Banjarbaru Ibu Kota Baru, Ovie Minta Petani Tak Tergiur Alihfungsi Lahan Datangi KPU, PSI Selipkan Aspirasi Rakyat melalui Tulisan di Kaos Polda Kalsel Respons Desakan IPW Copot AKBP AB Dkk Dukung Perubahan Iklim, PSI Apresiasi Pendaftaran Parpol melalui Sipol Demonstrasi di DPRD Kalteng, Massa Protes Penertiban Tambang Emas Tradisional Tanpa Solusi
agustus

Larang Mudik Lebaran 2021, Berlaku Juga Bagi Pekerja Swasta

- Apahabar.com     Jumat, 26 Maret 2021 - 14:34 WITA

Larang Mudik Lebaran 2021, Berlaku Juga Bagi Pekerja Swasta

Mudik lebaran. Foto-Ilustrasi/Liputan6.com

apahabar.com, JAKARTA – Larangan mudik lebaran 2021, 6-17 Mei 2021, tak hanya berlaku untuk PNS, pekerja swasta pun demikian. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan angka penularan dan kematian Covid-19 masih tinggi terutama pascalibur panjang.

“Cuti bersama Idul Fitri satu hari ada, tapi enggak boleh ada aktivitas mudik. Pemberian bansos akan diberikan,” kata Muhadjir di Jakarta, Jumat (26/3).
Kata Muhadjir, aturan resmi tentang larangan mudik akan diatur lebih lanjut oleh Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Mekanisme pergerakan orang dan barang akan diatur kementerian dan lembaga terkait. Untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan akan diatur Kemenag, dan berkonsultasi dengan organisasi keagamanan,” kata Muhadjir dilansir CNN Indonesia.

Kebijakan melarang mudik lebaran ini, menurut Muhadjir, diambil sesuai arahan Presiden joko Widodo pada 23 Maret 2021.

“Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN/TNI-Polri karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat.

Muhadjir mengatakan, seluruh kementerian dan lembaga akan mempersiapkan komunikasi publik yang baik mengenai peniadaan mudik ini.

“Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 dan sebelum itu dan sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu,” katanya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga mengingatkan jajaran kepala daerah soal masih tingginya risiko penularan covid-19.

Meski saat ini Indonesia terus mengalami penurunan angka harian positif covid-19, dia meminta agar semua pihak tetap waspada.

Jangan sampai, dengan turunnya angka penularan harian ini membuat semua jajaran kepala deerah dan pemerintah lengah, sebab resiko penularan covid-19 masih tetap ada.

“Yang perlu saya ingatkan tugas kita dalam penanganan Covid-19 ini belum selesai, risiko masih ada. Hati-hati risiko Covid-19,” kata Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional V APKASI di Istana Negara, Jumat (26/3).

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Ikatan Cinta

Nasional

Demi Sinetron Ikatan Cinta, Emak-Emak Boyong TV ke Pengungsian Gunung Merapi
apahabar.com

Nasional

Jadi Tersangka Kasus Penembakan, Anak Bupati Majalengka Belum Ditahan

Nasional

Paling Lambat Diumumkan 20 November 2021, Ini Bocoran UMP 2022
Bom Bunuh Diri

Nasional

Polisi Olah TKP Ledakan Bom di Gereja Katedral Makassar
Papua Barat

Nasional

Survei Pencarian Minyak dan Gas Bumi Papua Barat Pakai Teknologi eFTG Segera Dimulai
apahabar.com

Nasional

Kadin Kalsel: Rupiah Naik Jelang Tahun Politik
apahabar.com

Nasional

JMSI Daftar Sebagai Konstituen Dewan Pers
Angin putingbeliung

Nasional

Puting Beliung Rusak 18 Rumah di Sumenep, 3 Warga Luka-luka
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com