Kabar Duka, Satu Lagi Perawat di Banjarmasin Gugur karena Covid-19 Update Banjir Bandang NTT: Meninggal 177 Orang, 45 Masih Hilang Persiapan Terbatas, Pereli Binuang H Rihan Variza Naik Podium Kejurnas Sprint Rally Gugur Bertugas, Polisi Pemburu Buron di Sungai Martapura Tinggalkan 3 Anak Pegawainya Mencuri, Pangeran Khairul Saleh Minta KPK Evaluasi Diri

KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak, Simak Penjelasan Menkumham

- Apahabar.com Rabu, 31 Maret 2021 - 16:00 WIB

KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak, Simak Penjelasan Menkumham

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly. Foto-Istimewa via Antara

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, menjelaskan perihal penolakan permohonan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Yasonna di Jakarta, Rabu (31/3) dilansir Antara.

Beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi Partai Demokrat versi KLB tersebut yakni perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

Pada prosesnya, jelas Yasonna Kemenkumham menerima surat dari Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun pada 16 Maret 2021 yang pada intinya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB pada 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan surat yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan.

Terkait surat tersebut pihak penyelenggara KLB Deli Serdang telah menyampaikan tambahan beberapa dokumen ke Kemenkumham pada 29 Maret 2021.

Hal itu untuk memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) nomor 34 tahun 2017 serta telah memberi batas waktu yang cukup yakni tujuh hari.

Dari hasil pemeriksaan keseluruhan berkas atau dokumen fisik Partai Demokrat kubu Moeldoko tersebut, masih terdapat kekurangan sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga permohonan pengesahan kepengurusan ditolak.

Menteri yang juga politisi PDIP tersebut menambahkan bahwa ada argumen-argumen yang disampaikan kepada Kemenkumham tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Dalam hal ini Yasonna menegaskan kementerian yang dipimpinnya menggunakan AD/ART Partai Demokrat yang terdaftar, dicatatkan atau disahkan di Kemenkumham pada 2020.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Pelaku UMKM Kalsel Blak-blakan Sebutkan Prestasi Jokowi Selama 4,5 Tahun
apahabar.com

Nasional

Diundang Raja Salman ke Arab Saudi, Jokowi Sempatkan Ibadah Umrah di Tanah Suci
Imbas Libur Panjang

Nasional

Imbas Libur Panjang, Kasus Covid-19 Bertambah hingga 9.321
apahabar.com

Nasional

Awan Panas Guguran Meluncur dari Gunung Merapi Sejauh 1.200 Meter
apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Rakyat Doakan Ibundanya dari Rumah
apahabar.com

Nasional

Ketua Umum PB HMI Ingatkan Pemuda Jaga Stabilitas Negara
apahabar.com

Nasional

Anggota Terlibat Narkoba, Polri: Hukum Mati!
apahabar.com

Nasional

Seorang Hakim di Balikpapan Terjaring OTT KPK
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com