Sudah Ditemukan, Jasad Korban Longsor di Batu Bini HSS Dievakuasi Besok Banjir di Haruyan HST Berangsur-Angsur Surut, BPBD Imbau Warga Tetap Siaga Lebaran di Lapas Balikpapan, Antre Video Call Lepas Rindu Kasus Covid di Balikpapan Melandai, Hari Ini Hanya Bertambah 5 Orang Banjir di Satui Tanbu, Ratusan Jiwa Mengungsi

Endus Dugaan Politik Uang di PSU, Denny Indrayana Lapor ke Bawaslu RI

- Apahabar.com Senin, 12 April 2021 - 08:03 WIB

Endus Dugaan Politik Uang di PSU, Denny Indrayana Lapor ke Bawaslu RI

Denny Indrayana tak lagi berselera meladeni pemanggilan Bawaslu Kalsel. Foto: Dok. apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Calon gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana akan mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) pada Senin (12/4) pagi.

Kedatangan eks wakil menteri hukum dan HAM era SBY tersebut bertujuan untuk melaporkan sejumlah dugaan kecurangan dan politik uang dengan berbagai motif di daerah-daerah pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel, 9 Juni 2021 mendatang.

“Iya, Insya Allah jam 10 nanti saya ke Bawaslu,” ucap Denny Indrayana melalui siaran pers tertulis yang diterima apahabar.com.

Denny bilang sejumlah motif politik uang terjadi di daerah PSU. Namun sayang, kata dia, Bawaslu Kalsel tidak berupaya untuk mencegah sehingga pihaknya memilih melaporkan ke Bawaslu RI.

“Seperti dibiarkan saja, seperti tahu sama tahu. Ini kan sangat merugikan bagi demokrasi kita, terutama kami yang ingin mengedepankan politik jujur dan adil,” kata Denny.

Menurutnya, kecurangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini semakin serius.

“Di antaranya berupa pembagian bakul berisi sembako, yang akan bersalin rupa menjadi THR, parsel, dan zakat fitrah atau zakat mall,” bebernya.

Selain itu, dia mencium modus seperti memborong barang dagangan disertai pembagian uang kepada warga.

“Kami juga menemukan fakta pelibatan aparat pemerintahan, dari level kepala dinas sampai level kepala desa dan ketua RT-RW yang digaji Rp2,5 juta. Kemudian kepala desa digaji sebesar Rp5 juta per bulan untuk menggalang suara pemilih. Dan, ini sangat sistematis dan masif sekali,” jelasnya.

Denny menyebut ada modus lain berupa penempelan stiker bertanda khusus di rumah-rumah warga sebagai kamuflase pendataan pemilih yang ujungnya dipergunakan untuk data pembayaran politik uang.

“Jadi tiap rumah didata, dibayar Rp100 ribu untuk ditempeli stiker, kemudian nanti akan ada lagi pembagian berikutnya yang besarnya sekitar Rp500 ribu saat menjelang pemilihan,” tegasnya.

Modus selanjutnya, tambah dia, berupa salat hajat dan ibadah lainnya yang diikuti dengan pembagian uang.

“Kami berharap Bawaslu RI melakukan langkah-langkah nyata dan menegakan aturan dengan benar dan adil. Mengingat Bawaslu Kalsel tidak melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan dan seolah melakukan pembiaran, padahal tidak sulit mengidentifikasi modus-modus tersebut,” pungkasnya.

Editor: Muhammad Robby - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Rahmadi G Lentham. Foto-Istimewa

Politik

Sikapi Demokrat Versi KLB, Pemerhati Politik Kalteng: Pemerintah Tak Akan Serampangan
apahabar.com

Politik

Ansharudin-Iswan Terima Formulir B1KWK dari Golkar
apahabar.com

Politik

Pilgub Kalteng 2020: Ben Brahim-Ujang Iskandar Nomor 1, Sugianto-Edy Nomor 2
apahabar.com

Politik

Bengawan Solo Hilir Jatim Masih Aman
apahabar.com

Politik

Dugaan Pelanggaran Kampanye di Barikin HST, Bawaslu Tindaklanjuti Laporan Tim Paslon Sabil
apahabar.com

Politik

Bawaslu Bertekad Sapu Bersih APK di Tapin
apahabar.com

Politik

Golkar Berjaya, Supian HK Digadang Jadi Ketua DPRD Kalsel
apahabar.com

Politik

PSI: Kami Siap Tak Digaji sebagai Anggota DPR Jika Kinerja Buruk
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com