Pascabanjir Kalsel, Wamen LHK Siapkan 5 Aspek Pemulihan Lingkungan Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 1 Orang, Positif Nihil 6 Preman Kampung Pemeras Warga di Jalan Nasional Kalsel-Kaltim Disikat Polisi Pasangannya Meninggal, Rahmad Masud: Saya Masih Nggak Nyangka, Ini Seperti Mimpi Wawali Terpilih Meninggal, Begini Penjelasan RSP Balikpapan

Buntut Video Seruan Aksi 1812, Ketua PA 212 Diperiksa 11 Jam

- Apahabar.com Selasa, 5 Januari 2021 - 11:55 WIB

Buntut Video Seruan Aksi 1812, Ketua PA 212 Diperiksa 11 Jam

Slamet Maarif. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Ditreskrimum Polda Metro Jaya mencecar 36 pertanyaan kepada Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif.

Penyidik butuh waktu 11 jam untuk memeriksa Slamet Maarif terkait pernyataannya pada Aksi 1812.

Dalam perkara ini, penyidik meminta keterangan pada Slamet dalam kapasitasnya sebagai saksi sejak pukul 13.00 WIB hingga 00.00 WIB semalam.

“Kira-kira 36 pertanyaan yang ditanyakan,” kata tim pengacara Slamet, Ichwan Tuankotta, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (5/1).

Ichwan menuturkan puluhan pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik itu seluruhnya terkait dengan Aksi 1812. Termasuk, soal seruan ajakan dari Slamet untuk mengikuti aksi tersebut.

Aksi 1812 itu digelar pada 18 Desember 2020 di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Aksi itu menuntut sejumlah hal, mulai dari pengusutan tuntas kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI hingga mendesak polisi membebaskan Rizieq Shihab.

“Ya, berkenaan dengan prosedurnya ya, apakah sudah ada pemberitahuan, apa kemudian ajakan video dari ustaz Slamet itu aja,” tutur Ichwan.

Selain Slamet, polisi kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi terkait Aksi 1812 pada hari ini, Selasa (5/1). Mereka adalah koordinator lapangan Aksi 1812, Rizal Kobar serta AR dan AS.

Usai Aksi 1812 lalu, kepolisian sempat menyatakan bahwa pihaknya membuka peluang untuk menjerat Korlap Aksi 1812 terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menuturkan kepolisian mesti lebih dulu mendalami untuk memastikan apakah ada aturan yang dilanggar.

“Nanti akan kita lakukan pemeriksaan apakah bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 maupun KHUP,” kata Yusri kepada wartawan.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Breaking News: Presiden Jokowi Tiba di Kalteng
apahabar.com

Nasional

Cegah Penyebaran Covid-19, Meja Tamu Jokowi Dipasang Pembatas Kaca
apahabar.com

Nasional

Rawan Karhutla, BNPB Kerahkan Ribuan Personel ke Kalsel
apahabar.com

Nasional

Kartu Prakerja Diluncurkan April, Dimulai dari Jabodetabek
apahabar.com

Nasional

Pembatasan Medsos Dinilai Mengungkung Hak Masyarakat Indonesia
apahabar.com

Hukum

Kejam, Seorang Sopir Pribadi Disiksa hingga Dicabut Kukunya
kebakaran

Nasional

Ngamuk Tak Dibelikan Motor, Seorang Anak Nekat Bakar Rumah Sendiri
apahabar.com

Nasional

Usung Ibu Kota Negara Maritim, Kalsel Usulkan Tanah Bumbu
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com