Agya Vs Scoopy di Stagen Kotabaru, Gadis 17 Tahun Patah Kaki Hari Ini, 22 Warga Kotabaru Positif Covid-19 Polisi Ungkap Kronologis Kecelakaan Maut di Cempaka yang Tewaskan 1 Pengendara Ratusan Gram Sabu Gagal Edar di Kukar, Polda Kaltim Ringkus 1 Pelaku Mulai Besok, Wisata Dadakan di Liang Anggang Ditutup!

Gubernur Kalsel Serahkan 42 SK PPPK untuk Guru dan Penyuluh Pertanian

- Apahabar.com Rabu, 10 Februari 2021 - 12:12 WIB

Gubernur Kalsel Serahkan 42 SK PPPK untuk Guru dan Penyuluh Pertanian

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyerahkan SK PPPK di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Foto-

apahabar.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 42 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019 di lingkungan Pemprov Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (10/2) pagi.

Pengangkatan jabatan ini terdiri dari formasi tenaga pendidik dan tenaga penyuluh pertanian.

“Pengangkatan PPPK ini sebagai implementasi dari skema pemerintah guna merekrut tenaga-tenaga profesional dalam birokrasi pemerintahan,” kata Sahbirin dalam pidato resminya.

Paman Birin, sapaan akrabnya, berharap para peserta dapat mengemban amanah dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara. Peran dan kontribusinya besar dalam meningkatkan daya saing daerah.

“Pengadaan PPPK ini diharapkan dapat menjadi solusi sekaligus memicu peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Di sisi lain, peran penyuluh pertanian dalam mewujudkan pencapaian program pengembanan ketahanan pangan di Kalsel,” harapnya.

Pengisian jabatan guru dan pertanian melalui seleksi PPPK ini berdasarkan peraturan presiden Nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Dengan penyerahan SK ini, dia berharap para peserta memiliki integritas, profesionalisme, netral dan bebas dari intervensi politik. Dia juga menekankan agar tidak ada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelayanan publik bagi masyarakat.

“Harapan kita bersama bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai bukti tanggunh jawab saudara kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa,” pesannya mengakhiri sambutan.

Sementara menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Sulkan, penempatan pegawai yang telah lulus seleksi akan dikembalikan ke SKPD masing-masing. Perpanjangan kontrak akan dilakukan 3 tahun setelahnya.

“Kalau kinerjanya bagus dan formasinya masih ada bisa dilanjutkan lagi dengan perjanjian baru lagi,” kata Sulkan diwawancara terpisah.

Pegawai PPPK memiliki kewajiban dan hak yang hampir sama dengan PNS. Seperti hak untuk berkarya, mendapatkan upah dan tunjangan yang diatur dalam peraturan presiden.

“Hanya saja PPPK tidak ada hak pensiun seperti PNS,” terangnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Pemprov Kalsel

Pemprov Kalsel Setuju Kabupaten Banjar Terapkan PSBB
apahabar.com

Pemprov Kalsel

HUT Ke-70 Pemprov Kalsel, Siap-Siap Swab Massal Esok
apahabar.com

Pemprov Kalsel

800 Ribu Lembar Masker Siap Disebar untuk Warga Banua
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Bedah Sejarah Masjid Lewat Talkshow Virtual Bersama Dispersip Kalsel
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Sikapi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, Dinas PPPA Akui Minim Laporan
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Sampai Akhir 2020, Jembatan Jejangkit-Sungai Tabuk Tak Kunjung Diperbaiki
Vaksinasi

Pemprov Kalsel

Menanti Vaksin Sinovac, Kalsel Bisa Berdayakan Ribuan Dokter Mitra
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Berolahraga dengan Gembira, Pemprov Kalsel Gelar Lomba Futsal
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com