Motor Vs Motor di Paharuangan Kandangan, Pemuda Simpur Tewas Seketika Duduk Perkara Viral Pria Bersajam Ngamuk di Nagasari Banjarmasin hingga Bergumul dengan Polisi Gunung Sinabung Kembali Luncurkan Awan Panas Setinggi 500 Meter Kepung Serda Nurhadi, Belasan Pelaku Diamankan Polisi dan TNI Jalan Tikus Masuk Kalteng di Kapuas Juga Dijaga Ketat Petugas

Duh, DLH Tabalong Tak Pernah Lihat Dokumen Pascatambang ADARO

- Apahabar.com Rabu, 21 April 2021 - 18:05 WIB

Duh, DLH Tabalong Tak Pernah Lihat Dokumen Pascatambang ADARO

Para kepala desa yang masuk ring 1 di sepanjang jalan hauling konsesi tambang dilaporkan tak menerima pemberitahuan langsung dari ADARO. Foto: Ist

apahabar.com, TANJUNG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tabalong ternyata tak mempunyai dokumen pascatambang PT Adaro Indonesia.

Lantas bagaimana mereka melakukan pengawasan?

Terlebih, penanganan pascatambang PT Adaro Indonesia tengah disorot. Maklum, kontrak kerja perusahaan raksasa tambang itu berakhir pada 2022 nanti.

“Setelah saya masuk ke DLH Tabalong sudah menanyakan kepada kawan-kawan di DLH, ternyata mereka juga belum pernah melihat dokumen pascatambang Adaro itu,” kata Kepala DLH Kabupaten Tabalong, Rowi Rawatianice, kepada apahabar.com, Rabu (21/4).

Upaya untuk mendapatkan dokumen pasca-tambang sejatinya sudah dilakukan DLH Tabalong. Yakni, dengan meminta bantuan ke DLH Provinsi Kalsel dan Dinas ESDM Provinsi Kalsel.

Selain itu, DLH Tabalong juga berupaya meminta langsung dokumen tersebut kepada Adaro.

“Secara lisan, pihak DLH Tabalong sudah menjalin komunikasi dengan Adaro, nanti kami lanjutkan dengan berkirim surat,” ujarnya.

Menurutnya, dokumen itu sangat penting. Untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan Adaro dan sejauh mana upaya pemulihan lingkungannya.

Dokumen pascatambang bisa sebagai data untuk mengklarifikasi dan mencocokkan antara statement perusahaan dengan fakta di lapangan.

“Ke semua itu bertujuan untuk mengawal pelaksanaan pascatambang terkait pengelolaan lingkungan hidup,” pungkas Rowi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong Habib Muhammad Taufani Al-Kaff meminta Adaro melakukan reklamasi terlebih dahulu jika ingin kontraknya diperpanjang pemerintah.

Permintaan tersebut, kata dia, sudah dikonsultasikannya ke DPR RI. Di mana aturan dari Undang-Undang Minerba terbaru tahun 2020 menyatakan reklamasi harus seratus persen.

” Bila hal ini tidak dipenuhi izin IUPK bisa di-pending, penuhi dan lengkapi izinnya dulu baru perpanjangan akan direalisasikan, ” jelasnya baru-baru tadi di Gedung DPRD Tabalong.

Sejauh ini, pihaknya mendapati informasi reklamasi yang dilakukan Adaro baru sekitar 18-20 persen.

“Kita akan melihat langsung ke lokasi tambang bersama-sama dengan pihak Adaro nantinya. Apakah reklamasi sudah dilakukan atau belum. Jadi jelas kelihatan masih ada lubang yang menganga atau sudah direklamasi, ” ucapnya.

“Dengan turun sama-sama ke tambang mereka kita tahu riilnya bagaimana, jadi dipastikan tidak ada main mata atau segala macam lainnya,” sambungnya seraya mengatakan tidak antitambang.

“Pada prinsipnya mau atau tidak mau karena sudah berjalan puluhan tahun [sejak 1983] mereka berinvestasi di Kabupaten Tabalong,” ujarnya.

Meski demikian, perlu diingat, kata dia, Tabalong bukan kaya karena tambang. Tetapi karena perkebunan dan pertanian. 60 persen masyarakat Tabalong menggantungkan hidupnya di sektor itu.

“Itulah yang juga menjadi konsen kami memberi masukan ke Adaro Indonesia membina masyarakat di dua sektor tersebut dan meremajakan kebun-kebun yang ada di Tabalong,” ujar politikus PAN itu.

Izin perpanjangan kontrak Adaro Indonesia berada di pusat. Meski demikian, pihaknya meminta pemerintah dan wakil rakyat daerah tetap dilibatkan.

“Kawan-kawan di DPR RI siap terjun langsung ke Tabalong untuk melihat riilnya seperti apa tambang Adaro Indonesia ini. Itu sudah dijadwalkan mereka, sebelum izin itu terbit semua aturan izin IUPK itu harus dipenuhi Adaro terlebih dahulu,” pungkas Habib Taufan.

Bom Lingkungan Hidup

Target Turun, Bos Adaro Jual Saham Rp 3,52 M

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengingatkan ancaman bom waktu lingkungan hidup seiring berakhirnya kontrak ADARO 2022 mendatang.

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono meminta salah satu raksasa penambang batu bara di Banua itu tak mengabaikan kewajiban melakukan reklamasi dan pascatambang.

“Kewajiban pemilihan lingkungan, reklamasi, lubang-lubang yang masih menganga. Terkait royalti dan PAD juga harus transparan. Sebanding atau tidak kerusakan dengan dana yang diterima oleh negara serta daerah kita. Bukan hanya sekadar memberi ganti rugi atau pesangon,” papar Kisworo kepada apahabar.com, Minggu (14/2).

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya: 

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Wisata di Jaro

Kalsel

Ramai Dikunjungi Warga, Wisata di Jaro Tabalong Langsung Ditutup
Sekolah Tatap Muka

Pemkab Tabalong

Jelang Sekolah Tatap Muka, Sekolah di Tabalong Disemprot Disinfektan
Sungai Tabalong

Kalsel

Mandi Bersama Teman, Bocah SD di Sei Buluh Tenggelam di Sungai Tabalong
apahabar.com

Tabalong

GTPP Covid-19 Tabalong Kirim Ratusan Spesimen Swab Tes Massal ke Provinsi
apahabar.com

Tabalong

Dilantik Jadi Camat Banua Lawas di Tabalong, Fariduddin Siap Lewati Tantangan Baru
Anang Syakhfiani

Tabalong

Resmi, Anang Syakhfiani Buka Pencanangan Vaksinasi Covid-19 di Tabalong

Tabalong

Kinerja Para Bhabinkamtibmas Dievaluasi Sat Binmas Polres Tabalong
apahabar.com

Tabalong

30 Pengajar di Tabalong Lulus Seleksi Calon Guru Penggerak Kemendikbud RI
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com