Waspada, Hujan Berpetir dari Kaltim hingga Kalteng Imbas Siklon Surigae Geger! Wanita Hampang Kotabaru Tewas Bersimbah Darah Didatangi Dinkes, 5 RS di Banjarmasin Langsung Bayar Tunggakan Darah Kebakaran di Tapin, Rumah dan Kendaraan Hangus Dilalap Api Dikira Tenggelam, Buron Biang Tewasnya Polisi di Sungai Martapura Ditangkap!

PSU Pilgub Kalsel, Lutfi: Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Jangan Diutak-atik

- Apahabar.com Senin, 22 Maret 2021 - 16:59 WIB

PSU Pilgub Kalsel, Lutfi: Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Jangan Diutak-atik

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Saipuddin. Foto-apahabar.com/Rizal Khalqi

apahabar.com, BANJARMASIN – Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Saipuddin menolak jika Pemungutan Suara Ulang atau PSU Pilgub Kalsel menggunakan dana pendidikan dan kesehatan.

“Anggaran Pendidikan dan Kesehatan jangan diutak-atik,” tegas Lutfi kepada apahabar.com, Senin (22/3/2021).

Sebab, kata dia, anggaran pendidikan dan kesehatan sudah mengalami pemotongan saat refocusing penanganan Covid-19.

Di sisi lain, kata dia, bencana banjir Kalsel beberapa waktu lalu, telah mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas sekolah dan kesehatan. Sehingga butuh penanganan serius.

“Sekolah kita banyak yang rusak, malah dikurangi anggarannya,” kata Lutfi.

Jika pemerintah menyentuh anggaran pendidikan dan kesehatan, maka komisi IV DPRD Kalsel bakal melakukan aksi protes.

Dia berharap, pemerintah menggunakan sumber anggaran lain. Seperti pengecetan jalan, pembangunan pagar-pagar gedung yang sudah ada.

“Anggaran itu mestinya bisa digunakan sebab tak semendesak pendidikan dan kesehatan,” ujar Lutfi.

Sejauh ini menurutnya, KPU belum menjelaskan mengenai anggaran dan biaya logistik PSU Pilgub Kalsel di 7 Kecematan pada 3 kabupaten/kota.

Lutfi yakin PSU Pilgub Kalsel bakal menghisap anggaran dari kas daerah. Pastinya, kata dia, akan menelan biaya yang tidak sedikit.

“Belum ada penjelasan dibiayai oleh KPU Pusat, artinya seperti sebelumnya, kita harus mempersiapkan Anggaran Pilkada ulang,” terang Lutfi.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dilakukan PSU di Pilgub Kalsel 2020. PSU itu digelar di tujuh kecamatan.

Masing-masing Kecamatan Banjarmasin Selatan (Banjarmasin), Binuang (Kabupaten Tapin) dan 5 kecamatan di Kabupaten Banjar; Aluh Aluh, Martapura, Mataraman, Astambul dan Sambung Makmur.

Putusan MK itu otomatis berdampak pada kas belanja daerah.

Pemerintah daerah pun mesti membuka kembali pos-pos anggaran untuk membiayai melaksanakan kegiatan tersebut.

Kepala Bakeuda Kalsel, Agus Dyan Nur mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel untuk keperluan anggaran yang dibutuhkan.

“Hari ini mereka (KPU) masih menghitung berapa yang diperlukan, mudah-mudahan hari ini atau dalam beberapa hari kedepan sudah ada jumlah yang diperlukan,” timpal Agus.

Menurut Agus, anggaran tidak terpusat hanya pada KPU, namun juga Bawaslu, sebagai menyelenggarakan dan pengawas pemilihan.

Ia menegaskan, putusan MK kembali melaksanakan PSU menjadi prioritas pemerintah daerah. Sebab merupakan amanah Undang Undang dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah yang tercantum dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

BREAKING NEWS! Santri Al-Ihsan Banjarmasin yang Tenggelam Ditemukan Tewas!
apahabar.com

Kalsel

Gegara MCK, Pasien Covid-19 di Kotabaru Mau Dijemput Paksa
apahabar.com

Kalsel

CPNS Banjarmasin, Ratusan Pelamar TMS Ajukan Sanggahan
apahabar.com

Kalsel

Bertambah Dua, Tabalong Kini Punya Lima TPS 3R
apahabar.com

Kalsel

Sambangi Warga di Wilayah Hukumnya, Polsek Tambang Maksimalkan Pencegahan Karhutla
Covid-19 Kalsel

Kalsel

Kasus Covid-19 Kalsel Memburuk, 68 Pasien Meninggal dalam 20 Hari
apahabar.com

Kalsel

Bertambah 3, Positif Covid-19 di Tanbu Jadi 143 Orang
apahabar.com

Kalsel

Puluhan Orang Salatkan Jenazah Djailani, Pejuang Medis di Banjarmasin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com