BANYU LALU HAJA Tim Paman Birin Mau Polisikan Warga, Peradi-Komnas HAM Pasang Badan Duuh, 8 Kecamatan di Tanah Laut Hilang Disapu Banjir Dear Korban Banjir Kalsel, Telkomsel Bebaskan Telepon-SMS Demi Aliran Sungai, Pos Polisi di Jalan Veteran Banjarmasin Dibongkar Lewat Udara, Paman Birin Salurkan Bantuan Korban Banjir dari Jokowi

JMSI Keberatan Maklumat Kapolri Terkait Larangan Penyebaran Konten FPI

- Apahabar.com Jumat, 1 Januari 2021 - 23:20 WIB

JMSI Keberatan Maklumat Kapolri Terkait Larangan Penyebaran Konten FPI

Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa. Foto: Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menyayangkan Maklumat Kapolri yang melarang masyarakat mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam (FPI) baik melalui website maupun media sosial.

Dalam pernyataan sikapnya yang dirilis malam ini, Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa dan Sekjen JMSI, Mahmud Marhaba menegaskan, isi dari poin 2 (d) Maklumat Kapolri Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) yang ditandatangani Kapolri Jenderal Idham Aziz, hari ini (Jumat, 1/1).

Hal itu menurut JMSI bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hak masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi seperti yang diatur di dalam Pasal 28F UUD 1945.

“UUD 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, juga hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi yang tersedia,” sebut JMSI dalam peryataan tertulisnya.

Walaupun Maklumat Kapolri tidak secara tegas menyatakan melarang kegiatan pers terkait FPI, namun pada praktiknya Maklumat Kapolri dapat digunakan untuk memberangus karya jurnalistik yang selain dilindungi Pasal 28F UUD 1945 juga dilindungi UU 40/1999 tentang Pers.

Apalagi poin ke-3 Maklumat Kapolri menggunakan istilah “diskresi Kepolisian” yang bisa diartikan sebagai kewenangan penuh untuk mengambil langkah apapun di luar yang diatur oleh peraturan perundangan yang ada dan diketahui masyarakat.

Secara teknis, Maklumat Kapolri itu juga menyulitkan bahkan absurd bagi kerja jurnalistik.

Dalam UUD 40/1999 telah ditegaskan bahwa masyarakat pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Maklumat Kapolri bisa membuat wartawan justru mengabarkan ilusi dan fantasi.

JMSI dapat memahami bahwa Polri bertanggung jawab dalam hal penegakan aturan menyusul pembubaran dan pelarangan FPI beradasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diumumkan, Rabu (30/12) lalu.

Namun sebagai negara hukum, proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan hukum yang lain, apalagi hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini Konstitusi UUD 1945.

Di sisi lain, JMSI mengajak perusahaan media siber yang tergabung dalam JMSI memastikan wartawan di perusahaan media siber masing-masing bekerja dengan mematuhi kode etik jurnalistik.

JMSI memahami dan menyadari bahwa persoalan yang terkait dengan pembubaran dan pelarangan FPI baru-baru ini memiliki dimensi politik dan sosial yang luas.

“Kepatuhan kita pada kode etik jurnalistik dan keberpihakan kita pada kepentingan masyarakat luas dan bangsa menjadi penentu agar karya jurnalistik yang kita hasilkan dapat menjadi suluh bagi perjalanan bangsa dan negara,” tandas JMSI.(*)

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Nasional

Informasi Penyerangan Ulama di Pancoran, Cek Faktanya
apahabar.com

Nasional

Gubernur Kaltim: Pemindahan Ibu Kota untuk Kebutuhan Bangsa
apahabar.com

Nasional

KPAI vs PB Djarum, Terganggu Soal Promosi Rokok Saat Audisi
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: Bertambah 2.858, Positif Jadi 172.053 kasus
apahabar.com

Nasional

Antisipasi Aksi Massa, Arus Lalu Lintas di Sekitar Istana Merdeka Dialihkan
apahabar.com

Nasional

Syekh El Fatih Asal Sudan Kembali Hadir di Haul Guru Sekumpul
apahabar.com

Nasional

Minyak Turun di Asia, Ketegangan Perdangangan Picu Kecemasan Ekonomi
Din Syamsuddin

Nasional

Din Syamsuddin Nikah Lagi, Persunting Cucu Pendiri Pondok Gontor!
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com