apahabar.com, BALIKPAPAN – Sejumlah pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Balikpapan menggeruduk kantor DPRD untuk memprotes kebijakan Kaltim Steril, Kamis (11/2).
Kebijakan tersebut melarang pedagang berjualan pada hari Sabtu dan Minggu. Hal itu pun membuat pedagang rugi.
“Ya, kebijakannya masa seperti itu. Enggak ada pemasukan sama sekali pas tutup itu. Nah, besoknya hari Minggu itu buka lagi, tapi pengunjung pasar sepi sekali,” kata Gafar di hadapan awak media.
Sebelum pandemi, penghasilan Gafar bisa mencapai Rp 300 ribu. Sementara saat pandemi melanda, pendapatannya menurun drastis hingga 50 persen.
Kondisi makin terpuruk dengan munculnya kebijakan Kaltim Steril yang mulai berlaku sejak 6 Februari 2021. Para pedagang mengaku merugi, bahkan nihil pendapatan.
Gafar, termasuk pedagang lainnya, sejatinya sudah mengikuti kebijakan pemerintah sejak awal pandemi, mulai dari penerapan prokes dan lainnya.
Namun dia menilai makin kesini, kebijakan yang dikeluarkan dinilai tak masuk akal dan merugikan pedagang kecil. Para pedagang pun berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut.
“Sebenarnya kami selalu mengikuti kebijakan dari pemerintah. Tapi untuk kebijakan yang kali ini tentu sangat merugikan masyarakat terutama kami pedagang,” tuturnya.
Di samping itu, mereka juga menuntut keadilan dari pemerintah untuk bisa menertibkan mereka yang berjualan di pinggir jalan, seperti di kawasan Jalan Beller.
“Kami minta keadilan. Kalau pemerintah tidak bisa tertibkan, maka kami semua juga akan keluar berjualan di jalan. Tutup saja sudah pasar, enggak ada fungsinya. Orang masih berjualan di pinggir Jalan yang sudah sama seperti pasar,” ungkapnya.
Keresahan juga disampaikan oleh Sekretaris Umum Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Kota Balikpapan (APPTB), Andima Mannaga.
Ia mewakili pedagang yang melakukan mediasi dengan Komisi ll DPRD Kota Balikpapan. Menurutnya, kebijakan itu harusnya seimbang baik dari segi penanganan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi.
“Sebenarnya, apa yang menjadi kekhawatiran pemerintah itu juga kekhawatiran kami. Tapi kami ini maunya itu seimbang, antara penanganan Covid dan pemulihan ekonomi. Kalau sekarang itu seakan-akan laju penanganan Covid-19, sementara ekonomi masyarakat keteter,” jelasnya.
Ia menyebut kebijakan penutupan Sabtu dan Minggu sangat merugikan masyarakat. Karena itu, ia memohon kepada Wali Kota untuk mengkaji ulang. Kalau bisa semua element masyarakat dilibatkan, termasuk pengurus pedagang.
“Kami juga mau kalau pasar itu di buka harus di kontrol oleh pemerintah agar protokol itu berjalan. Tempatkan petugas disitu. Jangan dilepas begitu saja. Kontrol, siapa yang tidak disiplin. Kami selalu siap untuk mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya.
Para pedagang juga berencana bertemu Wali Kota Balikpapan untuk melayangkan keberatan tersebut. Ia berharap Wali Kota bisa mendengarkan keluhan rakyat kecil terutama para pedagang.
“Habis ini kami mau ketemu Wali Kota Balikpapan. Mudahan ditanggapi. Kalau tidak kami melakukan aksi dalam bentuk lain. Kami tetap akan buka Sabtu dan Minggu,” pungkasnya.
