Fix, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Tapin Resmikan Bendungan Tapin, Jokowi Bertolak ke Kalsel 5 RS Ngutang Darah Miliaran Rupiah ke PMI, DPRD Banjarmasin Turung Tangan Pembunuhan di Balikpapan, “Hukum Mati Praka MAM” Menggema di Rumah Duka Antisipasi Teror Bom, PLN Kalselteng Gandeng Polda Gelar Simulasi

Oknum Diduga Mafia Tanah Main Klaim Lahan Wakaf, Muhammadiyah Kalteng Geram

- Apahabar.com Senin, 15 Maret 2021 - 23:10 WIB

Oknum Diduga Mafia Tanah Main Klaim Lahan Wakaf, Muhammadiyah Kalteng Geram

Pengurus Muhammadiyah saat menunjukkan surat keterangan tanah dari kelurahan terkait hibah tanah. Foto-Ist

apahabar.com, PALANGKA RAYA – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah geram. Sebab, lahan wakaf di Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, tiba-tiba diklaim sejumlah oknum yang diduga mafia tanah.

Padahal, lahan seluas 30 hektar ini merupakan hasil hibah dari 4 tokoh masyarakat untuk pembangunan Masjid Al Ijtihad.

Atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan itu, Muhammadiyah Kalteng telah melapor ke Polresta Palangka Raya.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng, Ahmad Syar’I, melalui Koordinator Bidang Wakaf dan Kehartabendaan, Abu Bakar, menceritakan jika riwayat perolehan tanah tersebut merupakan hasil hibah tanah pada 2004 lalu seluas 50 hektar.

“Hibah tanah itu dari Rinco Norkim, Imberansyah Aman Ali, Darwis A. Rasyid, dan Hamdani Amberi Lihi,” kata Abu Bakar, Senin (15/3).

Kepemilikan persyarikatan Muhammadiyah terhadap tanah tersebut juga dikuatkan dengan surat keterangan Kelurahan Sabaru, surat hibah dari pemberi hibah, dan akta wakaf dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau serta Surat Penegasan Keterangan Tanah dari Kelurahan Sabaru.

Pada 2012, ada sekelompok masyarakat dengan jumlah anggota sebanyak 31 orang mengklaim memiliki lahan di area hibah tersebut.

Menanggapi hal itu, pada 21 September 2015, diadakan musyawarah antara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dengan kelompok masyarakat.

Musyawarah yang dihadiri Camat Sabangau, Lurah Sabaru, dan TNI/Polri, telah menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya adalah menyepakati pembagian lahan dengan komposisi, 30 hektar untuk Persyarikatan Muhammadiyah dan 20 hektar untuk kelompok masyarakat.

“Pasca-kesepakatan itu, ada pula pihak-pihak yang mengklaim memiliki tanah di area 30 hektar yang menjadi milik persyarikatan Muhammadiyah, bahkan telah memiliki peta bidang dari BPN Kota Palangka Raya,” katanya.

Padahal, PW Muhammadiyah Kalteng telah lebih dulu mengajukan pendaftaran tanah wakaf tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.

Lalu pihak Muhammadiyah telah mendaftarkan tanah wakaf tersebut melalui program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada 2015 dan telah ditandatangani sendiri oleh Kepala BPN Kota Palangka Raya.

“Tentunya kita mendukung kebijakan kapolri dalam pemberantasan mafia tanah yang turut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Kita harap kepolisian dapat mengusut tuntas terkait dugaan kasus mafia tanah ini,”tegasnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Kalteng

Kapolres Kapuas Pimpin Sertijab 3 Kasat dan 3 Kapolsek
apahabar.com

Kalteng

Pilkada Kalteng 2020 Diperkirakan Sedot Anggaran Rp 335 Miliar
apahabar.com

Kalteng

Kabar Terbaru Sekda Palangka Raya Setelah 6 Kali Tes Swab
kalteng

Kalteng

Sejumlah Desa di Barut Kelola Mata Air Pegunungan dari Dana Desa
apahabar.com

Kalteng

Sugianto-Edy Blusukan Pasar Kapuas, Mulai dari Minum Jamu sampai Borong Mangga
apahabar.com

Kalteng

Kapuas Fokuskan Penanganan Stunting di 68 Desa dan 7 Kelurahan
apahabar.com

Kalteng

Pelatihan Dasar Ribuan CPNS di Kalteng Terpaksa Dilakukan Bertahap
apahabar.com

Kalteng

Pimpin Rakor Monev Reformasi Birokrasi, Pj Sekda Kapuas Punya Harapan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com