Terciduk Warga, Begal Sapi Tanah Bumbu Lari Tunggang-langgang di Kotabaru Transkrip Rekaman Sengketa Pilgub Kalsel Beredar, Petinggi KPU Akui PPK Terima Duit Heboh Kades di Kelumpang Tersangka Pungli, Giliran Apdesi Kotabaru Buka Suara Mardani H Maming: Hipmi Optimis Pemimpin Muda Kalsel Mampu Bangkitkan Ekonomi Daerah Ketua DPRD Banjar: 100 Hari Program Bupati Harus Penangan Pascabanjir

Buntut Kisruh APBD Tanah Bumbu, LSM Laporkan Tim Anggaran ke Kejaksaan

- Apahabar.com Kamis, 11 Februari 2021 - 12:32 WIB

Buntut Kisruh APBD Tanah Bumbu, LSM Laporkan Tim Anggaran ke Kejaksaan

Sejumlah LSM melaporkan TAPD Tanah Bumbu atas dugaan perubahan APBD 2021 ke Kejaksaan, Kamis (11/2) siang. apahabar.com/Syahriadi

apahabar.com, BATULICIN – Lembaga Penyelidikan Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LP3KRI) melaporkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tanah Bumbu (TAPD Tanbu) ke Kejaksaan Negeri setempat, Kamis (11/2).

Sejumlah LSM tersebut menyoal adanya dugaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Menurut mereka, DPRD sudah mengetok anggaran tersebut melalui rapat paripurna.

Pelaporan dilayangkan langsung Ketua LP3KRI Tanah Bumbu, Muslim Ma’in didampingi Ketua LSM Lintah Indonesia, Rudi Hartono.

“Surat laporan sudah kami serahkan ke Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu,” ungkap Muslim.

Tak hanya dugaan perubahan APBD, pihaknya juga akan melaporkan Dinas PUPR Tanbu atas dugaan proyek penunjukan langsung (PL) yang tak sesuai prosedur.

“Proyek PL itu tanpa RAB, gambar, dan plang, tapi sudah dikerjakan lebih dulu,” ujar Muslim.

Lebih jauh, sejumlah LSM tersebut turut menyoal proyek perbaikan sejumlah jalan, seperti Jalan Antasari, Gunung Tinggi, dan Sepunggur Kusan Hilir.

“Baru sekira 3 bulan sudah hancur,” ujarnya.

Terkait laporan tersebut, Ketua LSM Lintah Indonesia, Rudi Hartono, berharap pihak berwenang segera melakukan penyelidikan.

“Kami harapkan pelaporan ini segera ditindaklanjuti oleh kejaksaan. Karena dugaan [perubahan] ini sangat besar nilainya sekira Rp70 miliar,” ujarnya.

Laporan, kata dia, juga akan ditembuskan ke Kejaksaan Tinggi Kalsel, Kejaksaan Agung RI, dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Soal ini, Pj Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Ambo Sakka, sudah mengatakan bahwa dugaan perubahan APBD itu perlu dikaji ulang mengingat anggaran sudah disepakati di tingkat legislatif.

“Namun karena ada defisit jadi Pemda diminta untuk mengubah di dalam. Yang penting tidak signifikan untuk menutupi ada beberapa yang harus tetap dianggarkan, sementara nilainya tidak ada,” jelasnya.

Ambo Sakka mengaku kaget dengan kabar itu, karena jumlahnya mencapai Rp70 miliar. Namun, Ambo Sakka juga tidak membantah adanya kemungkinan perubahan itu.

“Akan coba kami cermati lagi, yang mana yang sebenarnya dimaksud itu. Kami akan mengkaji terlebih dahulu mana yang dimaksud. Karena menurut saya selama ini kita sesuai aturan dan tidak berani juga kalau sudah disetujui DPRD diubah,” pungkas Ambo Sakka.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Minibus Guru Danau Mengalami Kecelakaan di Kandangan
ahy

Kalsel

Partai Demokrat Digoyang Isu Kudeta, Banjarbaru Loyal Dukung AHY
apahabar.com

Kalsel

Simak 7 Tuntutan Massa Aksi di Kegubernuran Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Dibikin Bingung, KPU Tagih Hasil Tes Covid-19 Bapaslon di Pilwali Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Berantas Narkoba Oknum Narapidana, Lapas Karang Intan Rutin Merazia
apahabar.com

Kalsel

Perjuangan Yudha, Perawat Covid-19 RS Ulin Banjarmasin dari Kaki Gunung Meratus
apahabar.com

Kalsel

Viral Maling Berhijab Terekam CCTV di Banjarmasin, Simak Penjelasan Polisi
apahabar.com

Kalsel

Karhutla di Desa Cindai Alus, Api Hampir Jilat Rumah Warga
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com