Adaro-PAMA ‘Cerai’, Bagimana Nasib 4.850 Karyawannya? Tertular dari Istri, Mantan Wagub Kalsel Rudy Resnawan Positif Covid-19 Hari Ini, Giliran Perwira dan Prajurit Lanal Kotabaru Divaksin Covid-19 Sempat Lambat Panas, Dwigol Garuda Muda Gasak Tira Persikabo Terungkap, 8 DPC Demokrat Kalsel Membelot Ikuti KLB Sumut!

KPU Usul Pilkada Serentak Digelar 2026

- Apahabar.com Jumat, 5 Februari 2021 - 17:30 WIB

KPU Usul Pilkada Serentak Digelar 2026

Simulasi Pilkada 2020. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mengusulkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan serentak tahun 2026.

Usulan tersebut menyusul adanya rencana revisi terhadap UU tentang pemilihan umum (Pemilu) dan UU tentang Pilkada.

“Dalam rangka penataan desain keserentakan pemilu, berikut ini usulan dan argumentasi saya perihal 2 Jenis Pemilu Serentak; Satu, Pemilu Serentak Nasional 2024 (Pilpres, Pemilu DPR dan DPD) dan Pemilu Serentak Daerah 2026 (Pilkada Prov/Kab/Kota dan DPRD Prov/Kab/Kota),” urai Hasyim, kutip Okezone, Jumat (5/2).

Hasyim memaparkan sejumlah argumentasi atas usulan tersebut. Pertama, tujuan diadakannya Pemilu dalam membentuk pemerintahan (relasi eksekutif dan legislatif). Karena itu, pemilu diselenggarakan serentak antara pemilu untuk memilih pejabat eksekutif dan legislatif.

Kedua, Pemilu Serentak Nasional sudah ada desain atau pola keserentakan 5 tahunan, dan sudah dipraktekkan dalam Pemilu 2019. Regularitasnya 5 tahun berikutnya adalah 2024.

“Pilkada Serentak selama ini (2015, 2017, 2018, 2020) baru tercapai keserentakan coblosan, belum mampu menata keserentakan masa jabatan kepala daerah, dan belum mampu melembagakan keserentakan tujuan pemilu yaitu membentuk pemerintahan daerah serentak (pilkada dan pileg prov/kab/kota),” ujarnya.

Dia menjelaskan, selama pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 belum terjadinya sinkronisasi dengan pilkada 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 dan 2020. Menurut dia, masa jabatan kepala daerah masih beragam dan tidak sinkron dengan masa jabatan anggota DPRD.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur tentang pelembagaan keserentakan pemilu dengan harapan agar tercapai tujuan pemilu yaitu membentuk pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah,” tutur dia.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

KPK Keluhkan Rekomendasinya Diabaikan Pemerintah
apahabar.com

Nasional

Lima Ide Hadiah di Hari Guru Nasional
Merapi

Nasional

Kembali, Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 3 Ribu Meter
apahabar.com

Nasional

Haedar Nashir: Diharap Pemerintah Tak Berlebihan Mengatur Majelis Taklim
apahabar.com

Nasional

Pakar AS Bicara Penyebab Peringatan Tsunami Banten tak Aktif
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: Positif 45.029 Orang, Sembuh Jadi 17.883
apahabar.com

Nasional

Masuk Kakbah, Jemaah Serukan Nama ‘Jokowi’
apahabar.com

Nasional

Berkata Kotor ke Guru, Siswa SMA Al Azhar Dikeluarkan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com