Siap-Siap, Ditlantas Polda Kalsel Bakal Uji Coba Tilang Elektronik Usai Banjir Siapkan Hunian Layak, Polda Kalteng Bangun Rusun Bagi Anggota BPPTKG: Volume Kubah Lava Merapi Masih Tergolong Kecil Sedikit Surut, Puluhan Rumah di Martapura Masih Terendam Banjir Tahap 3, Belasan Koli Vaksin Covid-19 Tiba di Kalsel

Raperda Perkebunan Berkelanjutan Masuk Tahapan Kementan

- Apahabar.com Minggu, 13 Desember 2020 - 15:48 WIB

Raperda Perkebunan Berkelanjutan Masuk Tahapan Kementan

Pansus II DPRD Kalsel saat Kunker ke Kementan RI. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Kalsel telah masuk tahapan ke Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) RI

Wakil Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Burhanuddin menyampaikan, latar belakang disusunnya Raperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Ini merupakan inisiatif Pemprov Kalsel pengganti dari Perda sebelumnya, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2013, Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Menurutnya, hal ini tentu saja adanya penyesuaian perkembangan yang begitu cepat di tingkat internasional, nasional hingga provinsi terkait tuntutan semua sektor pembangunan yang berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan, disertai dengan terbitnya berbagai peraturan perundangan, sehingga mendorong perlunya ada penyempurnaan terhadap penyelenggaraan usaha perkebunan ini.

“Tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya,” tutur Burhanuddin, Jumat (11/12).

Berdasarkan evaluasi lebih dari 50 persen muatan Perda yang ada sudah tidak relevan seiring dinamika kebutuhan masyarakat di sektor perkebunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, yaitu terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Perkembangan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan lainnya.

“Kami berharap agar penjelasan dan arahan dari jajaran Biro Hukum Sekjen Kementerian Pertanian RI sebagai bahan pansus untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi serta substansi Raperda ini,” harapnya.

Kemudian anggota Pansus II, H. Haryanto, SE menambahkan, dalam konsideran perlu adanya penambahan dasar hukum yang sangat penting dalam mempengaruhi substansi Raperda, yakni UU Nomor 39 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020.

Untuk itulah perlunya penyempurnaan dan sinkronisasi bagian perizinan, karena jika dibandingkan dengan UU sebelumnya tentang perkebunan dengan terbitnya UU Tentang Cipta Kerja sangat jauh perubahannya, sehingga harus dilakukan penyesuaian – penyesuaian, terutama terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

“Semoga Raperda ini sesuai dengan Undang – Undang cipta kerja, karena semua mengacu pada UU cipta kerja,” imbuhnya.
Dalam hal ini, sambungnya, Komisi II mencoba mengatur perkebunan, sehingga semua komoditas perkebunan, tanaman pangan partikular mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha di Kalsel.

“Jangan sampai perkebunan nantinya didominasi kelapa sawit semua, sementara komoditas lain tidak ada lahan lagi dan terabaikan,” tutupnya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kalsel

Paman Yani Support Pengembangan Tempat Wisata di Kotabaru
apahabar.com

DPRD Kalsel

Sekretariat DPRD Kalsel Berupaya Tingkatkan Kedisiplinan, Termasuk Cara Berpakaian
apahabar.com

DPRD Kalsel

Keterwakilan Perempuan di Rumah Banjar Mulai Naik
apahabar.com

DPRD Kalsel

Urang Banua Jadi Jubir RI 1, Simak Harapan Wakil Rakyat Kalsel
apahabar.com

DPRD Kalsel

DPRD Kalsel Tandatangani 10 Dekrit Tuntutan Mahasiswa
apahabar.com

DPRD Kalsel

Gubernur Kalsel Tandatangani KUA-PPAS Perubahan APBD 2020 dan KUA-PPAS APBD 2021
apahabar.com

DPRD Kalsel

Wakil Rakyat Kalsel Berang, Sekolah Mau Disulap Jadi Karantina
DPRD Kalsel

DPRD Kalsel

Banggar DPRD Kalsel Selesaikan 80 Persen Target Raperda 2020
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com