apahabar.com, PELAIHARI – Saat rapat kerja dengan SKPD terkait, Senin (8/2), Komisi 3 DPRD Tala mengiring pembahasan pembenahan infrastruktur pascabanjir.
Ketua Komisi 3 DPRD Tanah Laut, H Arkani mengatakan, rapat kerja ini untuk memastikan pembangunan infrastruktur pascabanjir jadi prioritas, termasuk estimasi biaya.
Bencana banjir dan longsor membuat banyak infrastruktur yang rusak. Karenanya ini harus menjadi prioritas dalam perencanaan. “Makanya rapat kerja dengan dinas terkait ini sangat penting dilaksanakan,” katanya dalam rapat kerja yang dihadiri Bappeda, DPRKPLH dan Dinas PUPRP Tala.
Pascabanjir Tala, sejumlah infrastruktur rusak. Untuk bidang bina marga, ada 220 ruas jalan sepanjang 725 kilometer yang perlu direhab dengan anggaran Rp 612 miliar, dan perbaikan 20 jembatan dengan estimasi biaya Rp 70 miliar.
Sedangkan untuk bidang sumber daya alam (SDA) memerlukan dana Rp 22,5 miliar
“Termasuk embung irigasi, embung waduk dan lain-lain,” sebut Arkani.
Sementara untuk Cipta Karya yang tidak kalah penting yang harus dilakukan pembuatan MCK, di pengungsian gunung longsor Desa Tungkaran Buah Kecamatan Pelaihari.
“Rapat ini juga memastikan design rencana pembangunan RTH pasar lawas yang akan dibangun tahun ini. Apalagi sudah dianggarkan Rp 2,8 miliar,” katanya.
Terkait perencanaan grand design penataan kota maka rencana revisi APBD 2021 maka fokus pada prioritas pembangunan infrastruktur pascabencana.
Untuk merealisasikan itu biaya rehab dan pembangunan infrastruktur tidak bisa mengandalkan dana APBD. Makanya dana pusat juga diharapkan mengalir ke Tala. “Tentunya bantuan pusat itu bisa terealisasi asalkan data-data akurat dan valid,” tandasnya.
