[ANALISIS] Bisakah Gugatan UU Kalsel Dicabut di Tengah Jalan? Launching OPOP di Kalsel, Wapres Ma’ruf Ingin Produk Pesantren Go Internasional Resmi Dibuka, Menko Airlangga Sebut GIIAS Jadi Kesuksesan Banyaknya Kendaraan Listrik Kalsel Waspada Potensi Hujan Disertai Kilat Dianggap Lebih Berbahaya dari Narkoba, Ini 3 Manfaat Lain dari Kratom
agustus

Puluhan Terpidana Korupsi Ajukan PK, KPK Harap MA Objektif dan Indepedenden

- Apahabar.com     Minggu, 31 Januari 2021 - 21:18 WITA

Puluhan Terpidana Korupsi Ajukan PK, KPK Harap MA Objektif dan Indepedenden

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Foto-Fajar.co.id

apahabar.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan Mahkamah Agung (MA) dapat memeriksa permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang saat ini banyak diajukan terpidana korupsi dengan objektif, independen dan profesional.

“KPK berharap MA dapat memeriksa permohonan tersebut dengan objektif, independen, dan profesional dengan mempertimbangkan uraian Jaksa KPK dalam memori pendapatnya,” ucap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Minggu (31/1).

Ali pun mengatakan KPK siap menghadapi permohonan PK dari para terpidana korupsi tersebut.

“KPK tentu siap menghadapi setiap permohonan PK yang saat ini banyak diajukan oleh pihak terpidana,” ujar Ali.

Ia mengatakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga sudah menyerahkan kontra memori PK tersebut kepada MA.

“Tim JPU sudah menyusun pendapatnya dan menyerahkan kontra memori PK tersebut kepada MA melalui Majelis Hakim PK di Pengadilan Tipikor [Tindak Pidana Korupsi],” kata Ali.

Diketahui selama 2020, KPK mencatat ada 65 terpidana korupsi yang mengajukan PK.

“KPK mencatat ada 65 terpidana korupsi yang mengajukan upaya PK pada 2020 dan hal lain yang menarik adalah ada yang tidak melewati upaya hukum biasa, jadi setelah menerima putusan di pengadilan tingkat pertama lalu dieksekusi dan dalam beberapa bulan kemudian mengajukan PK,” ujar Ali dalam diskusi virtual pada Jumat (22/1).

KPK pun menilai putusan PK yang diterima Majelis PK ternyata menurunkan vonis (strachmacht) angka hukuman.

Sementara MA menyampaikan 3 alasan pihaknya mengabulkan permohonan PK yang diajukan terpidana korupsi.

“Berdasarkan pengamatan kami terkait dengan tindak pidana yang dikurangi berdasarkan putusan PK pada pokoknya ada 3 hal alasan kenapa dikabulkan, pertama karena disparitas pemidanaan,” kata Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Andi Samsan Nganro dalam diskusi yang sama.

Alasan kedua menurut Andi Samsan, MA menemukan ada terpidana merupakan pelaku utama tetapi malah dihukum lebih ringan dan alasan ketiga adalah adalah perkembangan kondisi hukum.

Sejumlah terpidana korupsi yang mendapat keringanan hukuman dari putusan PK antara lain adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang tadinya dihukum selama 14 tahun dalam perkara suap Hambalang dipotong hukumannya menjadi tinggal 8 tahun penjara.

Selain itu, ada mantan Ketua DPD Irman Gusman dalam kasus korupsi impor gula mendapat korting hukuman dari 4,5 tahun menjadi 3 tahun dan langsung bebas.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Kebakaran Tangki Kilang Cilacap

Nasional

Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kebakaran Tangki Kilang Cilacap
apahabar.com

Nasional

Tak Ingin Pisah, SBY Minta Jenazah Diantar Pakai Pesawat Hercules
Resmikan Bendungan

Nasional

Hari Ini, Jokowi Resmikan Bendungan Karalloe di Sulsel
Restrukturisasi Kredit

Nasional

Pengusaha Apresiasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2023
Banjir NTT

Nasional

Banjir Bandang NTT: Pengungsi di Lembata 332 Orang, Malaka 56
apahabar.com

Nasional

Cegah PHK, Presiden Ingin Sektor Rill Diselamatkan
Abdee Slank

Nasional

Netizen Nyinyir Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom: Pantas Diam Soal KPK
apahabar.com

Nasional

Update Korban Tsunami Selat Sunda: 168 Orang Meninggal, 745 Terluka
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com