Peserta KLB Demokrat Dijanjikan Rp 100 Juta, Ternyata Hanya Terima Rp 5 Juta Polisi Bakal Tindak Parkir Sembarangan di Kawasan Taman Kota-Masjid Raya Kotabaru Kemenkes Sebut 4 Pasien yang Terserang Corona B117 Tak Bergejala Berat Menkes Ungkap Tambahan Kasus Mutasi Corona Baru, 1 dari Kalsel Amuntai Heboh! Belasan Balita Diduga Keracunan Usai Konsumsi Soto

Simak Perpres 14/21, Masyarakat Menolak Vaksin Covid-19 Terancam Sanksi

- Apahabar.com Minggu, 14 Februari 2021 - 14:41 WIB

Simak Perpres 14/21, Masyarakat Menolak Vaksin Covid-19 Terancam Sanksi

Ilustrasi vaksin Covid-19. Foto-Okezone

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan pandemi Covid-19, Senin 5 Oktober 2020.

Perpres 14/21 ini, diterbitkan Presiden Jokowi pada 9 Februari 2021. Dalam Perpres ini masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 terancam dikenai sanksi.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat dikenai sanksi adminstratif,” tulis Pasal 13A ayat (4) Perpres 14/21 dikutip Okezone, Minggu (14/2/2021).

Sanski adminstratif bagi masyarakat yang menolak vaksin berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Kemudian, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.

Perpres 14/21 ini tak secara rinci mengatur denda bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19. Namun, dalam Pasal 13B menetapkan bahwa masyatakat yang menolak vaksin Covid-19 bisa dijerat dengan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular,” tulis Perpres 14/21 Pasal 13B, kutip Okezone.

Sementara itu, Pasal 13A ayat (1) mengatur Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19.

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud Pasal 13A ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

“Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia,” bunyi Pasal 13A ayat (3).

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Wapres JK Sebut Alasan KTP-EL Belum Bisa Multifungsi
apahabar.com

Nasional

Pesan Megawati untuk Calon Kepala Daerah: Mau Pintar, Baca Buku Soekarno
apahabar.com

Nasional

Buaya Besar Gegerkan Warga Kalianda Lampung
apahabar.com

Nasional

Selain Istri, Kembaran Ifan Seventeen Juga Hilang Pasca-Tsunami
apahabar.com

Nasional

Seorang Wisatawan Hongkong di Raja Ampat Diduga Terinfeksi Virus Corona
Lagu Indonesia Raya

Nasional

Warga Malaysia Diduga Parodikan Lagu Indonesia Raya, Lirik Diubah Bernada Penghinaan
Jokowi

Nasional

Gelar Pertemuan di Istana, Presiden Jokowi dan Pengurus KAHMI Bicara Banyak Hal

Nasional

Jenazah Aipda Erwin Selesai Diautopsi, Kapolsek Bungkam
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com