Bantah Ijazah Rahmad Masud Palsu, Rektor Untri Siap Lapor Balik Satu Warga Kalsel Tertular Corona B117, Pj Safrizal Imbau Perketat Prokes Varian Baru Corona B117 Sudah Masuk Kalsel, Banjarmasin Belum Ada Temuan Resmi, Kejari Tanbu Tetapkan Tersangka Kasus Pengadaan Kursi Peserta KLB Demokrat Dijanjikan Rp 100 Juta, Ternyata Hanya Terima Rp 5 Juta

Ketua PBNU Minta Revisi UU ITE Harus Tetap Atur Ujaran Kebencian

- Apahabar.com Rabu, 17 Februari 2021 - 18:07 WIB

Ketua PBNU Minta Revisi UU ITE Harus Tetap Atur Ujaran Kebencian

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Robikin Emhas. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas mengingatkan revisi atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus tetap mewadahi aturan mengenai ujaran kebencian.

“Tidak berarti bahwa dengan dalih kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi maka masyarakat dibiarkan mengalami keterperosokan kesatuan dan keutuhan bangsa dengan adanya ujaran kebencian yang dilegalisasi,” kata Robikin, dilansir dari Antara, di Jakarta, Rabu (17/02).

Diakui Robikin, UU ITE semestinya memang dikembalikan kepada semangat dibentuknya UU tersebut, antara lain untuk melindungi konsumen ketika melakukan transaksi elektronik.

Sebagaimana dimaklumi, kata dia, transaksi elektronik di era digital sekarang ini kian marak dan menjadi satu kelaziman, tetapi menimbulkan dampak negatif, seperti maraknya penipuan.

“Itulah yang penting untuk mendapatkan jaminan kepastian agar konsumen tidak dirugikan,” ujarnya.

Meski demikian, kata Robikin, bukan berarti kemudian UU ITE tidak boleh memuat larangan-larangan mengenai “hate speech” (ujaran kebencian), “fake news”, dan semacam-nya.

Sebab, lanjut dia, ujaran kebencian, apalagi yang berdampak serius, berupa tindakan adu domba antargolongan, antarkelompok masyarakat, antar-penganut agama, antar-etnis tetap perlu diwadahi dalam UU ITE.

“Nah, seninya adalah bagaimana mengatur berbagai norma dalam UU ITE, tetapi tidak masuk kategori mengungkung kemerdekaan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi,” tuturnya.

Artinya, kata Robikin, kemerdekaan berpendapat tidak boleh di kungkung, tetapi jangan kemudian dibiarkan berjalan tanpa aturan yang justru merugikan bangsa dan negara.

“Hemat saya, ‘review’ parlemen atas UU ITE tepat, usul pemerintah tepat, tetapi tidak boleh membiarkan kehidupan tanpa aturan,” tukasnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

BI Terbitkan Aturan QR Code Standar Indonesia
FPI

Nasional

Ditemani Sekretaris Umum FPI, Habib Rizieq Tiba di Polda Metro Jaya
apahabar.com

Nasional

Jubir Pemerintah: 70 Persen Pasien Covid-19 Hanya Miliki Keluhan Minimal
apahabar.com

Nasional

Puting Beliung di Bogor, 1 Warga Tewas Tertimpa Pohon
apahabar.com

Nasional

Untuk Tenaga Medis, Presiden Minta Pemeriksaan Covid-19 Dipercepat
Misteri Perut Bengkak pada Jasad Ricky, Mahasiswa ITB yang Meneliti di Kotabaru

Nasional

Misteri Perut Bengkak pada Jasad Ricky, Mahasiswa ITB yang Meneliti di Kotabaru
apahabar.com

Nasional

Pemohon Sengketa Hasil Pemilu Bertambah
Jokowi

Nasional

Sah! Presiden Jokowi Teken Percepatan Pembangunan di 3 Perbatasan Negara
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com