Siap-Siap, Ditlantas Polda Kalsel Bakal Uji Coba Tilang Elektronik Usai Banjir Siapkan Hunian Layak, Polda Kalteng Bangun Rusun Bagi Anggota BPPTKG: Volume Kubah Lava Merapi Masih Tergolong Kecil Sedikit Surut, Puluhan Rumah di Martapura Masih Terendam Banjir Tahap 3, Belasan Koli Vaksin Covid-19 Tiba di Kalsel

Tak Cuma Tolak Hasil Pilwali Banjarmasin, Ananda-Mushaffa Minta Pemilu Diulang

- Apahabar.com Kamis, 17 Desember 2020 - 18:53 WIB

Tak Cuma Tolak Hasil Pilwali Banjarmasin, Ananda-Mushaffa Minta Pemilu Diulang

Tim Pemenangan Ananda - Mushaffa, Syarkawi (kiri) usai melapor ke Bawaslu Kota Banjarmasin Jalan Dharma Praja III, Banjarmasin Timur, Kamis (17/12). Foto-apahabar.com/Rizal

apahabar.com, BANJARMASIN – Tak puas hanya sekadar menolak hasil rekapitulasi KPU, Tim Pemenangan Hj Ananda dan H Mushaffa Zakir meminta pelaksanaan Pilwali Banjarmasin diulang.

“Bawaslu sebagai pengawas mempunyai kewenangan menilai apakah┬áPemilu di Banjarmasin sudah berjalan seusai dengan PKPU atau menyalahi? Kalau menyalahi berarti harus ada Pemilu ulang,” kata Tim Pemenangan Ananda – Mushaffa, Syarkawi, usai melapor ke Bawaslu Kota Banjarmasin Jalan Dharma Praja III, Banjarmasin Timur, Kamis (17/12).

Di Bawaslu, Syarkawi datang bersama tim hukum Hj Ananda – Mushaffa pada pukul 15.00. Ia membawa sejumlah bukti suara sah dan tidak sah yang tak sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir.

Misalnya, pihaknya menemukan kejanggalan yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat.

Di sana, warga yang memilih 160 orang, ditambah 2 orang dari tambahan DPT. Tapi anehnya total suara baik sah maupun tidak sah berjumlah 170.

Selanjutnya, di TPS 12 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat juga ada kejanggalan.

Di sana, pemilih yang hadir berjumlah 191 orang. Namun total suara yang masuk, baik sah maupun tidak, mencapai 237 pemilih.

“Ada selisih suara 46 orang. Kami sudah minta sinkronkan data saat rapat pleno lalu, cuma permintaan kami tidak diakomodir oleh KPU Banjarmasin,” jelasnya.

Tim AnandaMu juga mempersoalkan implementasi PKPU Nomor 18 Tahun 2020.

Dalam pasal 7 ayat 2, disebutkan pemilih wajib membawa undangan dan memperlihatkan KTP Elektronik.

“Namun kenyataannya tidak perlu membawa KTP juga bisa menyoblos, karena KPPS menggunakan petunjuk teknis (Juknis) yang katanya penjabaran dari PKPU Nomor 18 Tahun 2020,” jelasnya.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banjarmasin, Subhani, mengaku sudah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut.

Selanjutnya, Bawaslu Banjarmasin akan melakukan pengkajian awal terhadap laporan untuk menentukan syarat formil dan materil dan jenis pelanggaran apa yang disampaikan.

“Nanti setelah pengkajian awal, jika belum lengkap, kami minta lengkapi. Jika sudah lengkap dilakukan mekanisme penanganan pelanggaran. Hal ini sama dengan dua laporan yang sebelumnya masuk ke Bawaslu Banjarmasin,” pungkasnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

SK Golkar Jadi Kado Manis, Ovie-Iwan Fix 12 Kursi
apahabar.com

Politik

Pilpres 2019: Swing Voters Kalsel Lampaui Nasional
apahabar.com

Politik

Pilwali 2020, Golkar Banjarmasin Tetap Usung Calon Sendiri
apahabar.com

Politik

Quick Count Bakal Segera Dimulai, Ada 40 Lembaga Survey Resmi KPU
Darmawan Jaya

Politik

Nyoblos di TPS, Darmawan Jaya dan Istri Serasi Kenakan Sasirangan Khas Banjarbaru
apahabar.com

Politik

DPT Kalsel Berkurang 10.235 Pemilih
apahabar.com

Politik

Tak Percaya Data Pemerintah, Fazlur Rahman: Kaum Milenial Jangan Pesimis
apahabar

Politik

Peserta Pemilu Mulai Bersih-Bersih APK di Banjarmasin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com