Kamar Pesantren di Lapas Kotabaru Dirazia, Petugas Temukan Barang Terlarang Polresta Banjarmasin Janji Usut Tuntas Kasus Kematian Wildan Skandal Pungli di Tegalrejo Kotabaru Sudah Berlangsung Lama! Duh, Usai Divaksin Covid-19 Sejumlah Wartawan Pingsan Dituding Gelembungkan Suara, Komisioner KPU Banjar Belum Berniat Polisikan Saksi

Ketum MUI Dukung Sanksi Penolak Vaksin: Harus Buat Jera

- Apahabar.com Selasa, 16 Februari 2021 - 18:19 WIB

Ketum MUI Dukung Sanksi Penolak Vaksin: Harus Buat Jera

Ilustrasi vaksinasi. Foto-Ist

apahabar.com, JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftachul Akhyar sepakat dengan kebijakan pemerintah yang bakal menjatuhkan sanksi bagi masyarakat penolak vaksin Covid-19.

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu juga menyebut sanksi dianggap perlu. Menurutnya, jika tak ada sanksi, maka upaya menghentikan laju penularan Covid-19 akan terkendala.

“Tentu harus ada sanksi yang membuat dia jera,” kata Miftach, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (16/2).

Vaksin Covid-19, kata dia, merupakan upaya manusia untuk menjaga keselamatan bersama. Dia mengingatkan daya tahan tubuh orang satu dengan yang lain berbeda-beda. Maka itu vaksin diperlukan untuk membuat kekebalan.

“Kalau orang divaksin kan menjaga bukan hanya dirinya, tapi juga orang lain. Kalau dia nolak vaksin, lalu dirinya mengandung virus, mungkin karena imunnya masih kuat, tapi orang lain? Menular ke orang lain,” ucapnya.

Miftach mengatakan di dalam Islam, sebuah kaidah fikih menerangkan bahwa manusia diminta untuk menjaga keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain. Manusia pun dilarang membahayakan dirinya dan orang lain.

“Di Islam itu ada kaidah la dharara wala dhirara, jadi barang siapa yang membahayakan orang lain, Allah akan membahayakan dirinya,” pungkas dia.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan penduduk Indonesia yang menjadi sasaran vaksinasi untuk mengikuti program tersebut. Jika ada yang menolak, mereka akan dikenakan sanksi.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Covid-19.

Perpres tersebut diteken Jokowi pada 9 Februari lalu. Ada tiga sanksi administratif yang diancam dikenakan bagi setiap orang yang telah terdata, namun menolak ikut program vaksinasi.

Pertama yakni penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Kedua penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Ketiga pemberian denda.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Obati Pasien Covid-19, Ilmuwan Prancis Uji Teori Pemanfaatan Nikotin
Jokowi

Nasional

Strategi Jitu Jokowi Turunkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia
apahabar.com

Nasional

Waspada Puting Beliung di Musim Pancaroba, Kenali Tanda dan Sifatnya
apahabar.com

Nasional

Ustaz Arifin Ilham Wafat, PBNU Berbelasungkawa
apahabar.com

Hiburan

Ketika Pramugari Cantik Buka Warung Kopi, Pelanggan Dibuat Ketagihan
apahabar.com

Nasional

Kemen PPPA Terus Kawal Kasus Penyebaran Video Porno di Tasikmalaya
apahabar.com

Nasional

Seekor Badak Sumatera di Kalimantan Selamat dari Jebakan
apahabar.com

Nasional

Melenggang ke Senayan, Mulan ‘Diserang’  
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com