Viral Surat Cinta BPK untuk Masyarakat Setelah Insiden Maut di Lingkar Dalam [ANALISIS] Tembok Retak RS Sultan Suriansyah Tuai Sorotan Aturan Baru Berlaku, Penumpang di Syamsudin Noor Masih Stagnan  Cuaca Hari Ini, Hujan Disertai Petir Mengintai Kalsel Ribuan Lahan Padi di Kalsel Terancam Kerdil dan Menguning, Dinas TPH: Jangan Panik

Catat! Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kalsel Gratis

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Syaripuddin mengatakan setiap masyarakat miskin yang mendapat bantuan hukum dari pemerintah
- Apahabar.com     Sabtu, 27 Februari 2021 - 18:02 WITA

Catat! Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kalsel Gratis

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Syaripuddin. Foto: Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Syaripuddin mengatakan setiap masyarakat miskin yang mendapat bantuan hukum dari pemerintah tak perlu bayar.

Pemerintah daerah lewat anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah menyiapkan segala biaya advokasi dari pengacara.

“Dengan Perda penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, masyarakat Kalsel berhak mendapatkan bantuan hukum gratis,” kata Bang Dhin, begitu Muhammad Syaripuddin disapa, saat sosialisasi Perda pada para kepala desa di Gedung Sarantang Saruntung, Kabupaten Tanah Laut, Jumat (26/2/2021).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin itu sudah Perda-kan sejak tahun 2015.

Dalam Perda itu ditulis bantuan hukum diberikan pada masyarakat miskin hingga kasusnya selesai dan atau perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tentunya dengan catatan penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut kuasanya.

Perda itu pula mencantumkan masyarakat berhak mendapat bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat.

Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Pemprov Kalsel, Said menyebutkan Lembaga Bantuan Hukum mendampingi dan atau mewakili masyarakat dalam proses hukumnya sampai selesai.
“Namun, bantuan hukum ini jangan dibayangkan semata-mata dalam persidangan saja, tapi juga menerima konsultasi hukum jika diperlukan,” timpal Said.

Ia merincikan, pemerintah melalui lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum bakal melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk memperkuat pendampingan.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kalsel

Sekretariat DPRD Kalsel Proses PAW Dua Anggota Dewan
Pertemuan Dewan Pendidikan Kalsel dengan Komisi IV DPRD. Foto: Istimewa

DPRD Kalsel

Dewan Pendidikan Temui Komisi IV DPRD Kalsel, Ada Apa?
Jalan Rusak

DPRD Kalsel

Di Tala, Warga Ngadu Jalan Rusak ke Anggota DPRD Kalsel
apahabar.com

DPRD Kalsel

Politisi Perempuan Kalsel Sosialisasikan Perda PMD

DPRD Kalsel

Pidato Perdana Wagub Kalsel: APBD Perubahan 2021 Capai Rp 6,7 Miliar
Stunting

DPRD Kalsel

Studi ke Jateng, DPRD Kalsel Gali Ilmu Tekan Angka Stunting
RPJMD

DPRD Kalsel

RPJMD Kalsel 2021-2026 Sah, Pansus II DPRD Ingatkan Modal Inti Bank Kalsel
Banjarmasin

DPRD Kalsel

Kalsel Kelima Terendah Penyebaran Covid-19, Bang Dhin: Jangan Terlena Data
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com