Cegah Covid-19, Dishub Kapuas Kembali Perketat Jalur Perairan Hari ke-11 Ramadan, Yayasan Haji Maming Berbagi untuk Warga Es Terang Banjarmasin GeNose C-19 Sangat Sensitif, Hindari Hal Ini Sebelum Lakukan Tes! Mei 2021, Tes GeNose C-19 Resmi Diberlakukan di Banjarmasin Hasil Tes Covid-19 Rawan Dipalsukan, Begini Tindakan Tegas KKP Banjarmasin

Petambak Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Impor Garam

- Apahabar.com Kamis, 25 Maret 2021 - 21:36 WIB

Petambak Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Impor Garam

Sejumlah pekerja mengumpulkan garam ke dalam karung di Desa Luwunggeusik, Krangkeng, Indramayu, Jawa Barat, Senin (22/3/2021). Foto-Antara

apahabar.com, SURABAYA – Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) minta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan impor garam yang tahun ini ditetapkan sebanyak 3,07 juta ton.

Ketua Umum HMPG Mohammad Hasan di Surabaya, mengatakan kuota garam impor yang ditetapkan pemerintah tersebut lebih besar dibanding pada 2020 yang berjumlah 2,7 juta ton.

“Sementara stok garam rakyat tahun lalu sebanyak 1,3 juta ton dan stok garam perusahaan pengolah garam yang diimpor tahun 2020 sampai sekarang masih menumpuk,” katanya, dilansir dari Antara, Kamis (25/3).

Dampaknya, kata Hasan, harga garam di pasaran anjlok karena tidak terserap oleh konsumen rumah tangga maupun industri.

Menurut dia, importasi garam dengan alasan kualitas garam rakyat yang dibilang rendah hanyalah pembenaran bagi importir.

“Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui program peningkatan kuantitas dan kualitas garam rakyat. Di antaranya melalui penerapan teknologi berupa ‘geoisoiator/ membrane’,” ujarnya.

Hasan mendorong agar pemerintah menetapkan harga dasar atau harga pokok pembelian (HPP) garam rakyat sebagai bahan baku dan penolong industri untuk menjamin kepastian usaha dan pemasaran sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan kepada petambak garam.

Satu lagi yang jauh lebih penting, kata dia, pemerintah harus tegas untuk menghentikan impor garam, khususnya untuk aneka pangan.

“Impor garam harus dihentikan mulai tahun 2021 selama stok garam di dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan garam nasional dan wajib bagi para pengusaha industri garam untuk menyrrap stok garam rakyat sampai habis terlebih dahulu,” tuturnya.

Sementara itu, produksi garam nasional pada 2019 tercatat mencapai 2,9 juta ton dan di wilayah Jatim mencapai 1,1 juta ton. Pada 2020, produksi garam nasional turun akibat cuaca yakni mencapai 1,7 juta ton, dan khusus Jatim sebanyak 900.000 ton.

“Untuk tahun ini kalau cuaca baik tidak menutup kemungkinan produksinya akan naik menjadi 3 juta ton secara nasional, dan di Jatim proyeksinya sekitar 1,2 juta ton,” kata Hasan.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Letusan Soputan Belum Pengaruhi Aktivitas Penerbangan Sulut
apahabar.com

Nasional

12.000 Personel TNI-Polri Siap Amankan Aksi Unjuk Rasa di Patung Kuda Jakarta
covid-19 indonesia

Nasional

Bertambah 13.094, Covid-19 Indonesia Tembus 1 Juta Kasus
apahabar.com

Nasional

Kronologi Lengkap Penusukan Syekh Ali Jaber di Lampung
apahabar.com

Nasional

Kaltim Jadi Ibu Kota, Walhi Ingatkan Tak Ganggu Teluk Balikpapan
apahabar.com

Nasional

Wagub Bali: Diharapkan Hipmi Mampu Imbangi Cepatnya Pembangunan Ekonomi
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Pemakaian Masker Kunci Sebelum Ada Vaksinasi
apahabar.com

Nasional

Mau Pulsa Gratis Rp150 Ribu Per Bulan Mulai September Hingga Desember 2020? Begini Syaratnya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com