Hilang di Sangkulirang, Mahasiswa Kedokteran Kaltim Ditemukan Meninggal Dunia Pandemi, Rp8 M Insentif Ribuan Guru Ngaji-Marbot di Banjarmasin Disiapkan Utak-atik RTRW Banjarmasin, Kantor Pemkot Diusulkan Pindah Kadesnya Dijebloskan ke Bui, Plh Bupati Kotabaru Buka Suara Breaking! Heboh Mobil Terbakar di Tapin, 1 Warga Jadi Korban

UPDATE H+4, Posko Gugatan ke Gubernur Kalsel Terus Dibanjiri Pelapor

- Apahabar.com Kamis, 4 Februari 2021 - 17:37 WIB

UPDATE H+4, Posko Gugatan ke Gubernur Kalsel Terus Dibanjiri Pelapor

Tim advokasi korban banjir memutuskan memperpanjang masa posko aduan. Posko berlokasi di Jalan Brigjen H Hasan Basry, Nomor 37, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, tepatnya di kantor Borneo Law Firm ini. Foto-apahabar.com/Syahbani

apahabar.com, BANJARMASIN – Memasuki hari keempat, Posko Pengaduan Tim Advokasi Korban Banjir Kalsel untuk gugatan Class Action terus dibanjiri pelapor, Kamis (4/2).

Sedikitnya, 17 warga sudah melapor atau berkonsultasi ke posko yang bertempat Jalan Brigjen H Hasan Basry, Nomor 37, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, tepatnya di kantor Borneo Law Firm ini.

Belasan warga ini melaporkan seputar kerugian yang mereka derita akibat banjir Kalsel. Sejumlah bukti-bukti kerugian yang dialami para korban disampaikan ke posko ini.

Di mana laporan ini merupakan tahapan untuk pelimpahan kuasa dari para korban kepada tim advokat.

“Yang konsultasi data sampai pagi ini sudah 17 orang,” ujar Direktur Borneo Law Firm, Muhamad Pazri kepada apahabar.com.

Dijelaskan Pazri, bahwa laporan yang sudah masuk bakal diverifikasi kembali. Guna memastikan bahan yang diajukan memenuhi syarat atau tidak.

Diketahui, Pemprov Kalsel dalam hal ini Gubernur Sahbirin Noor bakal digugat Class Action sejumlah advokat. Hal ini dilakukan menyusul adanya dugaan kelalaian yang terjadi dalam penanganan banjir yang terjadi pada Januari lalu.

Pasalnya, Pemprov Kalsel diduga lalai karena tak memberikan peringatan dini kepada masyarakat terkait banjir besar yang terjadi saat itu.

Adapun proses pelimpahan kuasa dari para korban kepada tim advokat yang terdiri dari 20 orang ini dilakukan sejak 1-14 Februari mendatang.

Tercatat, para korban yang mengadu datang dari berbagai daerah. Dari Banjarmasin hingga Barito Kuala. Ada yang datang langsung. Ada juga mengadu via whatsapp, aplikasi pesan singkat online.

Meski sudah belasan orang, menurut Presiden Direktur Borneo Law Firm, Muhamad Pazri, jumlah tersebut belum seberapa.

“Target kami ratusan. Tapi kalau puluhan pun kami tetap akan jalan,” ujar Pazri selaku koordinator posko pengaduan tersebut.

Posko pengaduan bentukan Pazri dan 20 advokat asal Banua lainnya ini akan dibuka hingga 14 Februari mendatang.

Mereka bertekad mengakomodir para korban banjir Kalsel dalam gugatan kelompok warga atau class action. Calon tergugatnya adalah Sahbirin Noor selaku Gubernur Kalsel.

“Beberapa pun kerugiannya, jika bersedia menjadi calon penggugat dalam permasalahan banjir ini, kami siap mengadvokasinya,” ujarnya.

Para korban tadi umumnya mengirim sejumlah bukti-bukti, alamat, hingga bentuk kerugian yang diderita. Baik melalui kontak WhatsApp, email, atau datang langsung ke posko yang sudah disediakan. Di mana bukti-bukti tersebut nantinya diinventarisir advokat sebagai bahan gugatan.

Pazri menilai antusiasme warga turut serta dalam upaya gugatan class action terkait banjir Kalsel patut diacungi jempol.

Pasalnya, baru sehari dibuka, sudah banyak yang menghubungi pihaknya untuk menyampaikan keluhan mereka.

“Karena kami dulu juga sempat mau melakukan gugatan class action terkait PLN. Dan saat itu kurang peminat. Kali ini tampaknya akan banyak yang melimpahkan kuasanya,” imbuhnya.

20 pengacara tergabung dalam Tim Gugatan Class Action Banjir Kalsel. Langkah-langkah untuk memantapkan upaya gugatan terus dilakukan.

Termasuk berkoordinasi dengan tim yang sudah berpengalaman. Salah satunya, penggugat Gubernur Anies Baswedan terkait banjir Jakarta. Lebih jauh, juga dengan ahli hukum lingkungan di Kalsel. Kemudian, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, SAFEnet, Lembaga Bantuan Hukum Pers, YLBHI, Kontras, Elsam, dan ICJR, Tim Pembela Kebebasan Pers yang memenangkan gugatan class action terkait pemutusan internet di Papua.

Dasar gugatan, Pazri menilai Gubernur Kalsel Sahbirin Noor telah lalai dengan tidak memberikan peringatan dini ke warga saat hujan lebat yang mengguyur sejak 10 Januari lalu.

Mengacu data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan dengan intensitas tinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor Banjarmasin pada periode itu, berturut-turut 125 milimeter (mm), 30 mm, 35 mm, 51 mm, 249 mm, dan 131 mm. Intensitas itu disebut sebagai yang tertinggi dalam catatan sejarah.

Pemprov Kalsel dilaporkan memiliki delapan alat EWS bahaya banjir yang dipasang di 6 kabupaten pada 2019 lalu.

Delapan EWS ini berada di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Banjar. Masing-masing satu unit. Sedangkan, di Hulu Sungai Utara dan Tanah Bumbu dua unit. Namun umumnya, ESW-EWS itu sering eror.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

LKPJ Disdik Banjarmasin, Dewan Singgung Kegiatan Fisik yang Tertunda
apahabar.com

Kalsel

Pastikan Kondisi Aman, 3 Pilar Banjarmasin Timur Giat Bersama
apahabar.com

Kalsel

Semarak 75 Tahun RI, Kodim 1002/Barabai Asah Wawasan Kebangsaan Anak-Anak
apahabar.com

Kalsel

Kalsel Berpotensi Hujan Hari Ini, Dua Kabupaten Diprediksi Berpetir
apahabar.com

Kalsel

Dilatih dan Dibina, Ratusan Pembina Pramuka di Banjarmasin Dibekali Teori Dasar
apahabar.com

Kalsel

Marabahan Digegerkan Kabar Warga Positif Covid-19
apahabar.com

Kalsel

Tabalong Hujan Lokal, Intip Cuaca Kalsel Hari Ini
apahabar.com

Kalsel

Tunggu SK Tertibkan APK di Kertak Hanyar
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com