Ingat! Warga Banjarmasin Tolak Vaksin Covid-19 Dapat Denda dan Diputus BPJS Flash Sale UMKM Binaan Adaro, Ratusan Produk Ludes dalam Sekejap Bantahan Pertamina Izin Pangkalan Elpiji di Banjar Butuh Rp50 Juta  BREAKING! Kecelakaan Maut di Cempaka, 1 Pengendara Tewas Resmi, Pemkab HST Keluarkan Larangan Penggunaan Elpiji 3 Kg Bagi Kalangan Tertentu

Sah! Presiden Jokowi Teken Percepatan Pembangunan di 3 Perbatasan Negara

- Apahabar.com Rabu, 20 Januari 2021 - 10:49 WIB

Sah! Presiden Jokowi Teken Percepatan Pembangunan di 3 Perbatasan Negara

Presiden Joko Widodo. Foto-Biro Setpres

apahabar.com, JAKARTA – Pembangunan di tiga perbatasan Republik Indonesia akan dipercepat.

Itu setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain, dan Skouw.

Sebagai beranda depan negara, tiga kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw memiliki pintu gerbang yakni Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu.

Adapun tiga PLBN tersebut adalah PLBN Aruk yang berbatasan dengan Malaysia, PLBN Motaain yang berbatasan dengan Timor Leste, dan PLBN Skouw yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Inpres ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw sebagai sentra baru ekonomi.

Mengutip keterangan tertulis Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Rabu (20/1/2021) inpres tersebut diserahterimakan oleh Sekretariat Kabinet kepada 10 Menteri secara virtual pada Selasa (19/1).

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyampaikan Presiden Jokowi menandatangani inpres tersebut pada Senin (11/01).

Pramono mengatakan dalam berbagai kesempatan, Jokowi selalu menekankan PLBN harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan demikian, diharapkan K/L dapat melaksanakan program kegiatan secara maksimal Tahun 2021-2022.

“Pada berbagai kesempatan saat meresmikan PLBN, Presiden selalu menekankan untuk daerah PLBN ini harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Pramono, seperti dilansir dari CNBC Indonesia.

“Sekarang etalase kita relatif sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan seluruh negara tetangga kita, baik itu dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste dan sebagainya. Maka ini yang harus kita rawat betul dan kita maksimumkan agar Inpres yang diberi batas waktu dua tahun ini kita bisa mengerjakan sebaik-baiknya dalam kurun waktu 2021-2022,” tambahnya.

Pramono mencatat ada 60 program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 10 K/L di kawasan perbatasan negara Aruk, Motaain, dan Skouw. 60 program kegiatan tersebut terdiri dari 21 program kegiatan di Aruk, 20 program kegiatan di Motaain dan 19 program kegiatan di Skouw.

Menurut dia, Presiden berharap dengan adanya Inpres ini K/L dapat mewujudkan tiga kawasan perbatasan yakni Aruk, Motaain, dan Skouw sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diminta memberikan pengarahan dan menyelesaikan masalah yang timbul dari pelaksanaan Inpres ini. Sementara itu BNPP diminta untuk mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan secara keseluruhan.

“Presiden mengharapkan bahwa dalam persoalan membangun pusat perekonomian di PLBN ini bisa kita koordinasikan yang baik sehingga betul-betul apa yang menjadi harapan presiden ini bisa terwujudkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah kerja bersama-sama untuk mewujudkan pertumbuhan di PLBN menjadi tanggung jawab kita bersama,” tuturnya.

Selanjutnya ada 10 Menteri yang mendapat Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw adalah Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Lainnya yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Perhubungan; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertanian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Hadir dalam acara serah terima Inpres ini secara virtual yakni Sekretaris Kementerian, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, Sekretaris, Sekretaris Daerah Provinsi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota terkait.

Sedangkan dari BNPP hadir Sekretaris BNPP Restuardy Daud, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon, yang juga Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Pelaksana Tugas Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Gatot Yanrianto, beserta sejumlah pejabat eselon II terkait.

Sebelum Inpres ditetapkan, BNPP telah menginventarisir apa saja komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat perbatasan dalam negeri dan negara tetangga, serta potensi komoditas yang dapat di kembangkan di perbatasan negara.

Sebagai informasi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat 18 PKSN yang enam di antaranya masuk dalam major project.

Dari enam PKSN tersebut, tiga di antaranya adalah PKSN Aruk, PKSN Motaain/Atambua, dan PKSN Skouw/Jayapura.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Imigrasi Batulicin Deportasi Tujuh TKA
apahabar.com

Nasional

Aliansi Relawan Jokowi Siap Kawal Pelantikan Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
apahabar.com

Nasional

Viral Bayi Jokowi Amin, Sempat Lemah Setelah Lahir 
Eks Wasekjen MUI

Nasional

Eks Wasekjen MUI Meninggal Terpapar Covid-19
apahabar.com

Nasional

Banjir Samarinda Meluas, Korban Terdampak Capai 20 Ribu Jiwa

Nasional

Artis ST dan MA Diduga Terlibat Prostitusi Online, Siapa Mereka?
apahabar.com

Nasional

Virus Cacar Monyet Bikin Geger Singapura, Berikut Gejalanya
apahabar.com

Nasional

Ma’ruf Optimis Indonesia Tidak Akan Bubar Karena Dijaga Ulama
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com