Tim Paman Birin Blunder Ancam Polisikan Warga Soal Banjir Terima Kasih Warga Banjarmasin, Korban Banjir Batola Terima Bantuan dari Posko apahabar.com Operasi SAR SJ-182 Dihentikan, KNKT Tetap Lanjutkan Pencarian CVR Gempa Magnitudo 7,1 Guncang Talaud Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami Potret Seribu Sungai, Serunya Memancing di Jembatan Sudimampir Banjarmasin

Formasi CPNS 2021 untuk Guru Ditiadakan, Ini Gantinya

- Apahabar.com Minggu, 3 Januari 2021 - 11:32 WIB

Formasi CPNS 2021 untuk Guru Ditiadakan, Ini Gantinya

Ilustrasi seorang guru sedang mengajar. Foto-net

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah akan meniadakan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 untuk posisi guru.

Kendati demikian, pemerintah telah menyiapkan dalam bentuk lain. Apa itu?

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta BKN hanya berencana membuka 1 juta formasi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021.

“Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK. Jadi bukan (penerimaan) CPNS lagi. Ke depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” ujar Bima dikutip apahabar.com dari Antara, Minggu (3/12).

Bima mengatakan selama 20 tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan sistem distribusi guru antardaerah secara nasional, karena pemerintah membuka formasi guru untuk seleksi CPNS.

“Karena apa? Karena kalau PNS, setelah mereka bertugas empat sampai lima tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional,” kata Bima.

Selama 20 tahun juga, kata Bima, BKN berupaya keras menyelesaikan persoalan distribusi guru tersebut.

Akan tetapi penyelesaiannya tidak pernah berhasil, karena formasi CPNS untuk guru masih terus saja dibuka.

“Jadi ke depan, sistemnya akan diubah menjadi PPPK,” kata Bima.

Menurut Bima, PPPK dan PNS setara dari segi jabatan. Perbedaan kedua aparatur sipil negara (ASN) itu hanya soal ada atau tidaknya fasilitas tunjangan pensiun.

“Setara, hanya bedanya kalau PNS mendapatkan (tunjangan) pensiun, PPPK tidak mendapatkan (tunjangan) pensiun,” kata Bima.

Namun, BKN mengupayakan untuk membicarakan persoalan itu kepada PT Taspen, sehingga PPPK pun bisa menerima tunjangan pensiun seperti PNS.

“Bukan berarti tidak boleh mendapatkan pensiun, karena untuk PPPK tidak pernah dipotong iuran pensiunnya. Jadi kami sudah berdiskusi dengan PT Taspen, jika memang PPPK ingin, maka bisa dipotong iuran pensiunnya. Sehingga berhak juga mendapatkan tunjangan pensiun. Itu sedang dalam pembicaraan,” kata Bima.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Tak Takut Tekad Bangun Papua Makin Membara
Anis

Nasional

Sergub Anis, Mulai Besok Jam Operasional Kantor dan Mal di DKI Dibatasi
apahabar.com

Nasional

GNPF Jelaskan Kenapa tak Undang Prabowo di Ijtima Ulama IV
apahabar.com

Nasional

Quick Count Indikator Pilgub Kalsel: Denny-Difriadi Sementara Unggul
apahabar.com

Nasional

Kesenian Sinoman Hadrah Sambut Kedatangan Jokowi di Kalsel
apahabar.com

Nasional

Kim Jong-un Dikabarkan Isolasi Diri karena Corona
apahabar.com

Nasional

Polusi Udara Jakarta Terburuk, Berpotensi Picu Stroke
apahabar.com

Nasional

Jokowi: 180 Negara Berebut APD hingga Sanitizer
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com