Kabar Duka, Satu Lagi Perawat di Banjarmasin Gugur karena Covid-19 Update Banjir Bandang NTT: Meninggal 177 Orang, 45 Masih Hilang Persiapan Terbatas, Pereli Binuang H Rihan Variza Naik Podium Kejurnas Sprint Rally Gugur Bertugas, Polisi Pemburu Buron di Sungai Martapura Tinggalkan 3 Anak Pegawainya Mencuri, Pangeran Khairul Saleh Minta KPK Evaluasi Diri

Kasus Dugaan Korupsi Kursi, Prof Yusril Gugat Praperadilan Kejari Tanbu!

- Apahabar.com Selasa, 30 Maret 2021 - 07:00 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Kursi, Prof Yusril Gugat Praperadilan Kejari Tanbu!

AF, Staf Dinas Satpol PP dan Damkar Tanah Bumbu lewat kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra menggugat penetapan tersangka dirinya oleh Kejari Tanah Bumbu. Foto: Detik.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Bola panas kasus dugaan korupsi pengadaan kursi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalimantan Selatan terus bergulir.

Kali ini, giliran Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum tersangka AF, balik mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Bumbu.

Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia itu menilai tindakan Kejari Tanbu menetapkan AF sebagai tersangka tidak dilakukan dengan dasar prosedur yang semestinya. Menurut Yusril, sesuai KUHAP seharunya penetapan tersangka AF berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Gugatan praperadilan tersebut sudah diajukan tim kuasa hukum tersangka AF dari kantor hukum IHZA &IHZA SCBD – Bali Office yang diketuai Yusril langsung ke Pengadilan Negeri Batulicin, Tanbu, Senin 29 Maret tadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Tanah Bumbu menetapkan AF, staf di Dinas Satpol PP dan Damkar Tanbu itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kursi rapat dan kursi tunggu tahun anggaran 2019.

Diangkatnya kasus dugaan korupsi pengadaan kursi tersebut sempat menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena dinilai sarat kepentingan politik pasca-Pilkada Tanah Bumbu 2020 lalu.

Selain tersangka AF, belakangan kasus tersebut juga sempat merembet ke mantan Sekda Pemkab Tanah Bumbu, Rooswandi Salem. Rooswandi dikenal memiliki hubungan kurang harmonis dengan mantan bupati Sudian Noor yang menjadi pendukung utama paslon pemenang dalam Pilkada 2020 lalu.

Belakangan, Rooswandi Salem diberhentikan dari jabatannya sebagai sekda oleh mantan bupati tersebut karena dianggap melanggar disiplin pegawai, dan hanya menjadi staf di Dinas Satpol PP dan Damkar Tanbu.

Di sisi lain, diangkatnya kasus dugaan korupsi pengadaan kursi tersebut menjadi aneh jika dilihat dari proses pengesahan anggaran dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab dari hasil pengesahan anggaran hingga pemeriksaan oleh BPK tahun anggaran 2019 tersebut tidak ada masalah.

MENUNTUT KEADILAN

Dugaan Korupsi HUT Tanbu, Eks Bupati Sudian Noor Juga Bakal Dipanggil

Dalam keterangan persnya kepada apahabar.com, tim kuasa hukum tersangka AF menjelaskan upaya hukum praperadilan telah dilindungi undang-undang dasar sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan; setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa upaya hukum praperadilan sudah sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya telah memperluas objek praperadilan hingga termasuk di dalamnya adalah untuk menerima, memeriksa, dan memutus keabsahan penetapan tersangka.

“Melalui upaya hukum ini, kami memohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin c.q. Hakim Pemeriksa Praperadilan untuk meluruskan permasalahan hukum yang dialami oleh klien kami, yaitu AF apakah penetapan tersangka dan penahanan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Prof Yusril Ihza Mahendra.

Sebagai kuasa hukum tersangka AF, Yusril juga memohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin atau Hakim Pemeriksa Praperadilan agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada kliennya.

“Kami juga berharap agar upaya praperadilan ini dapat diterima, diperiksa, dan diputus secara fair dan objektif serta tanpa intervensi dari pihak mana pun karena hal ini sudah dijamin di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan; kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,” tegasnya. (*)

Resmi, Kejari Tanbu Tetapkan Tersangka Kasus Pengadaan Kursi

Editor: Budi Ismanto - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Tanah Bumbu

Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 12 Orang, Positif 2
apahabar.com

Tanah Bumbu

Bersama Forkopimda, Sekda Tanbu Ikut Serta Peringati HUT Ke-75 TNI Secara Virtual
Sekda Tanbu

Tanah Bumbu

Di Depan Wakil Rakyat, Sekda Tanbu Bicara Pemberhentian Ratusan PTT

Tanah Bumbu

Zairullah Ingin Tanbu Jadi Kabupaten Otonomi Daerah Terbaik se-Indonesia
apahabar.com

Tanah Bumbu

Peringatan Harganas di Tanbu, Wabup Ingatkan Pentingnya Peranan Keluarga
Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 11 Orang dan 13 Warga Positif

Kalsel

Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 11 Orang dan 13 Warga Positif
Polsek Satui

Tanah Bumbu

Beri Rasa Aman Umat Kristiani Beribadah, Personel Polsek Satui Sambangi Gereja
Lomba Bercerita

Tanah Bumbu

Siti Hasanatul Muna Raih Juara 1 Lomba Bercerita Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com