apahabar.com, BANJARMASIN – Teka teki siapa sosok penjabat (Pj) wali kota Banjarmasin hingga kini belum terungkap.
Namun penelusuran media ini, dua nama mencuat. Calon pengganti Ibnu Sina tersebut bisa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan Mujiyat atau Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Muslim.
Lantas bagaimana tanggapan Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Banjarmasin Mukhyar? Mukhyar sendiri telah menjalin komunikasi intens dengan Pemprov Kalsel.
Dalam komunikasi terakhir, banyak hal dibicarakan. Termasuk siapa sosok Pj wali kota Banjarmasin.
Namun Mukhyar enggan berspekulasi, siapa yang paling pantas mengisi kursi orang nomor satu di balai kota Banjarmasin tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin itu lantas menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Kalsel untuk memutuskan.
“Terserah aja mau Pak Mujiyat, Pak Muslim atau yang lain. Tentu Pemprov punya kriteria tersendiri, kira kira menempatkan orang di Banjarmasin yang cocok seperti apa,” ujarnya dihubungi apahabar.com, Selasa (30/3).
Kendati demikian, Mukhyar berharap pengisi jabatan Pj wali Kota Banjarmasin segera diputuskan. “Lebih cepat lebih baik,” tambahnya.
Sebagai Pj Sekretaris Kota Banjarmasin, Mukhyar menyatakan jajarannya siap mendukung siapapun yang nantinya menduduki jabatan Pj wali kota.
“Lebih bagus ada Pj, karena bisa mengambil kebijakan strategis. Kalau Plh kan tidak bisa,” ucapnya.
Terpisah, Kasubag Administrasi Tata Pemerintahan Banjarmasin, Dian Abdi Wahyudillah juga belum mendapatkan sinyal kuat siapa sosok Pj Wali Kota Banjarmasin.
“Jika melihat SK-nya baru berani. Tapi kalau masih lisan, tidak berani [menyampaikan ke publik],” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali telah mewanti-wanti agar Pemprov Kalsel menunjuk sosok yang memiliki leadership kuat sebagai Pj wali kota Banjarmasin.
Sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Plh atau Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
“Karena sebagai Pj wali kota, dia diamanahkan untuk bisa mengambil kebijakan strategis terkait penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujar politikus Golkar tersebut kepada apahabar.com.
Pj Wali Kota Banjarmasin, kata Matnor, nantinya bakal dihadapkan oleh sejumlah permasalahan. Antara lain kerusakan Jalan Cemara Ujung.
“Yang mesti segera dikerjakan adalah melakukan perbaikan jalan di Cemara Ujung. Itu salah satu prioritas yang mesti dikerjakan oleh Pj wali kota Banjarmasin,” ujarnya.
Selain itu, contoh lain adalah peningkatan langkah penanganan Covid-19. Saat ini Kota Banjarmasin adalah penyumbang paling banyak kasus Covid-19 di Kalsel.
“Sudah hampir 8.000 kasus positif. Maka dari itu diharapkan Pj wali kota bisa segera mengambil langkah strategis untuk menangani hal itu,” paparnya.
Terlepas itu, Matnor turut berharap, Pj wali kota nantinya bisa bersinergi secara baik dengan DPRD Banjarmasin.
“Kita berharap sosok ini juga bisa seirama dalam bekerja sama dengan perangkat pemerintah kota, khususnya DPRD Banjarmasin,” tambahnya.
Lantas apakah sudah tahu sosok yang bakal ditunjuk sebagai Pj Wali Kota Banjarmasin? Matnor juga bergeming.
“Belum ada bocoran. Kalau tahu pun bukan ranah kami untuk menyampaikan ke publik,” katanya.
“Yang terpenting dia bisa melanjutkan program yang ada dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” tutupnya.
Sebagai pengingat, Pilwali Banjarmasin 2020 terpaksa diulang lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan kejanggalan pada pemungutan suara sebelumnya. Pemungutan suara ulang mesti digelar 30 hari sejak putusan dibacakan MK per Senin 22 Maret lalu.