Viral Korban Banjir Kalsel Lahirkan di Jukung, Nama Anaknya Unik Malam Ini, Mata Najwa Kupas Biang Kerok Banjir Kalsel Banjir Kalsel Makan Korban Lagi, Bocah Hilang di Siring Banjarmasin Di Balikpapan, Ayah Ditangkap Gegara Anak Jual Tisu Link Live Streaming Mata Najwa Malam Ini, Kupas Tuntas Banjir Kalsel

Survei Komnas HAM Sepanjang 2020: Warga Takut Kritik Pemerintah

- Apahabar.com Minggu, 3 Januari 2021 - 17:40 WIB

Survei Komnas HAM Sepanjang 2020: Warga Takut Kritik Pemerintah

Ilustrasi. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA — Tingkat ketakutan warga negara dalam menyampaikan kritik dan pendapat terhadap pemerintah dinilai cukup tinggi.

Hal ini terungkap dalam laporan akhir tahun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam laporan akhir tahun tersebut, Komnas HAM mengacu pada survei internalnya di 34 provinsi. Survei yang dilakukan pada Juli-Agustus 2020 tersebut, melibatkan 1.200 responden.

“Hasilnya, 29 persen responden takut dalam memberikan, dan mengkritik pemerintah,” begitu dalam laporan akhir tahun Komnas HAM 2020, yang dipublikasikan 30 Desember 2020, dan dilansir dari Republika.co.id, Minggu (3/12).

Komnas HAM pun mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Maruf Amin mengevaluasi konsep pemidanaan terhadap warga negara yang menyampaikan kritik, dan pendapat.

Dari survei tersebut, juga dikatakan 36,2 persen responden atau warga negara, merasa ketakutan dalam penyampaian pendapat, dan kritik di melalui kanal-kanal internet, maupun media sosial.

Masih menurut laporan tersebut, tingkat ketakutan akademis di lingkungan pendidikan pun tinggi.

Menurut Komnas HAM, tingkat ketakutan penyampaikan pendapat, dan lampiasan ekspresi di kampus, dan universitas, sebanyak 20,2 persen.

Komnas HAM dalam laporannya itu mengatakan tingginya angka ketakutan warga negara dalam menyampaikan pendapat, maupun kritik tersebut menjadi persoalan serius bagi pemerintahan yang demokratis.

Komnas HAM menyarankan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin, mampu melebihkan sikap hormat dan memberikan jaminan perlindungan atas kebebasan berpendapat.

“Dan meminta pemerintah agar melakukan review atas UU ITE, serta menyegarkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi,” begitu saran Komnas HAM.

Karena Komnas HAM memandang reaksi berlebihan dari pemerintah dalam penggunaan aparatur keamanan, berdampak pada pemidanaan orang-orang yang melakukan kritik, dan pendapat kepada pemerintahan.

“Komnas HAM, menyerukan bahwa penindakan dan pemidanaan terhadap orang yang menyampaikan pendapat, dan kritik, tidak diperlukan, karena berpotensi memberangus hak asasi, dan demokrasi,” demikian catatan Komnas HAM.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Aturan Baru Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Diteken Presiden
Gisel

Nasional

Video Syur dan Hilang Ponsel Gisel 3 Tahun Lalu, Cek Faktanya
apahabar.com

Nasional

Jokowi Soroti 4 Hal Ini dalam Pelaksanaan PSBB
apahabar.com

Nasional

Gambar Dua Gorila DRC Ikut Selfie Viral di Media Sosial
apahabar.com

Nasional

Pengguna WhatsApp Perlu Update Aplikasi
apahabar.com

Nasional

Dalam 24 Jam Brazil Catat 16.324 Kasus Baru Covid-19
apahabar.com

Nasional

Awasi Konten di Medsos Selama Pilkada 2020, Bawaslu Gandeng Tim Siber Bareskrim Polri
apahabar.com

Nasional

Panglima TNI dan Kapolri Kompak Jelaskan soal Foto 2 Jari
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com