Duh, Jatah Ratusan Elpiji 3 Kg Bersubsidi Raib di Agen Muara Asam Asam Tala Keluh Pedagang Soal Penutupan Pasar Bauntung Lama ke Pemkot Banjarbaru: Kami Makan Apa? Kabupaten Banjar Lanjutkan PPKM Mikro ke Tahap Dua Sah! Jaksa Tetapkan Kades di Kelumpang Kotabaru Tersangka Pungli Cafe Jual Miras di Banjarmasin Bak Kebal Hukum, Buntut Izin Pusat?

Kritisi di Medsos, Denny Endus Kejanggalan Putusan DKPP

- Apahabar.com Sabtu, 13 Februari 2021 - 12:46 WIB

Kritisi di Medsos, Denny Endus Kejanggalan Putusan DKPP

Quick Count Charta Politika di Pilkada Kalsel: Denny Indrayana Unggul 52 Persen. Foto-dok

apahabar.com, BANJARMASIN – Calon gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 2 Denny Indrayana mengendus kejanggalan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI).

Di mana DKPP RI hanya menjatuhkan sanksi teguran keras kepada Komisioner Bawaslu Kalsel Azhar Ridahnie, pada Rabu (10/2) kemarin.

Sedangkan empat terlapor lain dinyatakan tak terbukti melanggar kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Di antaranya Erna Kasypiah, Iwan Setiawan, Aries Mardiono, dan Nur Kholis Majid.

“Ada apa dengan DKPP? Banyak yang aneh dengan putusan DKPP,” tulis Denny Indrayana melalui akun resmi Instagram miliknya @dennyindrayana99, sekitar 2 hari lalu.

Di persidangan, kata dia, para komisioner Bawaslu Kalsel memutuskan tanpa membaca kajian.

Kajian yang dibuat, analisisnya menyatakan terbukti ada pelanggaran. Begitu pula kesimpulannya. Namun rekomendasinya tak ada sanksi.

“Belum lagi ada dua kajian yang berbeda untuk satu laporan. Masih banyak masalah lain, termasuk berbohongnya ketua Bawaslu Kalsel.”

“Namun yang ditumbalkan hanya satu komisioner, pertanyaannya: Ada apa dengan DKPP?,” tutupnya.

View this post on Instagram

A post shared by Denny Indrayana (@dennyindrayana99)

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalsel memilih menghormati keputusan DKPP.

“Kita menghormati keputusan DKPP,” ucap Erna Kasypiah kepada apahabar.com, Kamis (11/2) siang.

Azhar Ridhanie, kata dia, dikenakan Pasal 22 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.

“Untuk aturan teknisnya masih belum ketemu,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya tetap melaksanakan rutinitas seperti bisa. Bahkan mempersiapkan untuk menghadapi sidang gugatan sengketa hasil Pilgub Kalsel di Mahkamah Konstitusi.

“Kita melaksanakan rutinitas seperti biasa dan mempersiapkan untuk sidang lanjutan di MK,” tandasnya.

Sebelumnya, tim divisi hukum paslon gubernur dan wakil gubernur Kalsel Denny Indrayana-Difriadi Darjat (H2D) kecewa dengan putusan tersebut.

“Putusan tersebut sangat mengecewakan dan berbanding terbalik dengan jalannya persidangan yang diselenggarakan pada 21 Januari 2021. Fakta-fakta penting yang seharusnya menjadi perhatian utama DKPP, justru luput dalam pertimbangan putusan yang baru saja dibacakan,” ucap Ketua Tim Hukum H2D, Jurkani melalui siaran pers tertulis yang diterima apahabar.com.

Terdapat sejumlah alasan kekecewaan Jurkani selaku Pengadu.

Pertama, kata dia, DKPP tidak mempertimbangkan fakta terdapat 2 putusan (kajian) yang dikeluarkan Bawaslu Kalsel untuk 1 laporan yang sama, yakni penggunaan tagline kampanye oleh petahana.

Pada versi pertama menyatakan seluruh unsur pelanggaran terpenuhi, sedangkan versi kedua menyatakan ada 1 unsur yang tidak terpenuhi.

