BANYU LALU HAJA Tim Paman Birin Mau Polisikan Warga, Peradi-Komnas HAM Pasang Badan Duuh, 8 Kecamatan di Tanah Laut Hilang Disapu Banjir Dear Korban Banjir Kalsel, Telkomsel Bebaskan Telepon-SMS Demi Aliran Sungai, Pos Polisi di Jalan Veteran Banjarmasin Dibongkar Lewat Udara, Paman Birin Salurkan Bantuan Korban Banjir dari Jokowi

Guru Tak Masuk CPNS, PGRI: Kebijakan Diskriminatif!

- Apahabar.com Jumat, 1 Januari 2021 - 17:20 WIB

Guru Tak Masuk CPNS, PGRI: Kebijakan Diskriminatif!

Ilustrasi. Foto-BeritaSatu.com

apahabar.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah terkait rencana dikeluarkannya formasi guru dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) dinilai diskriminatif.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi ikut angkat bicara menyikapi hal itu. Dia pun menulis surat kepada Menteri PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) sekaligus meminta kebijakan itu agar dievaluasi.

“Kebijakan jangan sporadis, harus komprehensif melihat dampaknya,” tutur Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, dilansir dari Tempo.co.

Pemerintah mengumumkan guru tak akan lagi dimasukkan kategori CPNS mulai tahun depan dan dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keputusan itu disepakati Menteri PANRB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta BKN.

Unifah memastikan surat penolakan terhadap kebijakan tersebut akan dilayangkan pada awal Januari.

Menurut dia, dalam surat tersebut, PGRI meminta pemerintah tetap membuka dua jalur rekrutmen, yakni CPNS dan PPPK. Sebab, ditilik dari tujuannya, PPPK dan CPNS memiliki tujuan berbeda.

PPPK, kata Unifah, memberikan kesempatan bagi guru honorer dengan usia di atas 35 tahun untuk memperoleh pengangkatan sebagai pegawai. Sedangkan posisi CPNS membuka kesempatan bagi lulusan jurusan pendidikan menjadi pegawai negara.

“Kalau kita berpendapat soal SDM (sumber daya manusia), kepada guru mengapa ada diskriminasi? Harusnya enggak ada diskriminasi,” tutur Unifah.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana sebelumnya mengungkapkan alasan pemerintah mengeluarkan formasi guru dari CPNS.

Ia mengungkapkan setelah bekerja 4-5 tahun, biasanya CPNS ingin pindah lokasi. Hal itu dinilai akan menghancurkan sistem distribusi guru.

“Selama 20 tahun kami berusaha menyelesaikan itu, tapi tidak selesai dengan sistem PNS. Jadi ke depan akan diubah menjadi PPPK,” ucapnya.

Bima juga mengungkapkan aturan ini bakal berlaku bagi tenaga kesehatan dokter dan lain-lain, seperti penyuluh. Dia menuturkan kebijakan tersebut berlaku di negara-negara lain dengan jumlah pegawai PPPK di bawah naungan pemerintah mencapai 70 persen. Sementara pegawai berstatus PNS jumlahnya hanya 30 persen.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

BUMN Bagikan 34 Ribu Alquran di 34 Provinsi
apahabar.com

Nasional

MK Putuskan Suket jadi Syarat untuk Nyoblos
apahabar.com

Nasional

Gempa M 5,9 Guncang Pangandaran, Rumah Warga di Ciamis Rusak
apahabar.com

Nasional

Habar Haji 2019; Indonesia Ditawari Tambahan Kuota Haji Hingga Ratusan Ribu
apahabar.com

Nasional

Data Kematian Saat Pandemi Disorot, Rumah Sakit Diminta Jujur
apahabar.com

Nasional

Shopee Hapus Layanan Penjualan Uang Baru Rp75.000
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: 5.516 Positif, 548 Sembuh
apahabar.com

Nasional

Prabowo: Kasad Ingin Lulusan Akmil Jadi Pemimpin Medan Tempur
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com