Agya Vs Scoopy di Stagen Kotabaru, Gadis 17 Tahun Patah Kaki Hari Ini, 22 Warga Kotabaru Positif Covid-19 Polisi Ungkap Kronologis Kecelakaan Maut di Cempaka yang Tewaskan 1 Pengendara Ratusan Gram Sabu Gagal Edar di Kukar, Polda Kaltim Ringkus 1 Pelaku Mulai Besok, Wisata Dadakan di Liang Anggang Ditutup!

Komnas HAM Laporkan Pembunuhan Laskar FPI ke Pengadilan Internasional

- Apahabar.com Rabu, 20 Januari 2021 - 08:57 WIB

Komnas HAM Laporkan Pembunuhan Laskar FPI ke Pengadilan Internasional

Rekonstruksi pembunuhan laskar FPI. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA — Tim Advokasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melaporkan kasus pembunuhan 6 laskar FPI ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.

Salah satu anggota Tim Advokasi Korban, Munarman, mengatakan pelaporan tersebut resmi dilayangkan pada 16 Januari 2021.

Munarman kemudian mengirimkan bukti pelaporan tersebut dengan menyampaikan gambar tangkapan layar aduan yang dikirimkan kepada Juru Bicara dan Kepala Departemen Luar Negeri ICC, Fadi El-Abdallah.

“Ini bukti pelaporan Tim Advokasi Korban Pelanggaran HAM berat, tragedi 21-22 Mei 2019, dan pembantaian 7 Desember oleh aparat negara ke ICC,” kata Munarman dilansir dari Republika, Rabu (20/01).

Dalam pelaporan tersebut, tim advokasi korban melampirkan dokumen-dokumen dan fakta-fakta kejadian terkait dua peristiwa yang menewaskan total 16 nyawa sipil di tangan kepolisian tersebut.

Dalam laporan berbahasa Inggris tersebut, tim advokasi menilai terjadinya praktik pembiaran tanpa hukuman yang dilakukan pemerintah Indonesia atas dua peristiwa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap rakyatnya sendiri.

Pembiaran tersebut berupa ketidakmampuan dan keengganan pemerintah Indonesia memastikan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku-pelaku pembunuhan dalam peristiwa 21-22 Mei, dan 7 Desember.

“Kami berjuang untuk keadilan, dan memutus rantai impunitas yang sudah sangat mengerikan di negeri ini. Kami akan memberikan informasi-informasi pelanggaran HAM berat kepada komunitas HAM internasional (ICC), karena terbukti sistem hukum Indonesia, yang tidak menghendaki, dan tidak mampu memutus mata rantai pelanggaran HAM berat yang sampai saat ini, pelakunya masih berkeliaran mengancam warga sipil di Indonesia,” begitu isi laporan Tim Advokasi tersebut.

Tim Advokasi juga meminta agar ICC dengan segala kemampuan, mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi yang dilakukan aparatur negara terhadap warga negaranya sendiri.

“Kami memohon secara hukum untuk meminta Anda (ICC) menghentikan rezim Indonesia yang secara konsisten dan berkelanjutan menggunakan cara-cara intimidasi, penghilangan paksa, penyiksaan, pembunuhan, dalam melengkapi kebijakan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh kritis,” begitu isi terakhir laporan tersebut.

Dia menyebutkan tragedi 21-22 Mei 2019 di Jakarta dan peristiwa 7 Desember 2020 di Tol Japek Km 50, dua kejadian terpisah.

Tragedi 21-22 Mei, peristiwa tewasnya 10 warga sipil di kawasan Tanah Abang, Petamburan Jakarta Pusat saat kerusuhan penolakan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan 10 orang yang tewas tersebut, empat di antaranya berusia anak-anak.

Komnas HAM juga mengatakan dari 10 yang meninggal dunia tersebut, 9 di antaranya tewas lantaran peluru tajam dari senjata api yang diduga milik aparat keamanan.

Satu korban lainnya hilang nyawa karena pukulan benda keras yang juga diduga dilakukan oleh aparat keamanan saat penangkapan terduga demonstran.

Dalam rekomendasi TPF Komnas HAM meminta pemerintah, dan kepolisian agar mengusut, dan mengadili, serta menghukum pelaku penembakan tersebut.

Akan tetapi, dua tahun setelah peristiwa tersebut, tak ada satupun pelaku penembakan yang diadili, dan dihukum. Sedangkan peristiwa 7 Desember 2020, yaitu insiden penembakan mati enam laskar FPI yang dilakukan oleh kepolisian.

Komnas HAM dalam hasil penyelidikannya menyebutkan penembakan mati yang terjadi di Tol Japek Km 49 dan Km 50 tersebut merupakan rangkaian dari aksi pengintaian, dan pembuntutan yang dilakukan aparat Polda Metro Jaya, terhadap pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab.

Dalam kesimpulan dan rekomendasinya, Komnas HAM menilai penembakan mati empat, dari enam laskar FPI oleh diduga anggota kepolisian tersebut, adalah pelanggaran HAM berupa unlawfull killing, atau pembunuhan di luar hukum.

Komnas HAM juga meminta agar pemerintah, memastikan adanya penegakan hukum pidana yang adil dan independen terhadap anggota kepolisian, pelaku penembakan mati para laskar FPI tersebut

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Belum Bisa Terapkan Protokol Kesehatan, KPAI: Pemerintah Jangan Nekat Buka Sekolah
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Akan Ada Perubahan Nomenklatur dalam Kabinet Baru
apahabar.com

Nasional

Ratusan Artefak Dayak Pukau Pengunjung Pameran di Swiss
apahabar.com

Nasional

Buruh Ancam Mogok Nasional, DPR Majukan Rapat Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja Sore Ini
apahabar.com

Nasional

Kerja sama Indonesia-Armenia, dari Perdagangan Bebas hingga Unicorn
apahabar.com

Nasional

Investigasi Sriwijaya Air SJ182, KNKT: Kompleksitas Tergantung Penemuan CVR
Parodi

Nasional

Berstatus Pelajar, Motif Pelaku Parodi Indonesia Raya Balas Dendam
apahabar.com

Nasional

Polisi Masih Dalami Motif Penyerangan Wiranto
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com