“Dengan adanya 2 versi putusan saja sudah cukup beralasan untuk memecat seluruh komisioner Bawaslu Kalsel. Namun DKPP hanya mempertimbangkan putusan versi kedua dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap seorang komisioner berdasarkan putusan versi kedua tersebut,” kata Jurkani.

Bahkan, sambung dia, DKPP sama sekali tidak mempertimbangkan fakta adanya dua kajian itu.

“Seakan-akan hal demikian sama sekali tidak masalah. Sesuatu yang tentu sangat aneh, ada apa dengan DKPP?,” tanya eks Penyidik Polda Kalsel tersebut.

Kedua, dia menilai, DKPP tidak mempertimbangkan fakta bahwa 4 komisioner Bawaslu Kalsel lain tidak membaca hasil kajian sebelum memutuskan.

Padahal hasil kajian merupakan dokumen tertulis di mana seluruh klarifikasi dari para pihak dan ahli dituangkan.

“Kami merasa ada kalimat yang dipelintir seakan-akan hasil kajian tersebut belum selesai sehingga belum dapat dibaca oleh komisioner lain selain Azhar Ridhanie. Sehingga hanya Azhar yang terkesan bersalah. Padahal rapat pleno pengambilan keputusan harus berdasarkan hasil kajian. Sekali lagi kenapa putusan DKPP menjadi aneh, ada apa dengan DKPP?,” bebernya lagi.

“Ketiga, Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah terbukti telah berbohong di hadapan Majelis DKPP terkait tidak diberikannya Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang merupakan hak para saksi kepada Pengadu,” tambahnya.

Menurutnya, Erna beralasan Pengadu meminta BAP Saksi tanpa disertai surat kuasa sehingga disuruh melengkapi surat kuasa terlebih dahulu.

“Padahal faktanya, pengadu telah meminta BAP Saksi disertai dengan 20 surat kuasa atas nama seluruh saksi yang diajukan, namun ditolak dengan alasan BAP Saksi merupakan dokumen yang dikecualikan,” tegasnya.

Setelah menerima surat penolakan, ujar dia, Pengadu beserta tim mendatangi Bawaslu Kalsel dan terjadi perdebatan sengit, hingga akhirnya Bawaslu Kalsel memberikan BAP Saksi.

“Ketua DKPP dalam persidangan sempat menyatakan akan memecat teradu yang ketahuan berbohong. Ironisnya, Erna Kasypiah justru direhabilitasi nama baiknya. Ada apa dengan DKPP?,” cetusnya.

Pihaknya sangat menyayangkan 3 fakta yang krusial tersebut justru luput dari perhatian DKPP.

“Ini bukan hanya persoalan profesionalitas semata, melainkan perihal keadilan demokrasi dan integritas penyelenggara pemilu yang menentukan bagaimana nasib rakyat Kalimantan Selatan selama 5 tahun ke depan,” pungkasnya.

Catatan: Atas masukkan dari berbagai pihak, redaksi telah melakukan penyesuaian judul artikel pada pukul 17.05 Wita, hari Sabtu, 12 Februari 2021.

Editor: Muhammad Robby - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Guru Khalil Mundur, Said Abdullah Tetap Maju di Pilkada Banjar
apahabar.com

Politik

Sandiaga Ungkap Alasan Pemindahan Markas ke Jateng
Pilkada

Politik

Rilis Quick Count Sore Nanti, Haji Muhidin Optimis Menangi Pilgub Kalsel 2020

Politik

Warga Kusan Hilir Tanbu Antusias Sambut Program Kesehatan Gratis dan 1.000 Beasiswa Sarjana SHM-MAR
Jabar

Politik

Satu Frekuensi, Emil–Sandi Duet di Pilpres 2024?
apahabar.com

Politik

Jalani Pemeriksaan Berjam-jam, Identitas Terlapor Dugaan Pelanggaran Pidana di Pilgub Kalsel Masih Misteri
apahabar.com

Politik

Nasdem Rekomendasikan Putra Dahlan Iskan sebagai Calon Wakil Kota Surabaya
apahabar.com

Politik

PDIP Dukung Petahana di Banjarmasin, Ibnu Sina: Besar Sekali Peluangnya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com