Lampu Hijau Buka Masker, Pakar Covid-19 ULM: Hati-Hati Blunder Tabrakan Maut BPK Terulang Lagi, Apa Kabar Perda Damkar Banjarmasin? Perkuat Keandalan Listrik Kalseltengtim dengan Sistem Looping Jaringan Tersangka! Sopir BPK Penabrak 2 Pemotor di Banjarmasin Selatan Tuntut Pemerataan, Besok Buruh SIS ADMO Tabalong Juga Minta Pembagian Windfall

Wacana Bentuk Komisi Disabilitas Daerah, PPDI Minta Saran KIP Kalsel

- Apahabar.com     Selasa, 16 Maret 2021 - 16:24 WITA

Wacana Bentuk Komisi Disabilitas Daerah, PPDI Minta Saran KIP Kalsel

DPD PPDI Kalsel berkunjung ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalsel, Senin (15/3). Foto: Istimewa

apahabar.com, BANJARBARU – Wacana pembentukan Komisi Disabilitas Daerah di respon baik oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Untuk lebih memantapkan rencana pembentukannya itu, DPD PPDI Kalsel berkunjung ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalsel, Senin (15/3).

Ketua PPDI Kalsel, Muhammad Anshari, mengatakan kunjungan itu selain untuk bersilaturahi juga sharing tentang keterbukaan informasi publik di daerah, khususnya pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas.

Anshari bilang, selain PPDI ada beberapa organisasi penyandang disabilitas lainnya seperti, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Gerakan untuk Kesejahtaraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Persatuan Tunarungu Indonesia (Pertuni), dan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA).

Terkait wacana pembentukan komisi disabilitas di Kalsel, menurut Anshari, sangat mendapat dukungan dari orgnanisasi penyandang disabilitas dan diharapkan akan segera terelisasi.

Ansyari mengungkapkan, para penyandang disabilitas memiliki Perda No.4 Tahun 2019 kalsel tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Tetapi belum mempunyai Pergub untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci terkait kepentingan disabilitas yang tertuang dalam Perda tersebut.

Sementara itu, Mahyuni selaku Ketua Pembina PPDI Kalsel, menilai hak-hak para penyandang disabilitas di Kalsel belum maksimal terayomi.

“Hak-hak dalam mendapatkan lapangan pekerjaan belum sepenuhnya terpenuhi, seharusnya pemerintah daerah memberikan kuota khusus bagi para penyandang disabilitas,” kata mantan Ketua Bawaslu Kalsel ini.

Tamliha Harun, Ketua Komisi Informasi Kalsel, menyatakan pelayanan untuk mendapatkan informasi harus disetarakan bagi semua orang, di mana tidak ada pembatasan bagi siapapun dalam memperoleh informasi dan harusnya pemerintah menyediakan kemudahan-kemudahn bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi yang dimaksudkan.(*)

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Jelang Pelantikan Presiden, Habib Hasan Ajak Warga Berdoa untuk Bangsa
apahabar.com

Kalsel

Ongkos Politik Mahal, Anggota DPRD Kalsel Ramai-Ramai Gadai SK
apahabar.com

Kalsel

Heboh Duel Maut di Sungai Lulut, Ipar Tewas Bersimbah Darah
HUT PDIP ke-48

Kalsel

Semarak HUT PDIP ke-48 di Kotabaru, Puluhan Nasi Tumpeng Dibagikan ke Warga
Guru Kapuh

Kalsel

Tutup Pemakaman, Putra Guru Kapuh Ingatkan Virus Corona itu Nyata
apahabar.com

Kalsel

Marabahan Theatre, Reinkarnasi Bioskop Bakumpai Permai
apahabar.com

Kalsel

Mulai Hari Ini, BPN Kalsel Berlakukan Layanan Hak Tanggungan Elektronik
PPKM

Kalsel

Malam Kedua PPKM Banjarmasin, Tempat Nongkrong hingga Mall Sepi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com