Hilang di Sangkulirang, Mahasiswa Kedokteran Kaltim Ditemukan Meninggal Dunia Pandemi, Rp8 M Insentif Ribuan Guru Ngaji-Marbot di Banjarmasin Disiapkan Utak-atik RTRW Banjarmasin, Kantor Pemkot Diusulkan Pindah Kadesnya Dijebloskan ke Bui, Plh Bupati Kotabaru Buka Suara Breaking! Heboh Mobil Terbakar di Tapin, 1 Warga Jadi Korban

Sejumlah Anggota DPRD Banjarmasin Tersangkut Masalah Etik, Sikap BK Dipertanyakan

- Apahabar.com Jumat, 12 Februari 2021 - 21:29 WIB

Sejumlah Anggota DPRD Banjarmasin Tersangkut Masalah Etik, Sikap BK Dipertanyakan

Gedung DPRD Banjarmasin. Dok.apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Sejumlah anggota DPRD Banjarmasin terindikasi melakukan pelanggaran etik.

Hal tersebut terungkap setelah Badan kehormatan (BK) DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat tindak lanjut, Kamis (11/2).

“Kami akan tindaklanjuti sesuai proses. Nanti kalau sudah final akan kami laporkan ke pimpinan,” kata Ketua BK DPRD Banjarmasin, Abdul Gais ditemui apahabar.com, usai rapat.

Namun begitu, Gais mengunci rapat daftar nama wakil rakyat tersebut. Termasuk jenis laporan yang mereka tangani.

“Tidak bisa kita buka. Yang jelas laporan dari masyarakat,” ujarnya.

“Sementara kini BK belum bisa sebutkan baik segi laporan maupun oknum anggota yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran kode etiknya,” sambungnya saat kembali ditanya oleh awak media ini.

Pun dengan jumlah kasus yang sedang ditangani BK, Gais bergeming. Politikus Demokrat itu tak mau buka-bukaan.

“Tidak bisa kita buka. Sebab dari beberapa laporan itu ada yang bisa ditindaklanjuti dan ada yang tidak,” tutupnya.

Pemerhati Kebijakan Publik Banjarmasin, Muhammad Pazri menyayangkan sikap tertutup BK DPRD Banjarmasin.

“Padahal ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Harusnya dibuka, biar publik ikut mengontrol penanganan dugaan pelanggarannya,” ujar Pazri dihubungi apahabar.com

BK merupakan alat kelengkapan dewan yang berfungsi menangani setiap pelanggaran kode etik anggota DPRD.

Sebagai wakil rakyat terpilih, kata dia, keterbukaan BK juga termasuk mandat konstitusional.

“Fungsi representasi wakil rakyat akan berjalan efektif dan berdampak jika DPRD bersikap terbuka,” jelas jebolan Magister Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat itu.

Dalam kerangka akuntabilitas, lanjut Pazri, transparansi merupakan langkah awal.

“Bagaimana mungkin warga konstituen dapat turut berpartisipasi dalam proses kebijakan lalu berkontribusi positif terhadap kinerja wakil mereka jika tidak ada informasi mengenai para wakil yang terpilih, apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya,” ujarnya.

Menurutnya, sikap tertutup BK hanya akan menimbulkan spekulasi, dan persepsi negatif publik.

“Tentang DPRD yang “main mata” dengan sejumlah pihak tertentu dalam proses-proses kebijakan. Munculnya berbagai kasus-kasus dugaan-dugaan yang melibatkan sejumlah anggota DPRD belakangan ini, semakin membuka spekulasi tersebut di mata publik. Pada akhirnya ini bertentangan dengan keinginan DPRD untuk membangun citra publik,” ujar Direktur Borneo Law Firm itu.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Warga Selaru Terdampak Banjir, Zulkifli Salurkan 100 Paket Sembako
HST

Kalsel

Trauma, Warga Desa Alat Hantakan HST Naik Gunung Saat Hujan
apahabar.com

Kalsel

Sebelum Wafat, Wali Kota Banjarbaru Dipasangi Ventilator 15 Jam
apahabar.com

Kalsel

Apel Senin Berlanjut ‘Halal Bihalal’ di Kandangan
apahabar.com

Kalsel

Pemprov Kalsel Usul Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian

Kalsel

VIDEO: Korban Tenggelam di Sungai Alalak Ditemukan Tewas Mengapung!
Kalsel

Kalsel

Hitung Cepat Charta Politika untuk Pilgub Kalsel Belum 100 Persen..
apahabar.com

Kalsel

Warga Handil Bakti Panik Lihat Api dan Kepulan Asap
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com