Lagi! Rumah Ambruk di Banjarmasin, Simak Pengakuan Pemilik Perbaikan Pipa Bocor di Jalan Ahmad Yani Banjarmasin Rampung, Lapor Jika Air Keruh Catat, Jadwal Pelantikan ASN Asal Tanbu Jadi Sekdakot Banjarmasin Menakar Langkah Pertamina-Pemprov Basmi Pelangsir BBM Kalsel Tertangkap! Pelaku Penggelapan Minyak Sawit di Banjarbaru, CPO Diganti Air Sungai

Bang Dhin Lempar Keluhan Nelayan Kotabaru ke Kementerian Kelautan

- Apahabar.com     Selasa, 2 Maret 2021 - 19:16 WITA

Bang Dhin Lempar Keluhan Nelayan Kotabaru ke Kementerian Kelautan

Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin menyampaikan aspirasi nelayan di Kantor Kementerian Kelautan Perikanan. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Ribuan nelayan di Kalsel masih mengeluhkan ribetnya penerbitan izin kapal pencari ikan.

Nelayan harus ke ibukota Provinsi Kalsel untuk mengurus izin. Mereka menempuh 6 jam perjalanan darat menuju Banjarmasin, Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

“Nelayan di Kotabaru, mereka lapor ke saya, 6 jam itu baru berangkat, belum termasuk urusan perizinan. Bisa berhari-hari baru selesai,” Kata Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin menyampaikan aspirasi nelayan di Kantor Kementerian Kelautan Perikanan, Selasa (2/3) siang.

Untuk mempermudah perizinan, para nelayan meminta supaya urusan bisa dilakukan di daerahnya. Hal itu dirasa lebih efektif dan tak memakan biaya yang banyak untuk urusan perizinan.

“Nelayan mau, perizinan itu bisa diterbitkan di Kabupaten saja,” ujar pria yang akrab disapa Bang Dhin ini kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Yuliadi.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono, mengatakan sudah mengusulkan KSOP supaya mendelegasikan perizinan ke kantor yang ada di daerah terdekat seperti di Tanah Bumbu dan Kotabaru.

“Kami sudah minta KSOP I bisa mendelegasikan KSOP II supaya lebih dekat den efektif,” ujarnya.

Mendengar laporan itu, Yuliadi mengatakan provinsi memang yang mengeluarkan izin kapal ukuran 30 gros ton (GT) ke bawah. Setiap izin yang di proses mestinya tidak memerlukan waktu yang lama.

“Kalau di Pusat, satu jam selesai perizinan, Kalau PHP (Pemungutan Hasil Perikanan) tuntas bisa dilayani dengan menggunakan telpon, tak perlu tatap muka,” katanya.

Ia menekankan, soal perizinan nelayan mesti mengikuti prosedur untuk mempermudah pengawasan.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kalsel

Kinerja Belum Gereget, DPRD Panggil 2 BUMD ke Rumah Banjar
RPJMD

DPRD Kalsel

Fahrin Nizar Minta RPJMD Kalsel Tahun Ini Lebih Aspiratif
Pilbup Banjar, Supian HK Ungkap Keseriusan Golkar Usung H Rusli-Guru Fadhlan

DPRD Kalsel

Pilkada Serentak 2020, Ketua DPRD Kalsel Ajak Semua Pihak Ciptakan Situasi Kondusif

DPRD Kalsel

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel: Lindungi Anak dari Aktivitas Berisiko
DPRD Kalsel

DPRD Kalsel

Pansus I DPRD Kalsel Targetkan Raperda SOPD Rampung Januari 2021
apahabar.com

DPRD Kalsel

Dari Safari DPRD Kalsel, Hibah Lahan hingga Mobdin Wakapolda
DPRD Kalsel

DPRD Kalsel

Wakil DPRD Kalsel: Banyak Warga Minta Perbaikan Jalan dan PJU
apahabar.com

DPRD Kalsel

Sebelum Ketok Palu, Raperda Pemberdayaan Desa Wisata di Kalsel Lewati Uji Publik
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com