Dinilai Cacat Hukum, Kuasa Hukum AF Pertanyakan SPDP dari Kejari Tanbu di Praperadilan Besok, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Mulai Terapkan Tes GeNose Rancangan Van Der Pijl Mulai Bias, Sejarawan Kalsel Ingatkan Lagi Sejarah Kota Banjarbaru Triwulan I, Bank Kalsel Laporkan Laba Rp 121 Miliar Kuasa Hukum AF Tantang Kejari Tanbu Tunjukkan Bukti Kerugian Negara

ASN di Banjarmasin Jangan Nakal, Nekat Mudik Bakal Disanksi Berat

- Apahabar.com Kamis, 8 April 2021 - 19:45 WIB

ASN di Banjarmasin Jangan Nakal, Nekat Mudik Bakal Disanksi Berat

Ilustrasi mudik. Foto-Ist

apahabar.com, BANJARMASIN – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Banjarmasin terancam sanksi berat jika nekat mudik tahun ini.

Melalui Surat Edaran No. 8 Tahun 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Kita mengikuti aturan pemerintah pusat. Apabila mereka melanggar itu akan ada sanksi,” ujar Pj Sekdakot Banjarmasin, Mukhyar.

Mukhyar menyampaikan aturan tersebut tidak berlaku bagi ASN yang memiliki alasan mendesak. Misalnya mudik untuk menjenguk orang sakit dan kematian keluarga.

“Kalau itu masih bisa ditoleransi,” ucap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin ini.

Kendati demikian, kata dia, bukan berarti ASN tersebut bisa pulang kampung seenaknya dalam waktu yang lama.

“Cukup turuti aja aturan itu. Kalau sifatnya wisata bisa berangkat pagi dan pulang sore,” pungkasnya.

Pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengacu pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. PP tersebut mengatur tiga jenis hukuman disiplin, yakni ringan, sedang dan berat.

Hukuman disiplin ringan dapat berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Lalu, hukuman disiplin sedang bisa berupa penundaan kenaikan gaji dan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sementara hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan pangkat selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi serupa juga berlaku bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengacu pada PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Sebelumnya, larangan mudik dan cuti ditetapkan Tjahjo mulai 6-17 Mei 2021. Keputusan tersebut diambil demi menekan penularan Covid-19 akibat peningkatan mobilisasi masyarakat.

Namun, ada pengecualian bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas yang bersifat penting. Mereka harus tetap mengantongi surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II.

Kemudian, ASN juga diizinkan keluar kota jika ada keperluan mendesak. Dalam hal ini, ASN perlu mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya.

Lebih lanjut, ASN yang bepergian keluar daerah juga harus memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19; peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan; kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kemenhub dan Satgas; serta disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Jumani Balangan Ceritakan Alasannya Mengaku Nabi Isa

Kalsel

Jumani Balangan Ceritakan Alasannya Mengaku Nabi Isa
apahabar.com

Kalsel

Idap Maag Kronis, Warga Sungai Jaranih HST Ditemukan Tak Bernyawa di Pondok Kebun Karet
apahabar.com

Kalsel

Apa Jasa Pelukis Ini Hingga Satu Komplek Pemakaman dengan Abdi Negara?
Jelang Nataru

Kalsel

Jelang Nataru, Satlantas Polres Tapin Tambal Lubang Jalan Raya
apahabar.com

Kalsel

Nurani Tergerak, TNI-POLRI Bersama Komunitas Ojol Masak Makanan Gratis
apahabar.com

Kalsel

Faperta ULM ‘Berkampus’ Di Jejangkit
apahabar.com

Kalsel

Hanya Hujan Lokal Hari Ini
Warung Kopi Darat

Kalsel

Laris Manis, Warung Kopi Darat Kotabaru Juga Bikin Pejabat Merapat
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com