Hasil Liga Italia, Taklukkan Crotone 2-1, Fiorentina Kembali ke Jalur Kemenangan Hasil Liga Inggris, Watkins Antar Aston Villa Tenggelamkan Newcastle 2-0 Breaking News! Warga Tangkap Buaya Pemangsa di Pantai Kotabaru Siap-Siap, Ditlantas Polda Kalsel Bakal Uji Coba Tilang Elektronik Usai Banjir Siapkan Hunian Layak, Polda Kalteng Bangun Rusun Bagi Anggota

Pembuatan dan Perpanjangan SIM Digratiskan? Begini Penjelasan Korlantas Polri

- Apahabar.com Minggu, 3 Januari 2021 - 20:25 WIB

Pembuatan dan Perpanjangan SIM Digratiskan? Begini Penjelasan Korlantas Polri

Meski termasuk PNBP, pembuatan SIM belum mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0. Foto: Antara

apahabar.com, JAKARTA – Setidaknya dalam sepekan terakhir, santer tersiar soal pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang digratiskan.

Kabar itu dipicu penandatanganan Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Polri.

Ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2020, peraturan itu di antaranya mengatur ulang pembuatan dan perpanjangan SIM, STNK dan BPKB, mutasi kendaraan bermotor, sampai penerbitan SKCK.

Tentang pembuatan dan perpanjangan SIM gratis, tertuang dalam Pasal 7 Ayat 1. Disebutkan bahwa dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)

Sementara dalam bagian penjelasan Pasal 7 Ayat 1, dijelaskan lebih lanjut tentang masyarakat yang berhak mendapat pertimbangan tertentu.

Mereka adalah penyelenggara kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, masyarakat tak mampu, mahasiswa/pelajar, dan UMKM.

Namun Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengklarifikasi kabar tersebut. Pelayanan yang digratiskan hanya SKCK, bukan pembuatan maupun perpanjangan SIM.

“Layanan yang diprioritaskan untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 antara lain jenis PNPB berupa penerbitan SKCK,” jelas Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, AKBP Tri Julianto Djatiutomo, seperti dilansir Detik, Minggu (3/1).

Konfirmasi Korlantas Polri sesuai dengan isi penjelasan PP No.76 Tahun 2020. Dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan layanan gratis diatur oleh Polri.

Sementara besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif harus lebih dulu dapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Bahkan dalam Penjelasan atas PP No.76 Tahun 2020, ditulis layanan yang mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0 antara lain PNBP berupa SKCK.

Editor: Bastian Alkaf - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

39% Penumpang Pesawat Beralih ke Kapal Pelni
Lelang Jalan Tol

Nasional

Pemerintah Tunda Lelang Jalan Tol Jembatan Balikpapan-Ibu Kota Negara
apahabar.com

Nasional

Tak Terima Ani Yudhoyono Di-bully, Ferdinand: Saya Berhenti Dukung Prabowo!
apahabar.com

Nasional

Jokowi Dapat Jersey Timnas Argentina Nomor 10 dari Presiden Mauricio

Nasional

Wajah 7 Pelaku Pembakaran Halte Sarinah Terbongkar di Video Narasi TV, Begini Jawaban Polisi!
apahabar.com

Nasional

Kasus Penyiraman Asep Tak Kunjung Tuntas, Pelaku Diduga Orang Dalam
apahabar.com

Nasional

Pasca-teror Bom Medan, Polda Kalsel Larang Ojol Masuk
apahabar.com

Nasional

Renovasi Istiqlal Tekankan Ramah Jamaah Disabilitas
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com