Gubernur Sahbirin Mau Digugat karena Banjir Terparah, Walhi-Jatam Sepakat Class Action Data Lengkap Korban Longsor Mantewe Tanah Bumbu, Dari Amuntai hingga Kapuas Banjir Kalsel Berbuntut Panjang, Lawyer Banua Ancam Gugat Paman Birin Banjir Kalsel, Warga Kompleks Elite Nyinyir Rumah Miliaran “Calap Jua” Berakhir Hari Ini, Pembatasan Banjarmasin Ambyar Diterjang Banjir

Wajib Divaksin, Adakah Sanksi Jika Warga Kalsel Menolak?

- Apahabar.com Kamis, 7 Januari 2021 - 10:07 WIB

Wajib Divaksin, Adakah Sanksi Jika Warga Kalsel Menolak?

Ilustrasi suntik vaksin Covid-19. Foto-net

apahabar.com, BANJARBARU – Sebanyak 25.000 vaksin Covid-19 kini disimpan di Kalsel.

Namun, vaksinasi Covid-19 baru akan dimulai 13 Januari 2021 mendatang.

Digelar serentak, dimulai dari Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

Sebagai orang yang pertama divaksin, Jokowi menekankan agar semua pihak siap untuk disuntik vaksin.

Apa yang ditekankan Jokowi lantas diteruskan lagi oleh gubernur, termasuk di Kalimantan Selatan.

Kendati menjadi harapan baru dalam mengakhiri pandemi, keberadaan vaksin masih menuai pro-kontra dari berbagai pihak.

Tak hanya masyarakat, sejumlah tokoh publik pun ada yang ikut menolak vaksin Sinovac buatan China tersebut.

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara bahkan membuat peraturan khusus dalam mengatur sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19.

Tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19, dengan denda hingga Rp5 juta.

Lantas bagaimana dengan Kalimantan Selatan?

Pemerintah pusat sebelumnya telah menunjuk Kalsel sebagai salah satu provinsi prioritas dalam penanganan Covid-19.

Sempat menempati urutan lima besar provinsi dengan kasus tertinggi Covid-19, namun saat ini Kalsel berada di peringkat 12.

Juru bicara Satgas Covid-19 Kalsel, HM Muslim menerangkan sejauh ini Kalsel belum menerapkan pemberian sanksi kepada warga yang menolak divaksin.

Pemerintah masih melakukan upaya preventif kepada masyarakat.

“Kita lebih mengedepankan edukasi dulu,” ujar Muslim ditemui di Kantor Setdaprov, Rabu (6/1/2020).

Namun, jika berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, sehingga vaksinasi wajib dilaksanakan.

Mengacu pada UU tersebut, ujar Muslim, aturan dibuat untuk kemaslahatan bagi umat manusia.

“Sebenarnya diwajibkan. Tetapi yang penting mengedukasi, menyampaikan secara transparan terkait dengan vaksin ini seperti apa dan manfaatnya,” imbuh dia.

Sekadar diketahui, 25.000 vaksin Covid-19 tiba di Kalsel melalui Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru pada, Selasa (5/1/2021) lalu.

Kemudian disimpan di Instalasi Farmasi Dinkesprov Liang Anggang Banjarbaru, sebelum didistribusikan Pemprov Kalsel ke 13 kabupaten/kota menunggu izin BPOM.

 

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Reses Komisi V DPR RI, Rifqinizamy Ungkap Proyek Nasional di Kabupaten Banjar
apahabar.com

Kalsel

Brakkk! ABG Terlindas Truk di Mandiangin
apahabar.com

Kalsel

Tanggapan Sekda Tabalong tentang Status Wabup Zony
apahabar.com

Kalsel

PMI Batola Bagi-bagi Air Minum

Kalsel

Ketua DPRD Tala Bantah Rapat Anggaran di Gresik
Subsidi

Kalsel

Diperpanjang hingga Maret 2020, Berikut Data Resmi Penerima Subsidi Listrik di Kalsel
apahabar.com

Kalsel

“Jhonlin Ride” Diikuti 6 Ribu Pesepeda, 1.600 Goweser Pilih Jalur Extreme
apahabar.com

Kalsel

Terbukti, Debu Batubara PT Talenta Cemari Marabahan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com