Ribuan Lahan Padi di Kalsel Terancam Kerdil dan Menguning, Dinas TPH: Jangan Panik Pukuli Korban Gegara Halangi Jalan, Supir Travel di Tanbu Ditangkap Aksi Skimming di Balikpapan: Klik Link WA, Saldo Belasan Juta Lenyap Serahkan Belasan Tuntutan, SP KEP Kawal DPRD Tabalong Sampai ke Jakarta Balita Mandi Air Comberan, PDAM Bandarmasih Dipanggil Dewan

Sah! Presiden Jokowi Teken Percepatan Pembangunan di 3 Perbatasan Negara

- Apahabar.com     Rabu, 20 Januari 2021 - 10:49 WITA

Sah! Presiden Jokowi Teken Percepatan Pembangunan di 3 Perbatasan Negara

Presiden Joko Widodo. Foto-Biro Setpres

apahabar.com, JAKARTA – Pembangunan di tiga perbatasan Republik Indonesia akan dipercepat.

Itu setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain, dan Skouw.

Sebagai beranda depan negara, tiga kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw memiliki pintu gerbang yakni Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu.

Adapun tiga PLBN tersebut adalah PLBN Aruk yang berbatasan dengan Malaysia, PLBN Motaain yang berbatasan dengan Timor Leste, dan PLBN Skouw yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Inpres ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw sebagai sentra baru ekonomi.

Mengutip keterangan tertulis Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Rabu (20/1/2021) inpres tersebut diserahterimakan oleh Sekretariat Kabinet kepada 10 Menteri secara virtual pada Selasa (19/1).

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyampaikan Presiden Jokowi menandatangani inpres tersebut pada Senin (11/01).

Pramono mengatakan dalam berbagai kesempatan, Jokowi selalu menekankan PLBN harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan demikian, diharapkan K/L dapat melaksanakan program kegiatan secara maksimal Tahun 2021-2022.

“Pada berbagai kesempatan saat meresmikan PLBN, Presiden selalu menekankan untuk daerah PLBN ini harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Pramono, seperti dilansir dari CNBC Indonesia.

“Sekarang etalase kita relatif sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan seluruh negara tetangga kita, baik itu dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste dan sebagainya. Maka ini yang harus kita rawat betul dan kita maksimumkan agar Inpres yang diberi batas waktu dua tahun ini kita bisa mengerjakan sebaik-baiknya dalam kurun waktu 2021-2022,” tambahnya.

Pramono mencatat ada 60 program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 10 K/L di kawasan perbatasan negara Aruk, Motaain, dan Skouw. 60 program kegiatan tersebut terdiri dari 21 program kegiatan di Aruk, 20 program kegiatan di Motaain dan 19 program kegiatan di Skouw.

Menurut dia, Presiden berharap dengan adanya Inpres ini K/L dapat mewujudkan tiga kawasan perbatasan yakni Aruk, Motaain, dan Skouw sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diminta memberikan pengarahan dan menyelesaikan masalah yang timbul dari pelaksanaan Inpres ini. Sementara itu BNPP diminta untuk mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan secara keseluruhan.

“Presiden mengharapkan bahwa dalam persoalan membangun pusat perekonomian di PLBN ini bisa kita koordinasikan yang baik sehingga betul-betul apa yang menjadi harapan presiden ini bisa terwujudkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah kerja bersama-sama untuk mewujudkan pertumbuhan di PLBN menjadi tanggung jawab kita bersama,” tuturnya.

Selanjutnya ada 10 Menteri yang mendapat Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw adalah Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Lainnya yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Perhubungan; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertanian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Hadir dalam acara serah terima Inpres ini secara virtual yakni Sekretaris Kementerian, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, Sekretaris, Sekretaris Daerah Provinsi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota terkait.

Sedangkan dari BNPP hadir Sekretaris BNPP Restuardy Daud, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon, yang juga Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Pelaksana Tugas Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Gatot Yanrianto, beserta sejumlah pejabat eselon II terkait.

Sebelum Inpres ditetapkan, BNPP telah menginventarisir apa saja komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat perbatasan dalam negeri dan negara tetangga, serta potensi komoditas yang dapat di kembangkan di perbatasan negara.

Sebagai informasi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat 18 PKSN yang enam di antaranya masuk dalam major project.

Dari enam PKSN tersebut, tiga di antaranya adalah PKSN Aruk, PKSN Motaain/Atambua, dan PKSN Skouw/Jayapura.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

TNI AU Jelaskan Soal Pelaku Penembakan Letkol Dono Hari ini
apahabar.com

Nasional

Aparat Pastikan Tidak Ada Penyerangan Dalam Ledakan Granat Asap di Monas
Vaksin Pfizer

Nasional

800 Ribu Dosis Vaksin Pfizer dari AS Tiba di Tanah Air
Kasus Covid-19

Nasional

Ekstra Waspada! 2-3 Minggu Lagi Kasus Covid-19 Diprediksi Melonjak
vaksin covid-19

Nasional

Jokowi: 5.000 Vaksin Covid-19 Diberikan ke Insan Pers Akhir Februari
Komnas HAM

Nasional

Hormati Rekonstruksi Polisi, Komnas HAM Akan Telusuri Kasus Penembakan Laskar FPI Secara Independen
apahabar.com

Nasional

Hari Ini, Tes SKD CPNS Mulai Digelar Serentak

Nasional

Selamat! Uji Terbang Perdana Pesawat Berbahan Bakar Campuran Minyak Sawit Sukses
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com