Program Ramadan YN’S Center Berlanjut, Panitia Undang Peserta Tadarus dari Kabupaten Banjar Kabar Duka, Politisi Senior PKB Kalteng HM Asera Tutup Usia Keren! Al-Mazaya Islamic School Tetap Berprestasi di Tengah Pandemi Covid-19 POPULER SEPEKAN: Polisi Tewas Tenggelam di Sungai Martapura, hingga 2 Kasus Kriminalitas di Hulu Sungai Wakil Ketua DPRD HST Kecelakaan di Angkinang, Mobil Ringsek Parah!

Kick Off Program Baru, BPJS Kesehatan Dongkrak Kepuasan Peserta JKN-KIS

- Apahabar.com Selasa, 9 Maret 2021 - 07:21 WIB

Kick Off Program Baru, BPJS Kesehatan Dongkrak Kepuasan Peserta JKN-KIS

Konferensi pers Kick Off Program BPJS Kesehatan Mendengar di Jakarta, Senin (8/3). Foto-Istimewa

apahabar.com, BARABAI – BPJS Kesehatan membuat terobosan baru dengan sebuah program BPJS Kesehatan Mendengar.

Kick Off program tersebut pun telah dilakukan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto bersama Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, Senin (8/3).

Terobosan baru tersebut diciptakan dalam rangka membangun ekosistem Program JKN-KIS yang ideal dengan optimalisasi sinergi lintas sektoral.

“Program ini guna menjaring berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai stake holders JKN-KIS. Hal ini demi meningkatkan mutu layanan dan mendongkrak kepuasan peserta,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti usai Konferensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar.

Dengan program baru itu, lanjut Ali, pemetaan kebutuhan stake holders bisa dijadikan evaluasi, masukan dan acuan dalam mengelola Program JKN-KIS lima tahun ke depan.

“Tidak menutup kemungkinan, pemetaan itu bisa menjadi sasaran strategis jangka panjang BPJS Kesehatan,” terang Ali.

Dalam program BPJS Mendengarkan, rinci Ali, ada tiga metode yang digunakan.

Antara lain, melalui pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan, melalui pertemuan online dan melalui e-Form. Misalnya melalui informulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh para pemangku kepentingan.

“Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi,” kata Ali.

Masukan-masukan itu nantinya akan dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan, kepuasan peserta dan menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS.

Menurutnya, berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, stake holders menjadi prioritas utama untuk dikelola secara intensif.

Misalnya, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan, dan pemerintahan serta mereka yang memiliki wewenang besar serta kepentingan tinggi terhadap organisasi.

Direktur Pengawasan Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno menambahkan kegiatan tersebut diharapkan mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders. Terutama untuk memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS ke depan.

“Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders, diharapkan ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif. Sehingga pafa akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi,” kata Mundiharno.

Untuk itu, dia menekankan seluruh jajaran BPJS Kesehatan mendengar suara publik, mendengar dengan empati untuk memahami dan mengerti.

“Jadi bukan sekedar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata. Pemikiran dan masukan-masukan mereka merupakan hal yang sangat penting karena Program JKN-KIS merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai stake holders, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” papar Mundiharno.

Gayung bersambut, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, ada sejumlah upaya yang harus dilakukan
untuk menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS.

Antara lain, menyesuaikan besaran iuran, redefinisi paket manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap standar, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran (khususnya dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU) dan perbaikan tata kelola JKN.

Selain itu, dalam hal keadilan dan mutu layanan, juga diperlukan penambahan fasilitas kesehatan di daerah, penguatan mutu layanan, serta penguatan manfaat promotif preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kementerian Kesehatan, lanjut dia, berperan sebagai regulator sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Segala peraturan terkait JKN-KIS perlu diharmonisasikan dengan peraturan Presiden, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan agar sesuai dengan kerangka pembangunan kesehatan.

“Kami juga siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk menguatkan kerja sama dalam peningkatan akses fasilitas pelayanan, sustainabilitas finansial, integrasi data, dan hal prioritas nasional lainnya, seperti vaksinasi Covid-19. Kami dari Kementerian Kesehatan sangat mendukung Program JKN-KIS,” tutup Dante.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

BPJS Kesehatan Barabai

Cukup Lakukan Ini, Masyarakat Banua Anam Tak Perlu Repot ke Kantor BPJS Kesehatan
apahabar.com

BPJS Kesehatan Barabai

Jalan Kaki Telusuri Nusantara, Pria asal Sumedang Berbekal JKN KIS
apahabar.com

BPJS Kesehatan Barabai

Bercita-Cita Jadi TNI, Pemuda Meratus Pilih JKN-KIS Jaga Kesehatannya
BPJS

BPJS Kesehatan Barabai

BPJS Barabai dan Banjarmasin Perkenalkan Tim Kemitraan PERJAKA
apahabar.com

BPJS Kesehatan Barabai

Rasakan Manfaat JKN-KIS, Yulianti: Mudah dan Simpel
apahabar.com

BPJS Kesehatan Barabai

Husna Lega Kantongi KIS dari Bantuan Pemerintah
apahabar.com

BPJS Kesehatan Barabai

Wajibkan Kepesertaan JKN-KIS, Warning Bagi Badan Usaha Tak Patuh di Tapin
apahabar.com

BPJS Kesehatan Barabai

Manfaatkan JKN, Dipta Klaim Kacamata Baru
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com