Biang Kerok Banjir Kalsel, Ternyata Tak Cuma Tambang dan Sawit Presiden Jokowi Blusukan ke Banjir Kalsel, Nih Agendanya Esok Blusukan Batal, Denny Minta Evakuasi Korban Banjir Kalsel via Udara Banjir Kalsel, Mayat Mengapung Kembali Ditemukan di Banjar Sstttt, Presiden Jokowi Mau Blusukan ke Banjir Kalsel

Ukur Risiko Korupsi, Pemkab Banjar Ikuti Sosialisasi IEPK

- Apahabar.com Jumat, 11 Desember 2020 - 21:36 WIB

Ukur Risiko Korupsi, Pemkab Banjar Ikuti Sosialisasi IEPK

Pemkab Banjar mengikuti Sosialisasi Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK), di Aula Barakat Martapura, Jumat (11/12). Foto-istimewa

apahabar.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar mengikuti Sosialisasi Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Kegiatan itu dilaksanakan Inspektorat Banjar bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, di Aula Barakat Martapura, Jumat (11/12).

Sosialisasi ini diikuti seluruh SKPD Pemkab Banjar untuk mengukur kemajuan pengelolaan risiko korupsi dan strategi pengawasan atas masalah korupsi di Kabupaten Banjar.

Sosialisasi dibuka oleh Sekda Banjar H Mokhamad Hilman. Sebagai narasumber dari BPK Perwakilan Provinsi Kalsel Bidang Pengawasan, Ngatno.

Ngatno menyampaikan beberapa hal yang dapat mengakibatkan seseorang atau golongan melakukan tindakan korupsi, di antaranya adanya kesempatan dan kebutuhan.

Ia berharap dengan bentuk perhatian pemerintah daerah dan peran serta BPK, dapat meminimalkan pengendalian risiko korupsi di lingkup Pemkab Banjar.

“Dengan koordinasi dan kolaborasi dari setiap elemen, akan menghasilkan IEPK yang baik. Kabupaten Banjar harus punya integritas dengan niat menjadikan wilayahnya bebas dari tindak pidana korupsi,” harapnya.

IEPK merupakan salah satu model pengukuran efektifitas pengendalian korupsi di instansi dan badan usaha pemerintah dan upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi.

Sementara itu, Sekda Banjar mengatakan bahwa benturan kepentingan merupakan awal dari perbuatan korupsi. Hal tersebut diutarakannya dalam Sosialisi Benturan Kepentingan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banjar dihadapan SKPD.

Dalam pemaparannya, hal tersebut didasarkan pada beberapa landasan hukum, seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan RB) nomor 37 tahun 2012 dan Peraturan Bupati Banjar nomor 29 tahun 2020.

“Dengan dibentuknya landasan hukum dalam penanganan benturan kepentingan, diperlukan adanya pengawasan intensif dari pemerintah, berprinsip untuk mengutamakan kepentingan publik serta penguatan integritas dan budaya menolak segala hal yang bisa memicu timbulnya perbuatan nepotisme dan korupsi,” ucapnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kabupaten Banjar

Jadi Akses Vital, PUPR Banjar Usulkan Pelebaran Jembatan Penghubung Martapura-Banjarmasin
apahabar.com

Kabupaten Banjar

Puluhan Kepala Keluarga di Kabupaten Banjar Terima BLT Dana Desa
apahabar.com

Kabupaten Banjar

Target Juara Umum MQT, Kader LPTQ Banjar Digodok 2 Bulan
apahabar.com

Kabupaten Banjar

Soal Vaksin Rubella, Dinkes Banjar Ajak Tokoh Agama Temui MUI Pusat
apahabar.com

Kabupaten Banjar

Sediakan Tempat Cuci Tangan, Pemkab Banjar Imbau Warga Jaga Kebersihan
apahabar.com

Kabupaten Banjar

Selama Pandemi, Aplikasi LAPOR Banyak Terima Aduan Ini

Kabupaten Banjar

Korban Ayam Masak Habang di Aluh-Aluh Jadi 100 Orang
apahabar.com

Kabupaten Banjar

Gantikan Saidi Mansyur Jadi Ketua LPTQ Banjar, Masruri Optimistis
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com