Pandemi, Rp8 M Insentif Ribuan Guru Ngaji-Marbot di Banjarmasin Disiapkan Utak-atik RTRW Banjarmasin, Kantor Pemkot Diusulkan Pindah Kadesnya Dijebloskan ke Bui, Plh Bupati Kotabaru Buka Suara Breaking! Heboh Mobil Terbakar di Tapin, 1 Warga Jadi Korban Masih Ada 122 Ribu Rumah di Kalteng Tak Layak Huni

PNS Dipantau Ketat Lewat Aplikasi, PNS Tak Bisa ‘Mager’ Lagi

- Apahabar.com Selasa, 26 Januari 2021 - 11:52 WIB

PNS Dipantau Ketat Lewat Aplikasi, PNS Tak Bisa ‘Mager’ Lagi

Ilustrasi PNS. Foto-Jawa Pos

apahabar.com, JAKARTA – Pengawasan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) terus diperketat. Tak ada lagi alasan ASN mager (males gerak) dalam bekerja.

Ke depan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diawasi melalui Integrated Dicipline System (I’DIS) yang dibangun Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Sistem yang dapat diakses melalui https://idis.bkn.go.id ini wajib digunakan instansi sebagai bagian langkah preventif dan korektif dalam penanganan pelanggaran terhadap ketentuan manajemen ASN khususnya disiplin pegawai,” kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama BKN, Paryono, Selasa (26/1).

Dalam implementasi I’DIS, BKN berkolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di bawah pengawasan Presiden selaku pembina tertinggi Manajemen ASN.

Pembentukan sistem pengawasan terintegrasi secara nasional ini dilakukan sebagai bagian dari kewenangan BKN dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN.

“Pembentukan I’DIS merupakan wujud teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 53/2010,” terang Paryono, dilansir dari CNBC Indonesia.

Paryono mengatakan sistem monitoring pengawasan disiplin ASN secara nasional atau I’DIS ini tidak hanya diperuntukkan untuk pengawasan individu ASN.

Tetapi juga untuk mengawasi tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang menghukum, dalam melakukan proses hukuman disiplin dan menetapkan status penjatuhan hukum disiplin sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria ketentuan peraturan guna menjaga keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban.

Selain itu, I’DIS didesain sebagai upaya early warning system dalam melakukan pengawasan khususnya terhadap disiplin pegawai secara nasional dan memudahkan PPK Instansi dalam menetapkan dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai prosedur.

“Termasuk meminimalisasi faktor subjektif dalam proses hukuman disiplin pegawai di Instansinya karena sistem ini terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian atau SAPK BKN,” kata Paryono.

Adapun sasaran dari pembangunan I’DIS yakni untuk memberikan standar kepada Pengelola Kepegawaian masing-masing Instansi Pemerintah dalam melakukan penegakan disiplin secara tepat sesuai prosedur serta menjamin objektivitas yang dilakukan PPK atau pejabat yang berwenang menghukum dalam melakukan proses hukuman disiplin.

Selain itu, juga membangun budaya tertib administrasi dan menjalankan norma, standar, prosedur, dan kriteria disiplin PNS serta membentuk kolaborasi antarunsur kepegawaian, unsur pengawasan, unsur pejabat lain yang terlibat di masing-masing instansi pemerintah dengan BKN.

Sistem pengawasan terintegrasi ini menjadi stimulus baru dalam upaya pencegahan, penegakan, hingga penanganan penjatuhan hukum disiplin pegawai yang berdampak pada sejumlah hal.

Meliputi, efisiensi dalam proses pemberian hukuman disiplin, seluruh proses pemberian hukuman disiplin akan terdata secara real time, terintegrasi dengan basis data kepegawaian nasional melalui SAPK, dan transparansi dalam proses pemberian hukuman disiplin dengan melibatkan pengawasan dari berbagai unsur yang menangani proses disiplin pegawai.

“Termasuk dengan BKN sebagai Instansi yang diberikan mandat oleh UU ASN dalam pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen kepegawaian ASN,” pungkasnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kawal Proses Pencoblosan, Prabowo Meninggal Kena Serangan Jantung
apahabar.com

Nasional

2.500 Bencana Ancam Indonesia, Masyarakat Harus Siap Siaga
apahabar.com

Nasional

Tagihan Listrik Melonjak, Legislator: PLN Mengecewakan
Prokes

Nasional

Prokes Covid-19, Kepala Daerah Diminta Jalankan Instruksi Mendagri
apahabar.com

Nasional

Pesan Lebaran dari Jokowi: Kita Mampu Lewati Ujian Ini
apahabar.com

Nasional

Menakar Potensi Ekonomi ‘Kalsel’ sebagai Calon Ibu Kota Negara
apahabar.com

Nasional

Tsunami Tanpa Peringatan Dini di Selat Sunda, Ini Penjelasan Vulkanolog ITB
apahabar.com

Nasional

Waspada Virus Corona, Kadinkes Banjarmasin Ingatkan Prilaku Hidup Sehat
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com