Motor Vs Motor di Paharuangan Kandangan, Pemuda Simpur Tewas Seketika Duduk Perkara Viral Pria Bersajam Ngamuk di Nagasari Banjarmasin hingga Bergumul dengan Polisi Gunung Sinabung Kembali Luncurkan Awan Panas Setinggi 500 Meter Kepung Serda Nurhadi, Belasan Pelaku Diamankan Polisi dan TNI Jalan Tikus Masuk Kalteng di Kapuas Juga Dijaga Ketat Petugas

Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020, MK Periksa 28 Perkara

- Apahabar.com Jumat, 29 Januari 2021 - 12:00 WIB

Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020, MK Periksa 28 Perkara

Ilustrasi - Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi memeriksa sebanyak 28 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020).

Pada hari terakhir ini, pemeriksaan pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (29/1).

Dilansir Antara, sidang digelar dalam 3 panel, yakni Panel 1 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan didampingi Wahiduddin Adams serta Enny Nurbaningsih memeriksa perkara sengketa hasil Pilkada Pandeglang, Tangerang Selatan, Mamuju, Memberamo Raya, Asmat, Boven Digoel, Fakfak, Kaimana dan Manokwari.

Panel 2 yang terdiri atas Hakim Konstitusi Aswanto, Suhartoyo dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memeriksa sengketa hasil Pilkada Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Lampung Tengah dan Pesisir Barat.

Kemudian Panel 3 dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul memeriksa perkara sengketa hasil Pilkada Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan, Ternate, Kepulauan Sula, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Mongondow Timur, Manado serta Bolaang Mongondow Timur.

“Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, agenda yang dilakukan adalah penyampaian pokok-pokok permohonan oleh pemohon, pengesahan alat bukti dan penetapan pihak terkait.

Sedangkan dalam sidang pekan depan, sidang perkara sengketa pilkada beragendakan mendengar jawaban termohon KPU serta keterangan Bawaslu.

Total sebanyak 132 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada daerah sudah diregistrasi Mahkamah Konstitusi.

Pada Selasa perkara yang diperiksa sebanyak 35 perkara, Rabu 35 perkara dan Kamis 34 perkara.

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Ke Jepang, Pemprov Tawarkan Proyek Kereta Api Kalsel
Serda Nurhadi

Nasional

Kepung Serda Nurhadi, Belasan Pelaku Diamankan Polisi dan TNI
apahabar.com

Nasional

Denah Panggung Telah Disiapkan, BPP Sebut Prabowo Batal Hadir di Kalsel
apahabar.com

Nasional

KTT ASEAN Sepakati 7 Hal Penanganan Covid-19
HIPMI

Nasional

Audiensi dengan Sandiaga Uno, HIPMI Dorong Program Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jokowi

Nasional

Jokowi Tetapkan Vaksin Covid-19 Gratis
apahabar.com

Nasional

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Presiden ADB, Ini yang Dibahas
apahabar.com

Nasional

Ketua KPU Jelaskan Kendala Rekapitulasi Penghitungan Suara Luar Negeri
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com