Praktik Jual-Beli Pangkalan Elpiji Kalsel Terendus di Level Agen! Catat! Warga Banjarmasin Sudah Divaksin Corona Tetap Harus Swab Pengadaan Mobdin di Banjarmasin Terancam Berhenti, Simak Alasannya Puluhan Pangkalan Elpiji di Kalsel-Teng Diputus Pertamina! Simak Alasannya Ketika Presiden Jokowi Gaungkan Benci Produk Asing

SE Kapolri: Tersangka UU ITE Minta Maaf Tak Perlu Ditahan

- Apahabar.com Senin, 22 Februari 2021 - 23:46 WIB

SE Kapolri: Tersangka UU ITE Minta Maaf Tak Perlu Ditahan

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto-ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA

apahabar.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan jajarannya mengedepankan rasa keadilan dalam menggunakan payung hukum Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Listyo bahkan mengatakan penyidik tak perlu melakukan penahanan apabila tersangka dalam suatu kasus telah meminta maaf.

Pengutamaan langkah mediasi dalam penanganan kasus UU ITE disampaikan Listyo dalam Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2921 tertanggal 19 Februari 2021.

“Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali,” kata Listyo dalam surat edaran tersebut, dilansir dari CNN Indonesia.

Listyo menekankan bahwa penyidik perlu mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam memonitor dan mengedukasi serta memberikan peringatan agar potensi tindak pidana siber di tengah masyarakat dapat dicegah.

Dia mengatakan penyidik perlu terus membangun komunikasi dengan para pihak yang berkonflik terutama korban setelah menerima laporan. Hal itu dilakukan guna memberikan fasilitas untuk mediasi.

“Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil,” kata dia.

Dari sisi penanganan kasus, Listyo meminta agar kajian dan gelar perkara dilakukan secara komprehensif serta melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

“Mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada,” ucapnya lagi.

Mantan Kabareskrim itu mengingatkan, penyidik perlu berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Sehingga, dalam prosesnya lebih dikedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Hanya saja, dia mengecualikan pendekatan restorative justice itu dalam kasus-kasus yang berpotensi memecah belah, SARA, Radikalisme, dan Separatisme.

Listyo sebelumnya mengakui bahwa penggunaan UU ITE dalam beberapa waktu terakhir tidak sehat. Kata dia, aturan tersebut kerap menciptakan polarisasi di tengah masyarakat.

“Undang-undang ITE yang selama beberapa hari ini kita ikuti bahwa suasananya sudah tidak sehat,” kata Listyo dalam arahannya di Rapat Pimpinan (Rapim) Polri, Jakarta, Selasa (16/2).

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Vaksin Covid-19 Sinovac Diproduksi Bio Farma Kuartal I 2021
apahabar.com

Nasional

Ria Winata Tolak Keras Ajakan Makan Siang Rp50 Juta dan Range Rover
apahabar.com

Nasional

Rommy Sebut Khofifah dan Kiai Asep Saifuddin Rekomendasikan Jabatan Kakanwil Jatim
apahabar.com

Nasional

Tak Pernah ke China, Seorang WNI di Singapura Terjangkit Virus Corona
apahabar.com

Nasional

Panji Petualang Klarifikasi Sejumlah Mitos Tentang Ular
apahabar.com

Nasional

Wakili Kalsel di Ajang Puteri Indonesia 2019, Mahasiswi ULM Mohon Doa
Marzuki Alie

Nasional

DPP Demokrat Pecat Marzuki Alie dan 6 Kader, Simak Alasannya
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: 9.771 Positif, Sembuh Jadi 1.391 Orang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com