Pak Wali… Pengungsi Banjir di Banjarmasin Mulai Sakit-sakitan, Poskes Over Diduga Sakit Hati, Pria Gantung Diri di Batulicin Sering Cekcok dengan Istri Malam Ini, Mata Najwa Kupas Biang Kerok Banjir Kalsel Banjir dan Ancaman Tim Paman Birin, “Sudah Jatuh Warga Tertimpa Tangga” PMI Balikpapan Tak Terima Bantuan Pakaian Bekas untuk Korban Banjir Kalsel

Pilwali Banjarmasin Rawan Penyimpangan, Bawaslu RI Ingatkan Pidana Money Politics

- Apahabar.com Minggu, 6 Desember 2020 - 10:46 WIB

Pilwali Banjarmasin Rawan Penyimpangan, Bawaslu RI Ingatkan Pidana Money Politics

Ilustrasi politik uang. Foto-Net

apahabar.com, BANJARMASIN – Penyimpangan, termasuk politik uang atau money politics rawan mewarnai Pilwali Banjarmasin 2020.

Untuk itu, Koordinator Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu RI, Fritz Eduard Siregar melakukan patroli pengawasan anti politik uang di kota seribu sungai.

Kegiatan itu berlangsung, Sabtu malam (05/12).

“Ini adalah langkah bersama-sama untuk mengajak dan mengingatkan kembali, bahwa kesempatan melakukan politik uang itu diawasi dan memiliki dampak pidana,” katanya.

Menurut Fritz ada tiga faktor yang mendasari terjadinya politik uang. Pertama ada pihak pemberi, kedua ada pihak penerima, dan ketiga adanya kesempatan atau konteks pendukungnya.

“Kita harus bersama-sama optimis bahwa politik uang itu bisa diberantas,” ujarnya.

Kegiatan patroli pengawasan politik uang ini jelas Fritz tidak hanya dilakukan kali ini saja, tetapi juga akan terus dilakukan hingga Pilkada Serentak 2020 berakhir.

“Saya rasa tidak hanya untuk malam ini tetapi juga untuk malam-malam selanjutnya. Ini juga dilakukan di seluruh Indonesia, bagi daerah yang melaksanakan pemilu,” jelas Fritz.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah menjelaskan, di Pemilu kali ini memang potensi politik uang di Kalsel rawan terjadi.

Karena menurutnya saat ini sebagian masyarakat mengalami himpitan ekonomi, karena terdampak pandemi covid-19.

Kemudian di sisi lainnya juga peserta pemilu kali ini, adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam segi perekonomian.

“Secara sekilas memang potensi untuk terjadinya politik uang itu cukup tinggi, karena misalnya pada masa pandemi orang sangat memerlukan. Lalu juga misalnya dari sisi calon, mereka adalah orang-orang kuat dari sisi ekonomi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya juga akan melakukan pemantauan terhadap daerah-daerah yang pernah kedapatan melakukan politik uang.

Karena menurutnya, pelanggaran tersebut mungkin saja bisa terjadi kembali, pada pemilu tahun ini.

“Kalau dulu kan kami pernah melakukan OTT terkait dengan politik uang, bisa jadi kemungkinan terjadi kembali,” ungkapnya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Haul Guru Sekumpul, Kapolda: Partisipasi Masyarakat Sangat Membantu
apahabar.com

Kalsel

Kasus Positif Covid-19 di Banjarbaru Didominasi Orang Tanpa Gejala
apahabar.com

Kalsel

PDAM Bandarmasih Perbaikan Pipa Esok Hari, Saluran Air Terganggu di 3 Kecamatan
apahabar.com

Kalsel

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di HST Terkendala SDM dan Anggaran
apahabar.com

Kalsel

KNPI Dorong Dana CSR Untuk Perbaiki Rumah Pejuang Veteran Di Kalsel
Anang

Kalsel

Didukung Alumnus Jayabaya, Anang Rosadi Penuhi Panggilan Polisi Soal Penembakan 6 Pengikut HRS
apahabar.com

Kalsel

Layani Rute Keliling Banjarmasin, Bus Wisata Terbuka Jadi Harapan Sektor Wisata di Tengah Pandemi

Kalsel

Ada Fakta Baru di Balik Pembunuhan Guru Teweh di Kandangan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com