Viral Surat Cinta BPK untuk Masyarakat Setelah Insiden Maut di Lingkar Dalam [ANALISIS] Tembok Retak RS Sultan Suriansyah Tuai Sorotan Aturan Baru Berlaku, Penumpang di Syamsudin Noor Masih Stagnan  Cuaca Hari Ini, Hujan Disertai Petir Mengintai Kalsel Ribuan Lahan Padi di Kalsel Terancam Kerdil dan Menguning, Dinas TPH: Jangan Panik

Ikuti Aturan Pemerintah, BKPP Banjarbaru bakal Sanksi ASN yang Nekat Mudik

Mengikuti aturan pemerintah, BKPP Banjarbaru juga akan memberikan sanksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nekat mudik di masa pandemi.
- Apahabar.com     Senin, 29 Maret 2021 - 12:32 WITA

Ikuti Aturan Pemerintah, BKPP Banjarbaru bakal Sanksi ASN yang Nekat Mudik

ilustrasi Sumber: net

apahabar.com, BANJARBARU – Mengikuti aturan pemerintah, BKPP Banjarbaru juga akan memberikan sanksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nekat mudik di masa pandemi.

“Kalau pemerintah pusat yang mengeluarkan tentu berlaku untuk seluruh ASN, tidak terkecuali Banjarbaru,” ujar Kabid Perencanaan dan Pembinaan.

Aparatur BKPP Banjarbaru, Fathur Rahman kepada apahabar.com, Senin (29/3) siang.

Seperti diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan akan memberi sanksi tegas bagi ASN yang nekat mudik sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS atau ASN.

Berdasarkan PP tersebut ada tiga jenis hukuman untuk ASN apabila melanggar, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat.

Hukuman disiplin ringan seperti teguran, lisan, teguran tertulis, dan penyertaan tidak puas secara tertulis.

Sedangkan untuk hukuman disiplin tingkat berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

Pelarangan mudik ini sendiri juga telah dilakukan pada 2020 lalu, sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Menurut catatan laporan BKPP Kota Banjarbaru, pada tahun lalu tidak ada ASN yang melanggar. Dia berhaap pada tahun ini juga demikian.

“Tahun kemarin tidak ada,” ungkapnya.

Kebijakan ke depan, terang Fathur akan diambil usai surat resmi KemenPAN – RB turun.

“Kita menunggu surat resmi dari Menpan, lalu kita akan atur langkah apa yang akan kita lakukan,” jelasnya.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Tak Berkategori

Bulan Puasa: Produsen Rokok di Kalimantan Rugi Rp 20 Miliar
apahabar.com

Tak Berkategori

Cegah Hoaks, Abdi Rahman Minta Bantuan Ulama dan Habaib
apahabar.com

Tak Berkategori

Enam Wilayah di Kalsel Berpotensi Hujan Lebat
apahabar.com

Tak Berkategori

Diduga Curi Kabel, Pria Asal Kertak Hanyar Diciduk Polsek Banjarmasin Selatan

Tak Berkategori

Evakuasi Besar-besaran Pengungsi Afganistan, 9 Bayi Lahir di Pangkalan
apahabar.com

Tak Berkategori

Perdana, Medco Produksi Gas Lapangan Meliwis
Rumah Sakit

Tak Berkategori

Megah, Kaltim Bangun Rumah Sakit Mata Enam Lantai di Samarinda
Telegram

Tak Berkategori

Makin Asyik, Telegram Tambah Fitur Pesan Grup
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com