Sadarkan Diri, Dokter Ungkap Kondisi Terkini Echa Si Putri Tidur Banjarmasin POPULER SEPEKAN: Waspada Air Pasang, Ambruknya Pasar Ujung Murung, hingga Viral Putri Tidur Gugur Bertugas, Polisi Pemburu Buron di Sungai Martapura Tinggalkan 3 Anak Buron Biang Tenggelamnya Polisi di Sungai Martapura Belum Ditemukan Panas Lagi, Laporan Bakul Denny Indrayana Berbalas Jadwal Imsakiyah

Kasus Ekspor Benur, KPK Periksa Saksi Terkait Uang Rp52,3 M

- Apahabar.com Selasa, 16 Maret 2021 - 11:25 WIB

Kasus Ekspor Benur, KPK Periksa Saksi Terkait Uang Rp52,3 M

Petugas memperlihatkan uang pecahan seratus ribu rupiah barang sitaan kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/3/2021). Foto: Antara

apahabar.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi Hebrin Yanke dari pihak swasta dalam kasus suap izin ekspor benih lobster (benur).

Pemeriksaan itu terkait penyitaan uang tunai sekitar Rp52,3 miliar.

KPK, Senin (15/3) memeriksa Hebrin sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) dan kawan-kawan.

Seperti diketahui EP dkk sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan suap perizinan ekspor benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Saksi dipanggil dan dihadirkan dalam proses penyitaan sejumlah uang tunai senilai Rp52,3 miliar,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya dilansir Antara, Selasa (16/3/2021).

KPK menduga sumber uang tersebut berasal dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benur di KKP Tahun 2020.

Sebelumnya pada Senin (15/3), KPK menyita uang sekitar Rp52,3 miliar dalam penyidikan kasus tersebut.

Terkait uang tersebut, tersangka Edhy diduga memerintahkan Sekjen KKP agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank (Bank Garansi) dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP.

Selanjutnya, Kepala BKIPM KKP memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno-Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut.

Adapun total uang yang terkumpul dari aturan tersebut sekitar Rp52,3 miliar yang telah disita KPK.

KPK menyebut aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benur tersebut diduga tidak pernah ada.

KPK total menetapkan tujuh tersangka dalam kasus tersebut.

Sebagai penerima, yaitu Edhy Prabowo (EP), Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Misanta Pribadi (AMP), Amiril Mukminin (AM) selaku sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy.

Sedangkan pemberi, yakni Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Suharjito didakwa memberikan suap senilai total Rp2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu dolar AS (sekitar Rp1,44 miliar) dan Rp706.055.440 kepada Edhy.

 

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

HUT ke-74, Ancaman Nirmiliter Jadi Atensi TNI
apahabar.com

Nasional

Apresiasi Gerak Cepat Jokowi, JMSI Ajak Media Jernihkan Informasi
apahabar.com

Nasional

Deretan Kursi Kosong Warnai Paripurna DPR Pengesahan Revisi UU KPK
apahabar.com

Nasional

Istri RMN Diduga Rencanakan Aksi Teror di Bali
apahabar.com

Nasional

Staff Presiden Bantah Adanya Buzzer Istana
Vaksinasi Nasional

Nasional

Percepat Vaksinasi Nasional, Panglima TNI Siapkan 9.176 Vaksinator
apahabar.com

Nasional

Tim Prabowo-Sandi Diinstruksikan Rekrut Banyak Relawan Jateng
apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Kapolri Pengganti Tito Selesaikan Kasus Novel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com