Ribuan Warga Terdampak Banjir Mengungsi di Masjid Al-Karomah Martapura Bantu Evakuasi Korban Banjir, Pemprov Kalteng Kirim Relawan ke Kalsel Legislator Kalsel: Banjir Dahsyat dan Longsor Akibat Alih Fungsi Hutan Meski Cedera, Messi Tetap Ingin Main di Final Piala Super Spanyol Bantu Korban Banjir Kalsel, Yayasan H Maming Kirim Bantuan

Iuran BPJS Kesehatan Naik, DPRD Kalsel Tawarkan Solusi

- Apahabar.com Senin, 4 Januari 2021 - 14:22 WIB

Iuran BPJS Kesehatan Naik, DPRD Kalsel Tawarkan Solusi

Komisi IV DPRD Kalsel bersama Wakil Ketua M Syaripuddin saat rapat kenaikan BPJS Kesehatan dengan RSUD Ulin Banjarmasin. Foto-Rizal Khalqi

apahabar.com, BANJARMASIN – DPRD Kalsel memperkirakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2021 berimbas. Hal ini akan menambah jumlah masyarakat gagal bayar.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Lutfi Saifuddin usai rapat dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Senin (4/1) pagi.

“Kenaikan BPJS Kesehatan ini akan berpengaruh. Artinya akan ada masyarakat yang mungkin gagal bayar iuran,” kata Lutfi.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, untuk mengantisipasi gagal bayar pihaknya menawarkan solusi.

Khusus Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau Kelas III mandiri, DPRD Kalsel pun berupaya menarik kesimpulan untuk meningkatkan anggaran jaminan kesehatan masyarakat tidak mampu di RSUD Ulin.

Lutfi menerangkan di tahun 2020, Pemprov Kalsel menggelontorkan anggaran Rp 6 miliar di APBD murni. Namun dana jaminan itu kurang dan kembali dianggarkan di APBD Perubahan 2020, dengan total keseluruhan Rp 12 miliar.

Berkaca dari itu, tahun 2021 Pemprov Kalsel kembali menganggarkan jaminan kesehatan yang nilainya sebesar Rp 10 miliar. Jumlah itu akan mungkin bertambah di APBD Perubahan 2021.

“Karena perkirannya anggaran talangan itu antara Rp 12-13 miliar per tahun, untuk RSUD Ulin,” ujar lutfi.

Sebelumnya lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, pemerintah memutuskan untuk mengurangi bantuan iuran pada tiap peserta BPJS Kesehatan Kelas III PBPU dan BP hanya menjadi Rp 7.000 per orang, dari sebelumnya bantuan iuran pemerintah sebesar Rp 16.500 per orang.

Adapun iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 PBPU dan BP adalah sebesar Rp 42.000. Dengan adanya bantuan subsidi dari pemerintah Rp 7.000, maka peserta harus membayar iuran Rp 35.000 per bulan atau naik Rp 9.500 dari sebelumnya, masyarakat hanya harus membayar Rp 25.500.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kalsel

Pulang dari Kementerian PU, Kalsel Dapat Suntikan Dana
apahabar.com

DPRD Kalsel

Dari Safari DPRD Kalsel, Hibah Lahan hingga Mobdin Wakapolda
apahabar.com

DPRD Kalsel

DPRD Kalsel Tandatangani 10 Dekrit Tuntutan Mahasiswa
apahabar.com

DPRD Kalsel

Komentar Wakil Rakyat Kalsel Setelah Ikut Swab Test
apahabar.com

DPRD Kalsel

Legislator DPRD Kalsel Prihatin, Sebuku Minim Pemadam Kebakaran
apahabar.com

DPRD Kalsel

Dewan Sebut Kemiskinan di Kalsel Terendah se Kalimantan  

DPRD Kalsel

Tinjau Renovasi Stadion 17 Mei, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Kecewa
apahabar.com

DPRD Kalsel

Gembong Narkoba Rp 6 M Dibekuk, Ketua DPRD Kalsel Acungkan Dua Jempol
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com