21:11 WIB

Mengukur Kekuatan Partai Golkar Kalsel Hadapi Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi

Ilustrasi. Sumber: istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) diprediksi bakal berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Sinyal gugatan sengketa hasil Pilkada ini kian kencang berhembus, setelah selisih suara kedua pasangan calon sangat tipis.

Bahkan, berdasarkan penghitungan cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Rabu (16/12) malam, selisih hanya mencapai 0,3 persen.

Di mana pasangan calon nomor urut 1 Sahbirin Noor – Muhidin (BirinMu) memeroleh 794.840 suara atau 50,2 persen.

Sedangkan pasangan nomor urut 2 Denny Indrayana – Difriadi Darjat (H2D) memeroleh 787.392 suara atau 49,8 persen.

Paslon H2D sudah beberapa langkah lebih maju untuk melakukan gugatan di MK.

Sementara DPD Partai Golkar Kalsel masih meyakini pemohon hanya akan menggugat putusan KPU Kalsel, bukan Paslon petahana BirinMu.

Padahal, DPP Partai Golkar telah membentuk Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak 2020.

Pembentukan itu termaktub dalam surat resmi DPP Partai Golkar Nomor: B-495/GOLKAR/XII/2020.

Surat yang ditandatangani Ketua Umum Airlangga Hartarto itu ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi maupun Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten atau Kota se-Indonesia.

“Terkait sengketa Pilkada, DPD Partai Golkar seluruh Indonesia dapat meminta bantuan hukum kepada badan advokasi yang telah dibentuk DPP Partai Golkar,” ucap Koordinator Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kalsel, Puar Junaidi kepada apahabar.com, Rabu (16/12) malam.

Tentu tim advokasi DPP Partai Golkar, kata dia, akan berkoordinasi dengan tim pemenangan daripada pasangan calon.

“Hal ini berlaku untuk seluruh Indonesia, bukan hanya Kalsel,” kata politisi senior Partai Golkar ini.

Kendati demikian, DPD Partai Golkar Kalsel belum meminta bantuan pendampingan ke Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak 2020.

Mengingat pihaknya belum mengetahui subtansi gugatan.

“Ini kan hanya desas-desus saja yang ditayangkan melalui media dan media sosial,” cetusnya.

Berdasarkan jadwal KPU Kalsel, sambung dia, pada 17 – 18 Desember 2020 akan dilaksanakan rapat pleno pengesahan dan penetapan hasil perhitungan suara.

Kemudian, ada ruang bagi pasangan calon untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Gugatan sendiri bukan persoalan sengketa yang telah berlalu, tetapi pasca pencoblosan. Di MK hanya penanganan terkait masalah selisih suar,” bebernya.

Menurutnya, perselisihan ini hanya mempertemukan KPU dan pasangan calon bersangkutan.

“Jadi sama sekali tidak memiliki kaitan dengan pasangan calon tergugat. Itu kan menggugat KPU. Tapi apabila bersentuhan dengan paslon lain, maka paslon dapat melakukan eksepsi atau bantahan,” tegasnya.

Puar mengungkapkan, keputusan MK sendiri hanya ada tiga di antaranya menolak, menerima, dan membatalkan.

“Menolak dan menerima, baik secara utuh maupun sebagian daripada gugatan penggugat. Terakhir bisa membatalkan karena ada bantahan yang tidak sesuai,” jelasnya.

Sejauh ini, Partai Golkar sudah mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi.

Seperti menyajikan data dari formulir C1.Hasil-KWK.

“Karena MK ini perselisihan perhitungan suara. Yang mana dasarnya formulir C1.Hasil-KWK,” pungkasnya.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Kalsel

Tanpa BW Penuhi Undangan Bawaslu Kalsel, Denny: Kami Serius Batalkan Pencalonan BirinMu

Kalsel

Puluhan Ribu Jemaah Salat Id Tumpah Ruah di Masjid Sabilal Muhtadin
jurnalis

Kalsel

Support Jurnalis Galang Dana Banjir, Diskominfo Kotabaru Terjunkan Armada
apahabar.com

Kalsel

Cucu Mengidap Hemofilia, Kasran Punya Cerita Manfaat BPJS
apahabar.com

Kalsel

Aditya-Wartono Tak Tampak di Rapat Pleno Terbuka Pilwali Banjarbaru 2020, KPU Sengaja Tidak Undang
apahabar.com

Kalsel

Serahkan 200 APD ke Tapin, BPBD Kalsel: Alat Pelindung Sulit Dicari
apahabar.com

Kalsel

Pencopotan Plt Kasatpol PP Banjarmasin Disesalkan Pengamat Kebijakan Publik
apahabar.com

Kalsel

ODP Covid-19 di Banjarbaru Meningkat, RSD Idaman Belum Siap
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com