Gunung Sinabung Erupsi, Abu Vulkanik Sampai ke Aceh Blakblakan Bos Pangkalan Banjar Gelembungkan Harga Elpiji: Utang di Bank Bikin Cenat-Cenut Detik-Detik Kaburnya 4 Napi Kandangan, Jebol Teralis hingga Panjat Genteng BREAKING! Polisi Tangkap 4 Narapidana Kabur dari Rutan Kandangan Bertambah 13 Orang, Covid-19 di Tanbu Tembus 1.902 Kasus

2 Perkara Dihentikan MK, Saidi-Said Idrus Resmi Menangi Pilbup Banjar

- Apahabar.com Rabu, 17 Februari 2021 - 13:25 WIB

2 Perkara Dihentikan MK, Saidi-Said Idrus Resmi Menangi Pilbup Banjar

Saidi Mansyur dan Habib Idrus Al-Habsyie. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) akhirnya menghentikan 2 perkara sekaligus dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Banjar Tahun 2020

Pertama nomor perkara 121/PHP.BUP-XIX/2021 dengan pemohon paslon H. Rusli dan KH. Muhammad Fadlan.

Sedangkan kedua dengan nomor perkara 123/PHP.BUP-XIX/2021 dengan pemohon paslon Andin Sofyanoor dan KH. Muhammad Syarif Busthomi.

Terkait hasil putusan tersebut, Pakar Hukum Tata Negara FH ULM, Ahmad Fikri Hadin angkat bicara.

“Dengan putusan itu, maka secara definitif pasangan Saidi-Habib Said Idrus terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Banjar,” ucap Ahmad Fikri Hadin kepada apahabar.com, Rabu (17/2) siang.

Kendati demikian, kata dia, paslon terpilih harus menunggu informasi terlebih dahulu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Karena proses surat keputusan ada di sana,” pungkasnya singkat.

Sebelumnya penghentian 2 perkara tersebut disampaikan melalui sidang pembacaan putusan sela pada Selasa (16/2) kemarin.

Dalam persidangan, Mahkamah menyatakan seluruh dalil pemohon a qou tidak beralasan menurut hukum.

Baik paslon H. Rusli dan KH. Muhammad Fadlan maupun Andin Sofyanoor dan KH. Muhammad Syarif Busthomi.

Untuk perkara pertama, pemohon mendalilkan sejumlah dugaan kecurangan yang dilakukan pihak terkait, dalam hal ini paslon nomor urut 1 Saidi Mansyur-Habib Said Idrus di Pilbup Banjar 2020.

Pertama pemohon menuding adanya dugaan mobilisasi jajaran ASN yang bersikap tidak netral dengan mendukung pihak terkait sehingga merugikan perolehan suara pemohon.

Kedua adanya dugaan rekayasa penggelembungan suara dan partisipasi pemilih di 17 kecamatan yang dilakukan oleh termohon dan jajarannya.

Terakhir pemohon menuding adanya indikasi jumlah DPTb tidak wajar yakni sebanyak 5097 suara yang terkesan sangat manipulatif.

“Setelah mendegar keterangan termohon, pihak terkait, Bawaslu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah memutuskan semua dalil-dalil pemohon a qou tak beralasan secara hukum,” kata anggota Majelis Hakim Aswanto dalam putusan sela tersebut.

Selanjutnya selisih suara pemohon dan pihak terkait dinilai tidak memenuhi Pasal 158 UU Pilkada.

Dalam belied itu, selisih suara maksimal hanya 1 persen dari 291.140 suara sah di Pilbup Banjar atau sebanyak 2.911 suara.

Sementara selisih suara keduanya yakni 29.615 suara atau 10,17 persen. Dengan rincian pemohon memperoleh 112.004 suara, sedangkan pihak terkait 141.619 suara.

Sehingga, tidak ada relevansinya mahkamah melanjutkan perkara ini ke sidang pemeriksaan.

Editor: Muhammad Robby - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Musancab PDI Perjuangan HST, Berry Ingatkan Pentingnya Toleransi dan Tenggang Rasa
apahabar.com

Politik

Materi Kampanye Tersebar, Sosok Pendamping Denny Indrayana Menguat
apahabar.com

Politik

Butuh 715 Relawan Bantu KPU Sosialisasi Pemilu
apahabar.com

Politik

Kampanye di Gunung Raya dan Emil Baru, H Alpiya Disebut Calon Terganteng
Denny

Politik

Hadapi Denny Cs di MK, KPU Kalsel Gandeng Yusril?
Golkar Kalsel Susun Kekuatan Internal Sukseskan Paman Birin

Politik

Golkar Kalsel Susun Kekuatan Internal Sukseskan Paman Birin
apahabar.com

Politik

163 Pengawas TPS Kecamatan Pelaihari Tala Dilantik
apahabar.com

Politik

Intip Solusi Mencegah Politik Uang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com