Banjir Belum Reda, Warga Desa Bincau Terancam Kekurangan Makanan Update Covid-19: Belasan Warga Kapuas Sembuh, 1 Positif H2D Sidang Perdana di MK, Bawaslu RI ‘Turun Gunung’ ke Kalsel 4.840 Vial Vaksin Covid-19 Tiba di Tanah Bumbu Pengungsi Banjir Bertambah, Kalsel Perpanjang Status Tanggap Darurat

Sederet Pelanggaran Pilkada Kalsel, Sanksi Administratif hingga Pidana Menanti

- Apahabar.com Sabtu, 12 Desember 2020 - 16:12 WIB

Sederet Pelanggaran Pilkada Kalsel, Sanksi Administratif hingga Pidana Menanti

Ilustrasi pemungutan suara di Pilkada Serentak 2020. Foto-dok

apahabar.com, BANJARMASIN – Bawaslu Kalsel membeberkan sederet pelanggaran yang terjadi di Pilkada Serentak 2020 ini.

Dari penyelenggaraan Pemilu yang nyoblosi surat suara, pemilih nyoblos lebih dari satu kali, hingga dugaan adanya money politics alias politik uang. Lantas, sanksi dari administratif sampai pidana siap menanti.

Terkait pelanggaran administratif, Komisioner Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie membeberkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pelanggar itu terjadi di TPS 05 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dan TPS 08 Desa Pembataan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Di TPS 05 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, pelanggaran terjadi lantaran ada pemilih yang nyoblos lebih dari satu kali.

Kemudian di TPS 08 Desa Pembataan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ketahuan nyoblosi 8 surat suara.

Dijelaskan Aldo, sapaan akrab Azhar Ridhanie, sanksi administratif dengan melakukan PSU ini sesuai undang-undang 10 Tahun 2016 pasal 112 ayat 2 huruf d.

Tak hanya itu, pelaku pelanggaran juga diancam delik pidana. Dikatakan Aldo bahwa hal itu sesuai undang-undang 10 Tahun 2016 pasal 178.

Di pasal 172 huruf A disebutkan, setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp24 juta dan paling banyak Rp72 juta.

Kemudian di pasal 172 huruf B disebutkan, setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 108 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp108 juta.

Selain dua pelanggaran di atas, Bawaslu Kalsel juga tengah menangani sejumlah dugaan pelanggaran politik uang di tiga kabupaten lain.

Dua peristiwa terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. “Ada dua peristiwa di sana. Saat ini masih dilakukan kajian,” jelas Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel ini.

Tak hanya di HST, Bawaslu Kalsel juga tengah melakukan kajian dugaan yang sama di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

“Sudah dilakukan pengkajian, jadi mengundang atau terjun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang melakukan dugaan politik uang,” tukasnya.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Melalui Lensa Batola, Kantor Pertanahan Genjot Kesadaran Pembuatan Sertifikat
apahabar.com

Kalsel

Fakta Terbaru Viral Video Mesum Siswi Banjarmasin

Kalsel

Wakil Ketua DPRD Sedih Kalsel Tak Jadi Ibu Kota
apahabar.com

Kalsel

Deklarasi Desa Peduli Anak, Desa Bungin Balangan Layak Anak
apahabar.com

Kalsel

Jauh Sebelum Covid-19, Flu Spanyol Pernah Menyerang 1.424 Warga Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Pemerintah Salurkan Bantuan BALASA Bagi Pelaku Pariwisata Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Gegara Ludah, Warga di Pasar Antasari Terjaring Razia Masker
apahabar.com

Kalsel

Catatan Sejarah (I), Kakek Asing di Banua Anyar Banjarmasin Bawa Jukung ke Pentas Dunia
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com