Memanas, Tim Ibnu-Ariffin Bakal Polisikan Sosok Diduga Jurkam AnandaMu Buntut Transkrip! Waspada, Hujan Berpetir dari Kaltim hingga Kalteng Imbas Siklon Surigae Geger! Wanita Hampang Kotabaru Tewas Bersimbah Darah Didatangi Dinkes, 5 RS di Banjarmasin Langsung Bayar Tunggakan Darah Kebakaran di Tapin, Rumah dan Kendaraan Hangus Dilalap Api

Diambil Alih Kementerian, ESDM Kalsel Belum Ada Tugas

- Apahabar.com Sabtu, 3 April 2021 - 12:01 WIB

Diambil Alih Kementerian, ESDM Kalsel Belum Ada Tugas

Ilustrasi, Tambang batu bara. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARBARU – Sejak semua perizinan pertambangan diambil alih Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kini Dinas ESDM Kalsel tak punya banyak tugas.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel Gusti Rahmad mengatakan, pemprov masih menunggu keputusan dari Kementerian ESDM terkait apa saja kewenangan yang dijalankan Dinas ESDM.

“Kita masih menunggu keputusannya, bagaimana nanti,” ucapnya pada apahabar.com, Sabtu (3/4).

Disinggung apa mungkin ada perubahan nomenklatur Dinas ESDM akan dilebur dengan SKPD lain lantaran minimnya tugas?

Gusti menjawab, hingga kini belum ada petunjuk terkait itu dari Kementerian ESDM.

“Yang saya tahu dari Kementerian ESDM tidak ada petunjuk peleburan,” tambah dia.

Terpisah, Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto pada apahabar.com, mengaku menunggu arahan dari pusat.

“Masih menunggu Kepres (Keputusan Presiden),” singkat dia.

Merujuk pada UU Mineral dan Batubara (Minerba), pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengambilalih semua perizinan pertambangan dari tangan pemerintah provinsi.

Pengalihan kewenangan ini berlangsung sejak 11 Desember 2020 lalu.

Khusus di Kalsel, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel mencatat, ada 365 izin usaha pertambangan (IUP) yang akan diserahkan ke pemerintah pusat.

“Penyerahan ini sesuai dengan arahan pusat melalui surat edaran Dirjen Minerba dan Batubara, terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara,” ujar Kasi Pengusahaan Minerba Endarto.

Endarto mengungkapkan, sebanyak 365 IUP yang diserahkan ke pusat terdiri dari; 207 IUP Batubara, 19 IUP logam, 11 IUP mineral bukan logam dan 128 IUP batuan.

Berkas IUP yang harus diserahkan ke pusat di antaranya, laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL), jaminan reklamasi, jaminan pascatambang dan dokumen lainnya terkait perizinan atau persetujuan sesuai dengan ketentuan.

Dengan diambilalihnya perizinan katanya, maka kewenangan pemprov dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke pemerintah pusat.

“Seperti pelayanan pemberian perizinan, pelaksanaan pembinaan serta pengawasan, pelaksanaan lelang WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) dan kewenangan pemprov lainnya di bidang pertambangan,” tandas dia.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Iswan

Kalsel

Sebelum Nyoblos, Calon Wabup Balangan Iswan Sungkem ke Ortu

Kalsel

Beraksi Kelima Kali, Residivis Pencurian di HSU Kembali Masuk Bui
apahabar.com

Kalsel

Habar Haji 2019; Suhu Hingga 50 Derajat Celcius, CJH Kalsel Terus Dipantau
apahabar.com

Kalsel

Simulasi New Normal, TNI dan Polri Geruduk Pasar Marabahan

Kalsel

Pj Gubernur Tekankan Aturan Prokes di MTQ Tanah Bumbu
Banjarmasin

Kalsel

Belajar Online, Puluhan Kali Satpol PP Razia Anjal di Banjarmasin
Boks kWh

Kalsel

Penjelasan PLN Kalselteng Soal Biaya Pengaman Boks kWh Meter Rp 100 Ribu
apahabar.com

Kalsel

Cegah Narkoba dan Radikalisme, Polres Balangan Gelar Lomba Pos Kamling Se-Kabupaten
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com