Mei 2021, Tes GeNose C-19 Resmi Diberlakukan di Banjarmasin Hasil Tes Covid-19 Rawan Dipalsukan, Begini Tindakan Tegas KKP Banjarmasin Petugas Gabungan Belum Temukan Bocah SD Tenggelam di Sungai Tabalong Tanding Ulang Pilgub Kalsel, Ketika Ulama Jadi Corong Politikus Kadinkes Kalteng: Sertifikat Vaksin Bukan untuk Syarat Perjalanan

Pandangan MUI Kalsel Soal Polemik Halal-Haram Vaksin Astra Zeneca

- Apahabar.com Minggu, 28 Maret 2021 - 16:16 WIB

Pandangan MUI Kalsel Soal Polemik Halal-Haram Vaksin Astra Zeneca

Ilustrasi Vaksin Astra Zeneca. Foto-Ist

apahabar.com, BANJARMASIN Polemik penggunaan tripsin yang berasal dari enzim babi pada vaksin Astra Zeneca tengah hangat menjadi perbincangan masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut vaksin tersebut haram.

Namun dalam kondisi mendesak, MUI memutuskan hukum penggunaan vaksin ini adalah mubah atau boleh digunakan pada tubuh manusia.

Belum lama ini, Kementerian Kesehatan RI menetapkan 7 provinsi sebagai daerah sasaran distribusi vaksin Astra Zeneca yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Bali.

Vaksin Astra Zeneca kemudian juga disalurkan pada wilayah lain, salah satunya Kalimantan Timur.

Lantas bagaimana dengan Kalimantan Selatan?

Dihubungi media ini, Juru Bicara Satgas Covid-19 Kalsel, HM Muslim, menerangkan sampai saat ini Kalsel masih menggunakan vaksin Sinovac. Pihaknya belum mendapat informasi mengenai bantuan untuk jenis vaksin lainnya.

“Sampai saat ini masih Sinovac,” kata Muslim singkat.

Meski begitu, pro-kontra halal haram vaksin Astra Zeneca ikut mencuat di antara warga Kalsel. Menyikapi hal ini, MUI Kalsel memberikan jawaban hukum darurat pada penggunaan vaksin yang berasal dari enzim babi.

“Jawabnya darurat. Dalam kaidah fikih ini disebut ‘adh-Dharûrât Tubîhu al-Mahzhûrât’,” jawab Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kalsel, H Asfiani Norhasani dihubungi terpisah.

Dengan kata lain, sesuatu yang bersifat darurat diperbolehkan meskipun mengandung unsur yang diharamkan. Ilmu agama dan pengetahuan (sains), ujarnya, tidak bertentangan dan saling berhubungan.

“Kita berharap masyarakat bisa memahami maksud kondisi darurat itu. Menurut ulama fikih, ada yang namanya ‘hajah’ atau kebutuhan. Artinya tidak lagi melihat apakah vaksin ini halal atau haram, tetapi diperlukan dan dibutuhkan,” lanjutnya.

Program vaksinasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka penularan dengan meningkatkan imunitas pada tubuh seseorang. Umumnya, diperlukan waktu 3-7 tahun dalam membuat vaksin.

Sementara kasus penularan Covid-19 terus terjadi dan menimbulkan kematian hingga jutaan orang di dunia. Permasalahan lain, kecepatan vaksinasi masih naik turun dan belum memenuhi target yang diharapkan.

“Apalagi Covid-19 belum ada obatnya. Satu-satunya cara, kita harus menerapkan 5 protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah tersebut. Kemudian, cara mengisolir lainnya adalah menggunakan vaksin. Apabila imunnya kebal, tidak akan menularkan kepada orang lain,” jelasnya.

Menariknya, enzim babi yang digunakan dalam proses pembuatan vaksin lebih optimal dibanding hewan lain. Dijelaskan Asfiani, sistem biologi babi mirip dengan manusia.

“Struktur genetikanya mirip dengan manusia hingga 90 persen. Istilahnya enzim itu bukan bahan, tetapi alat untuk memproses sampai menjadi vaksin. Itu yang menjadi repot untuk dijelaskan kepada masyarakat,” terangnya.

Tak hanya masyarakat, kerabatnya di kalangan ulama pun masih memperdebatkan hal ini.

“Saya bilang kita masing-masing punya disiplin ilmu. Tidak selalu ilmu yang datang dari barat itu jelek, tidak mesti juga yang datang dari arab semuanya benar. Bisa saja ilmu sihir yang mantranya menggunakan bahasa arab,” ujarnya.

Di MUI sendiri telah didirikan lembaga penelitian pengawasan obat dan makanan (LPPOM). Fatwa MUI menyebutnya mubah atau boleh digunakan.

Sebagian besar lembaga fikih dunia juga tidak mengharamkan penggunaan vaksin pada manusia.

“Hanya Pakistan dan Nigeria. Akibat mereka mengharamkan tersebut dengan alasan enzim babi, malah yang terjadi adalah wabah tidak berhenti. Apakah cara berpikir semacam itu yang kita bawa ke Indonesia?,” tanyanya.

Sebagai orang awam, ujarnya, masyarakat hendaknya tidak mudah percaya atau termakan isu terhadap kemampuan vaksin. MUI juga terlibat penuh dalam memberikan izin edar vaksin untuk masyarakat.

“Sebelum BPOM memberikan izin edar vaksin Sinovac misalnya. MUI lebih awal ikut mengecek di sana dan dinyatakan itu halal, baik proses maupun setelahnya. Sebenarnya tidak harus menunggu sertifikasi benda ini halal ayau tidak, selama kondisinya ‘hajah’ atau menjadi keperluan masyarakat dalam melindungi diri dari penyakit mewabah ini,” terangnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Bank Mandiri Syariah Layani Penukaran Riyal Lebih Murah untuk Calon Haji Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

DHC 45 HST Siap Wariskan Semangat Juang 45 ke Generasi Muda 
apahabar.com

Kalsel

Tes Urine 105 Siswa SMK di Banjarmasin, Intip Hasilnya!
apahabar.com

Kalsel

Berantas Karhutla, Wakapolri Minta Aplikasi Bekantan Dimaksimalkan
APD

Kalsel

Ace Donasikan Ratusan APD ke Pemkot Banjarbaru
Nenek

Kalsel

Daging Bersarang di Antara Bibir dan Hidung, Nenek Hajah Butuh Biaya Operasi
apahabar.com

Kalsel

Nadi Salasiah Berdenyut, Korban Digigit Kobra Gunakan Oksigen
apahabar.com

Kalsel

Tahun Ini, Banjarmasin Bakal Bangun Belasan Jembatan Lengkung
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com